Kejati Segel Enam HGU Sawit PT SSP di Nunukan

NUNUKAN – Penyidikan dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit investasi oleh PT Bank Raya Agroniaga Tbk kepada PT Sebaung Sawit Plantation (PT SSP) terus berkembang. Terbaru, penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Utara menyita sekaligus menyegel enam objek Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nunukan.

Penyitaan dan penyegelan dilakukan di wilayah Desa Plaju dan Desa Tepian. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kaltara, Samiaji Zakaria, selaku Ketua Tim Penyidik.

Langkah tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan dugaan perbuatan melawan hukum dalam pemberian fasilitas kredit investasi kepada PT SSP selama periode 2017 hingga 2025 yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Samiaji Zakaria menjelaskan, penyitaan dan penyegelan dilakukan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara yang tengah ditangani penyidik.

“Upaya penyitaan dan penyegelan ini dilakukan untuk memperkuat alat bukti maupun barang bukti yang berkaitan dengan penanganan perkara dugaan perbuatan melawan hukum dalam pemberian fasilitas kredit investasi kepada PT Sebaung Sawit Plantation,” jelasnya.

Enam objek HGU tersebut masing-masing telah dipasangi plang penyitaan oleh tim penyidik. Satu objek berada di Desa Plaju, yakni HGU Nomor 12 dengan luas 8.278 hektare.

Sementara lima objek lainnya berada di Desa Tepian, meliputi HGU Nomor 13 seluas 402,51 hektare, HGU Nomor 21 seluas 51,96 hektare, HGU Nomor 22 seluas 60,69 hektare, HGU Nomor 23 seluas 35,95 hektare, serta HGU Nomor 24 seluas 14,12 hektare.

Penyitaan tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 7 April 2026, 5 Juni 2026, dan 7 Oktober 2026, serta penetapan pengadilan.

Perkembangan penyidikan ini menyusul penetapan dua tersangka yang kini telah ditahan. Keduanya yakni TKSD (65), selaku Direktur Utama PT SSP, serta BF (58), selaku Group Head PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk atau Bank Raya Agroniaga.

Penyidik masih mendalami dugaan penyimpangan dalam proses pemberian fasilitas kredit investasi yang berlangsung selama delapan tahun tersebut.

Samiaji menegaskan, penyitaan enam objek HGU menjadi salah satu upaya mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan perkara. Proses penyidikan juga terus berjalan untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan perbuatan melawan hukum dalam penyaluran kredit tersebut.

“Penyitaan enam objek HGU menjadi salah satu langkah untuk mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan perkara. Kita juga masih melakukan proses penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan perbuatan melawan hukum dalam penyaluran kredit investasi tersebut,” ungkapnya. (*)

Reporter: Asrin

Redaktur: Fathu Rizqil Mufid