Ingkong Ala Soroti Gugatan di MK
Selasa, 17 November 2026

Ingkong Ala
Tegaskan Ladang Berpindah Warisan Leluhur Dayak
TANJUNG SELOR – Kepala Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, menyoroti gugatan uji materiil yang diajukan Bima Sadiropa Sijabat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ketentuan pembakaran lahan untuk kegiatan berladang. Ia menegaskan, sistem ladang berpindah atau gilir balik merupakan tradisi masyarakat Dayak yang diwariskan secara turun-temurun.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul aksi masyarakat adat Dayak di halaman Kantor Gubernur Kaltara. Dalam aksi itu, massa menyatakan penolakan terhadap gugatan uji materiil tersebut karena dinilai berpotensi mengancam hak masyarakat adat dalam menjalankan tradisi berladang.
Ingkong mengatakan, sistem ladang berpindah merupakan pola pertanian tradisional yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Dayak sejak zaman nenek moyang.
Menurutnya, ketentuan yang mengakomodasi pembukaan lahan maksimal dua hektare per keluarga merupakan hasil perjuangan panjang para pendahulu masyarakat adat.
“Orang-orang tua kita dulu memperjuangkan itu masuk dalam UU cukup lama dan berat. Sehingga kita bersyukur diakomodasi dengan kebijakan dua hektare per rumah tangga boleh bakar, terutama orang Dayak. Ini sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang kita,” tegas Ingkong.
Ia menjelaskan, sistem ladang berpindah dilakukan dengan pola bergilir. Setelah lahan digunakan untuk menanam padi, masyarakat akan berpindah ke lokasi lain. Sementara lahan sebelumnya dibiarkan beristirahat selama beberapa tahun agar kesuburan tanah dapat pulih secara alami.
“Cara bercocok tanam ini sudah ada seribu tahun. Setiap tahun masyarakat membuka lokasi berbeda. Setelah lima tahun, mereka bisa kembali ke lokasi awal karena lahan sebelumnya dibiarkan tumbuh kembali selama tiga sampai lima tahun agar kesuburannya pulih secara alami,” jelasnya.
Ingkong menegaskan, praktik berladang tradisional masyarakat Dayak tidak bisa disamakan dengan pembakaran lahan untuk kepentingan perkebunan skala besar.
Ia juga menyebut masyarakat Dayak secara tradisional tidak membuka ladang di kawasan gambut karena kondisi tanah tersebut tidak sesuai untuk penanaman padi gunung atau padi ladang.
Terkait gugatan tersebut, Ingkong berharap pemohon menghentikan uji materiil yang diajukan ke MK. Sebab, menurutnya, penghapusan ketentuan Pasal 69 ayat (2) berpotensi menghilangkan ruang bagi masyarakat adat untuk menjalankan tradisi pertanian yang telah diwariskan lintas generasi.
“Kita harap dia (Bima) menghentikan uji materiil yang diajukan ke MK, dan kita (warga adat) juga harus ada pendamping di sana,” ujarnya.
Selain itu, Ingkong mempertanyakan dasar pengajuan gugatan serta pihak yang menjadi representasi dalam perkara tersebut. Ia menilai masyarakat adat Dayak tidak pernah memberikan mandat kepada Bima untuk berbicara maupun bertindak atas nama mereka.
Ia bahkan menyebut kemungkinan adanya penerapan sanksi adat apabila tuntutan masyarakat adat tidak diindahkan.
“Mungkin, kalau Bima ini tidak dapat menghapus gugatan itu. Hukum adat juga lebih keras nanti,” tambahnya.
Di sisi lain, Ingkong menyayangkan keterlibatan Bima yang diketahui merupakan warga Kaltara. Meski demikian, ia mengingatkan agar persoalan tersebut tidak sampai menyeret atau menyalahkan keluarga.
“Kesalahan orang tua tidak boleh dikenakan kepada anaknya, dan kesalahan anak tidak boleh disalahkan kepada orang tua. Kita berharap orang tua memberikan imbauan kepada anaknya dan orang tua juga harus hadir,” tutupnya. (*)
Reporter: Redaksi/Koran Kaltara
Redaktur: Fathu Rizqil Mufid
Berita Terkait

Masyarakat Adat Kaltara Turun ke Jalan, Gubernur Dukung Aspirasi AMKU

Pemprov Kaltara Resmi Luncurkan SAPA KALTARA

Kasus Kredit PT SSP, Kejati Kaltara Geledah Kantor Bank Raya di Jakarta dan Tetapkan Dua Tersangka

Kapolri Terbitkan Larangan Vape

Kabel Semrawut Belum Ditangani, Achmad Djufrie: Jangan Cuma Ambil Keuntungan

Usulan Sekolah Jadi Pemasok Bahan Baku MBG Disalahartikan, Sanusi Beri Penjelasan

KORMI Kaltara Dorong Pelestarian Menyumpit, Dekatkan Olahraga dengan Masyarakat
JPU Dinilai Keliru Tafsirkan Aturan Pendidikan Kesetaraan dalam Perkara Dugaan Ijazah Palsu

Kejati Segel Enam HGU Sawit PT SSP di Nunukan

Tiga Anggota Polresta Bulungan Dipecat Tidak Hormat

Tanjung Selor Berusia 236 Tahun, Jejak Sejarah dan Identitas Kota Dikupas

Iuran BPJS Diduga Tertunggak, Pemkot Minta Intracawood Bertanggung Jawab

Polisi Tidur Halmahera Tarakan Dipersoalkan, IMM Minta RDP

