Proyek Drainase Sungai Nyamuk Disorot, DPRD Desak Dinas PU Evaluasi
Rabu, 28 Oktober 2026

Kondisi pengerjaan drainase di depan Puskesmas Sungai Nyamuk yang menuai sorotan warga dan anggota DPRD Nunukan, Rabu (28/10). (IST)
NUNUKAN – Kualitas pengerjaan proyek drainase di depan Puskesmas Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, menuai sorotan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nunukan, Andi Muliono. Ia mendesak Dinas Pekerjaan Umum (PU) segera turun ke lapangan untuk mengevaluasi pekerjaan yang dinilai belum memenuhi standar kualitas.
Sorotan tersebut mencakup pemasangan batu yang tidak merata, ketebalan pekerjaan yang dipertanyakan, hingga tidak terlihatnya papan informasi proyek di lokasi. Kondisi itu dinilai perlu mendapat perhatian serius, mengingat pekerjaan tersebut menggunakan anggaran pemerintah.
“Yang kami lihat di lapangan, kualitas pekerjaannya sangat buruk dan tidak pantas. Kami meminta Bupati dan dinas terkait, khususnya Dinas PU, segera melakukan evaluasi,” tegas Andi Muliono.
Ia juga mempertanyakan efektivitas pengawasan proyek. Menurutnya, pengawas tidak terlihat di lokasi, sementara pengerjaan disebut berlangsung pada malam hari.
Kondisi tersebut, kata dia, perlu ditelusuri untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan tetap memenuhi spesifikasi teknis. Pengerjaan malam hari juga harus didukung penerangan memadai agar ketelitian dan kualitas pekerjaan tidak terganggu.
“Pengawas kami harapkan berada di lapangan. Sampai saat ini pengawas tidak terlihat, dan lebih buruk lagi pekerjaan dilakukan pada malam hari. Dari sisi kualitas, ini harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Selain mutu pekerjaan, Andi Muliono menyoroti transparansi proyek karena papan informasi tidak terlihat di lokasi. Padahal, informasi mengenai kegiatan dan pelaksanaan proyek diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui pekerjaan yang menggunakan anggaran publik.
“Tidak adanya papan proyek menimbulkan kesan seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan. Papan proyek itu kewajiban, begitu juga pelaksanaan pekerjaan harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3,” katanya.
Ia turut mengingatkan pentingnya penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh pekerja. Menurutnya, aspek keselamatan dan kesehatan kerja harus tetap diterapkan, termasuk saat pekerjaan dilakukan pada malam hari.
Andi Muliono menegaskan, proyek pemerintah harus dilaksanakan sesuai standar teknis, mengutamakan keselamatan kerja, serta dapat dipertanggungjawabkan. Ia meminta Dinas PU tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi memeriksa langsung kondisi pekerjaan di lapangan.
“Ini pekerjaan pemerintah, bukan proyek pribadi. Pekerjaan seperti ini dilihat masyarakat luas, sehingga kualitasnya harus dijaga. Pemasangan batunya tidak merata dan ketebalannya juga kami pertanyakan,” tegasnya.
Ia meminta instansi terkait segera melakukan pemeriksaan paling lambat keesokan pagi dan mengevaluasi pelaksanaan proyek sebelum pekerjaan berlanjut lebih jauh. Jika ditemukan kekurangan, perbaikan harus dilakukan agar hasil akhir sesuai spesifikasi yang ditetapkan.
Andi Muliono juga meminta agar pergantian pelaksana dipertimbangkan apabila kualitas pekerjaan tidak dapat dibenahi. Menurutnya, evaluasi sejak dini diperlukan untuk mencegah persoalan yang lebih besar sekaligus memastikan anggaran yang dibelanjakan menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
“Jangan sampai anggaran pemerintah yang nilainya tidak sedikit justru digunakan untuk pekerjaan yang kualitasnya tidak sesuai harapan. Kami minta Dinas PU segera turun dan mengevaluasi pekerjaan ini,” ujarnya.
Ia bahkan menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi apabila tidak ada tindak lanjut dari instansi terkait. Upaya itu, katanya, termasuk menyampaikan persoalan melalui media sosial agar mendapat perhatian lebih luas.
“Kami akan sampaikan sampai ke tingkat provinsi, bahkan kepada Presiden Prabowo, jika persoalan ini tidak diindahkan. Kami ingin pelaksanaan proyek pemerintah benar-benar diawasi dan tidak terkesan mempermainkan anggaran,” pungkasnya.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari Dinas PU Kabupaten Nunukan terkait sorotan terhadap kualitas pengerjaan proyek drainase tersebut. (*)
Reporter: Asrin
Redaktur: Fathu Rizqil Mufid
Berita Terkait

Tujuh Pejabat Nunukan Dilantik, Bupati Warning Ego Sektoral

948 Kemasan Miras Diamankan di Jalur Perbatasan

15 SPPG Beroperasi di Nunukan, Kualitas dan Kehalalan Jadi Perhatian

Mulai 2027, PKO Jadi Acuan TPP dan Evaluasi Pejabat di Nunukan

Agar Anak Pedakaman Tak Tertinggal Literasi

Data Kinerja OPD Belum Lengkap

Operasi Patuh Kayan Dimulai, Kapolres Ingatkan Personel Tak Arogan
JPU Dinilai Keliru Tafsirkan Aturan Pendidikan Kesetaraan dalam Perkara Dugaan Ijazah Palsu

Jembatan SP 7–SP 2 Tanjung Buka Kian Rusak

TKD Anjlok, Program Pembangunan Tarakan Terpangkas

PKB Nunukan Bidik Tiga Kursi di Pemilu 2029

Tiga Anggota Polresta Bulungan Dipecat Tidak Hormat

Ketemu Menhan, Bupati Nunukan Desak Pusat Bereskan Masalah Perbatasan

