Pemprov Kaltara Resmi Luncurkan SAPA KALTARA

TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) resmi melakukan peluncuran / soft launchinginovasi program SAPA KALTARA (Sentra Asistensi dan Pengamanan Aktif Kalimantan Utara) pada Senin, 26 Oktober 2026. Peluncuran yang digelar secara daring ini dipimpin langsung olehKepala DKISP Provinsi Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si.

Program SAPA KALTARA dihadirkan sebagai langkah proaktif, preventif, dan edukatif gunamerespons kompleksitas ancaman siber seiring pesatnya transformasi digital pada layananpemerintah daerah. Dr. Iskandar menegaskan bahwa keamanan informasi bukan sekadar urusanteknis teknologi informasi, melainkan fondasi kedaulatan data dan kepercayaan publik.

"Jika selama ini tata kelola keamanan siber cenderung bersifat reaktif, bergerak setelah insidenterjadi, maka melalui program SAPA KALTARA, paradigma tersebut diubah menjadi proaktif," ujar Dr. Iskandar.

Inovasi yang terintegrasi langsung dengan Portal Computer Security Incident Response Team(CSIRT) Kaltara (csirt.kaltaraprov.go.id) ini mengusung pendekatan asistensi langsung kePerangkat Daerah. Program ini memiliki empat esensi utama, yaitu pemeriksaan budayakeamanan pegawai secara langsung di ruang kerja, inventarisasi dan penilaian risiko aset IT, pengujian kerentanan sistem (vulnerability assessment), serta pendampingan tindak lanjutperbaikan secara bertahap. Seluruh instrumen pengujian mengacu pada standar nasional BadanSiber dan Sandi Negara (BSSN) RI.

Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi DKISP Kaltara sekaligus inovator program, Dewi Martha Silaen, S.KOM., M.AP melaporkan bahwa pada tahap awal, SAPA KALTARA telah diujicobakan (pilot project) pada enam instansi strategis pengelola data masyarakat. Keenam Perangkat Daerah tersebut meliputi Badan Pendapatan Daerah, Badan KepegawaianDaerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil, serta RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan.

"Rata-rata capaian budaya keamanan kerja pegawai pada keenam Perangkat Daerah pilot tersebut dalam kategori Baik.

Implementasi pengamanan data secara ketat ini tidak lepas dari amanat Undang-Undang Nomor27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Gubernur Kaltara Nomor 20 Tahun 2024 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. Untuk memperkuat eksekusi di lapangan, Pemprov Kaltara juga telah menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor100.3.3.1/479/2026 tentang Tim SAPA KALTARA.

Keberhasilan program ini juga ditopang oleh kolaborasi lintas instansi. BSSN RI, yang diwakilioleh Sandiman Ahli Madya Muhammad Ismu Hadi, S.ST, bertindak sebagai Pembina TeknisNasional, sementara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ProvinsiKalimantan Utara turut serta dalam pengembangan kapasitas SDM melalui Bimbingan Teknisbagi para auditor Inspektorat dan agen siber CSIRT di setiap OPD.

Atas kontribusinya dalam transformasi tata kelola keamanan informasi pemerintahan, inovasiSAPA KALTARA ini juga telah diajukan sebagai peserta dalam ajang Kompetisi Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026 untuk  kategori Gagasan/Ide yang lalu. (*)