Pemprov Kaltara Tunggu Putusan Inkrah Pengadilan

TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) telah menerima usulan pemberhentian sementara anggota DPRD Bulungan, Lausa Laida. Yakni terkait perkara dugaan ijazah palsu yang kini masih bergulir di pengadilan.

Usulan tersebut sebelumnya disampaikan DPRD Bulungan melalui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan untuk diteruskan kepada Pemprov Kaltara.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto membenarkan bahwa usulan pemberhentian sementara terhadap Lausa Laida telah diterima Pemprov Kaltara. Namun, pemprov belum mengambil sikap atas usulan tersebut. Pemerintah masih menunggu perkembangan dan hasil persidangan perkara yang menjerat anggota DPRD Bulungan tersebut.

“Kalau sikap kami masih menunggu juga. Kalau memang ada hasil keputusan yang sudah inkrah, baru kami bisa ambil sikap,” ujar Denny, Rabu (7/10).

Menurutnya, Pemprov Kaltara akan tetap berpedoman pada ketentuan dan aturan yang berlaku dalam menyikapi usulan tersebut.

Denny menegaskan, pemerintah tidak dapat mengambil keputusan secara sepihak, sebelum adanya kepastian hukum dari proses persidangan yang sedang berjalan.

“Kalau saat ini kami mengikuti aturan saja. Tidak mungkin juga kami memberikan sepihak hasil persidangan,” katanya.

Dengan demikian, Pemprov Kaltara masih menunggu putusan pengadilan sebagai salah satu dasar untuk menentukan langkah selanjutnya terhadap usulan pemberhentian sementara LL.

Proses tersebut dinilai penting agar setiap keputusan yang diambil pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai ketentuan yang berlaku. (*)

Reporter: Redaksi/Koran Kaltara

Redaktur: Fathu Rizqil Mufid