Menjaga Mutu MBG di Pelosok Kaltara

TANJUNG SELOR – Menjangkau penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terpencil Kalimantan Utara bukan sekadar persoalan menyediakan makanan. Jarak tempuh dan keterbatasan akses, terutama di Krayan, menjadi tantangan dalam menjaga kualitas serta kesegaran makanan saat sampai ke penerima. Pemerintah Provinsi Kaltara pun mendorong penyesuaian pola pelayanan dengan kondisi geografis daerah.

Persoalan tersebut dibahas dalam audiensi Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, bersama Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kelas I Kaltara, Harjito beserta jajaran perangkat daerah di Ruang Rapat Gubernur, Senin (26/10). 

Dalam pertemuan itu, Gubernur menyoroti tantangan distribusi makanan di daerah dengan akses terbatas, seperti Krayan. Pengiriman makanan dari satu dapur pusat dengan jarak tempuh yang jauh dinilai berisiko mengurangi kualitas dan kesegarannya saat tiba di lokasi.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Zainal mendorong optimalisasi fasilitas pelayanan skala lokal, kerja sama dengan kantin sekolah, serta pemanfaatan bahan pangan dari petani dan peternak setempat. 

Pola pelayanan tersebut diharapkan dapat menjaga kualitas makanan bagi penerima manfaat sekaligus membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam rantai pasok program.

Pemprov Kaltara bersama instansi terkait juga berkomitmen membantu mencari solusi atas kendala penyediaan pakan ternak yang dihadapi kelompok peternak lokal. Dukungan ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan program.

Selain penyesuaian distribusi, Gubernur menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Setiap unit diarahkan melayani maksimal 3.000 penerima manfaat guna menjaga kelancaran operasional dan mencegah penumpukan. Apabila unit definitif belum beroperasi di suatu kecamatan, layanan sementara dapat dibuka sebelum dialihkan sesuai dengan penataan yang ditetapkan.

Sementara itu, Kepala KPPG Kelas I Kaltara, Harjito melaporkan bahwa realisasi penerima manfaat MBG di Kaltara telah mencapai sekitar 67,69 persen atau 139.536 orang dari total sasaran 206.153 orang.

Penerima manfaat tersebut mencakup peserta didik tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah formal, dan pondok pesantren, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa layanan MBG telah menjangkau sebagian besar sasaran yang ditetapkan. Namun, perluasan cakupan tetap harus diikuti kesiapan distribusi, ketersediaan bahan pangan, dan pengelolaan layanan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Melalui audiensi ini, koordinasi antara Badan Gizi Nasional, KPPG, Pemprov Kaltara, serta pemerintah kabupaten dan kota diharapkan semakin kuat.

 Sinergi tersebut diperlukan untuk mengatasi tantangan distribusi, menjaga ketersediaan bahan pangan, dan menata kelembagaan SPPG agar pelaksanaan Program MBG berjalan tepat sasaran, berkualitas, dan berkelanjutan. (*)

Editor: Nurul Mujib Lamunsari