Masyarakat Adat Kaltara Turun ke Jalan, Gubernur Dukung Aspirasi AMKU
Senin, 16 November 2026

Aksi masyarakat adat Kaltara yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur Kaltara. (Red)
TANJUNG SELOR – Aliansi Masyarakat Adat Kalimantan Utara (AMKU) menggelar aksi penyampaian aspirasi dan tuntutan di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Senin (16/11/2026). Aksi tersebut mendapat respons langsung dari Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang yang menyatakan dukungan terhadap pelestarian tradisi berladang masyarakat adat.
Aksi ini dipicu kekhawatiran masyarakat adat terhadap uji materi yang diajukan Bima Sadiropa Sijabat ke Mahkamah Konstitusi (MK), terkait ketentuan undang-undang yang dinilai bersinggungan dengan kearifan lokal dan tradisi berladang masyarakat adat.
Bima diketahui merupakan warga asli Kaltara. Namun, langkah uji materi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap masyarakat adat yang selama ini menjalankan tradisi berladang secara turun-temurun.
Bagi masyarakat adat, berladang bukan sekadar aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan bagian dari identitas, budaya, dan kearifan lokal yang diwariskan antargenerasi.
Sebelum menyampaikan tuntutan, massa terlebih dahulu menggelar doa bersama dan ritual adat Dayak. Prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian aksi sekaligus simbol penghormatan terhadap tradisi leluhur.
Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang bersama Wakil Gubernur Ingkong Ala hadir langsung menemui massa aksi untuk mendengarkan aspirasi dan tuntutan yang disampaikan.
Zainal mengatakan, pemerintah provinsi mendukung penyampaian aspirasi masyarakat adat. Menurutnya, tradisi berladang telah berlangsung jauh sebelum terbentuknya pemerintahan saat ini dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat Kaltara.
“Kami merespons sikap aksi dari masyarakat tadi. Kita tahu juga adat ini sudah ada sejak mereka belum lahir. Berladang ini juga sudah menjadi suatu tradisi yang dilakukan masyarakat beradat,” ujar Zainal kepada Koran Kaltara.
Ia juga menanggapi kekhawatiran terkait pembukaan lahan dengan cara membakar yang kerap dikaitkan dengan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurutnya, masyarakat adat memiliki pengetahuan dan aturan tersendiri dalam menjalankan tradisi berladang, termasuk menjaga batas pembakaran agar api tidak merembet ke kawasan lain.
“Masalah pembukaan lahan untuk berladang dari masyarakat adat ini sudah menjadi tradisi. Kita tidak pernah dengar mereka membakar lahan hingga terjadi kebakaran yang besar. Mereka selalu menjaga batas dan api itu tidak menjalar ke mana-mana,” jelasnya.
Zainal menegaskan, pemerintah mendukung perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan hak dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Terkait uji materi yang diajukan Bima ke MK, Zainal menyebut Pemprov Kaltara akan berupaya berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Pemerintah juga berencana meminta agar gugatan tersebut dicabut.
“Kami nanti meminta kepada Saudara Bima untuk mencabut gugatan di Mahkamah Konstitusi. Kami juga bakal menghubungi Saudara Bima agar permasalahan ini tidak diteruskan,” bebernya.
Pemprov Kaltara berharap komunikasi dengan pihak terkait dapat membuka jalan penyelesaian atas kekhawatiran masyarakat adat. Pemerintah juga menyatakan dukungan terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat agar tradisi dan kearifan lokal tetap terjaga.
Aksi AMKU tersebut menjadi momentum bagi masyarakat adat untuk menyuarakan kekhawatiran sekaligus meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap keberlangsungan budaya berladang di Kalimantan Utara. (*)
Reporter: Redaksi/Koran Kaltara
Redaktur: Fathu Rizqil Mufid
Berita Terkait

Pemprov Kaltara Resmi Luncurkan SAPA KALTARA

Kasus Kredit PT SSP, Kejati Kaltara Geledah Kantor Bank Raya di Jakarta dan Tetapkan Dua Tersangka

Kapolri Terbitkan Larangan Vape

Kabel Semrawut Belum Ditangani, Achmad Djufrie: Jangan Cuma Ambil Keuntungan

Usulan Sekolah Jadi Pemasok Bahan Baku MBG Disalahartikan, Sanusi Beri Penjelasan

KORMI Kaltara Dorong Pelestarian Menyumpit, Dekatkan Olahraga dengan Masyarakat

Venue Porprov II Kaltara di Malinau Siap 95 Persen
JPU Dinilai Keliru Tafsirkan Aturan Pendidikan Kesetaraan dalam Perkara Dugaan Ijazah Palsu

Kejati Segel Enam HGU Sawit PT SSP di Nunukan

Tiga Anggota Polresta Bulungan Dipecat Tidak Hormat

Tanjung Selor Berusia 236 Tahun, Jejak Sejarah dan Identitas Kota Dikupas

Venue Porprov II Kaltara di Malinau Siap 95 Persen

Iuran BPJS Diduga Tertunggak, Pemkot Minta Intracawood Bertanggung Jawab

