Tujuh Pejabat Nunukan Dilantik, Bupati Warning Ego Sektoral

NUNUKAN – Bupati Nunukan Irwan Sabri mengingatkan tujuh pejabat yang baru dilantik agar tidak terjebak ego sektoral dalam menjalankan pemerintahan. Penguatan koordinasi, kolaborasi lintas perangkat daerah, dan capaian kinerja terukur menjadi tuntutan untuk memastikan program pembangunan berdampak nyata bagi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan melalui sambutan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati Nunukan Hermanus saat melantik dan mengambil sumpah/janji tujuh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan, Selasa (27/10).

Pelantikan tersebut mencakup tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan empat pejabat fungsional. Pergeseran tiga pejabat pimpinan tinggi pratama dilakukan setelah melalui uji kesesuaian jabatan atau job fit.

Joko Santoso yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia kini dipercaya memimpin Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Posisi tersebut ditinggalkan Faridah Ariyani yang kini menjabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sementara itu, Abdi Jauhari bergeser dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia.

Dalam arahannya, Irwan menegaskan jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dibuktikan melalui integritas, profesionalitas, serta hasil kerja nyata. Penempatan pejabat juga harus mampu menjawab kebutuhan organisasi berdasarkan evaluasi kinerja dan hasil job fit.

“Jabatan bukan sekadar kedudukan atau penghargaan, melainkan amanah dan tanggung jawab yang harus dibuktikan melalui integritas, profesionalitas, dan hasil kerja nyata,” tegasnya.

Pejabat yang baru dilantik diminta segera beradaptasi, memahami persoalan di lingkungan kerja, serta berani mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab sesuai kewenangan.

Irwan juga menyoroti pola kepemimpinan yang hanya berorientasi pada rutinitas administratif. Menurutnya, pejabat harus mampu menghadirkan inovasi, membangun kolaborasi, dan memastikan setiap program memiliki capaian yang jelas serta terukur.

“Saya membutuhkan pemimpin yang tidak hanya menjalankan rutinitas administratif, tetapi juga mampu berinovasi, membangun kolaborasi, mengambil keputusan secara bertanggung jawab, serta menghadirkan hasil kerja yang terukur,” ujarnya.

Ia menekankan, ego sektoral berpotensi menghambat koordinasi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, setiap kepala perangkat daerah harus menjadi teladan bagi staf sekaligus memperkuat sinergi lintas organisasi.

Koordinasi tersebut diperlukan agar visi Kabupaten Nunukan, yakni Inovatif, Adil, Sejahtera, dan Mandiri, dapat diterjemahkan ke dalam program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Selain pejabat pimpinan tinggi pratama, empat pejabat fungsional juga dilantik. Tiga di antaranya memperoleh peningkatan jenjang jabatan, sedangkan satu lainnya melalui pengangkatan pertama.

Irwan menegaskan, jabatan fungsional memiliki peran strategis dalam mendukung kualitas pemerintahan. Penguasaan kompetensi teknis, pemahaman regulasi, serta kemampuan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi tuntutan bagi setiap pejabat fungsional.

“Jabatan fungsional bukan jabatan kelas dua dan bukan sekadar tempat menjalankan tugas teknis. Pejabat fungsional memiliki peran strategis dalam menghasilkan keahlian, analisis, rekomendasi, dan pelayanan profesional yang dibutuhkan organisasi,” pungkasnya. (*)

Reporter: Asrin

Redaktur: Fathu Rizqil Mufid