Inspektorat Awasi Dana Revitalisasi, Gratifikasi dan Potensi Korupsi Jadi Sorotan

NUNUKAN – Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi. Seluruh pihak yang terlibat diingatkan agar menggunakan anggaran sesuai peruntukan dan menghindari praktik penyimpangan, gratifikasi hingga korupsi.

Peringatan tersebut disampaikan Inspektur Pembantu Bidang Investigasi dan Pengaduan Masyarakat, Muhammad Rifai, dalam sosialisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan program revitalisasi, Kamis (12/11).

Rifai menegaskan, setiap anggaran yang dikucurkan untuk program revitalisasi harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan, pemberian komisi maupun fasilitas yang berkaitan dengan jabatan dan pelaksanaan kegiatan.

“Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami ingin potensi penyimpangan bisa diketahui sejak dini sebelum menimbulkan persoalan yang lebih besar,” ungkapnya.

Menurutnya, pengawasan APIP tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan administrasi maupun kelengkapan laporan pertanggungjawaban. Kesesuaian antara anggaran yang digunakan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan juga menjadi perhatian.

“Jangan sampai secara administrasi terlihat baik, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai. Ketepatan penerima bantuan, besaran anggaran, penggunaan dana hingga kualitas pekerjaan fisik harus menjadi perhatian,” tegasnya.

Dalam sosialisasi tersebut, persoalan gratifikasi turut menjadi materi utama. Ahli Pembangun Integritas, Arti Dhannurin, menyampaikan materi mengenai gratifikasi dalam pelaksanaan program revitalisasi. Sementara Taharuddin dari PAKSI membahas potensi korupsi dalam penggunaan dana program tersebut.

Rifai kembali mengingatkan seluruh pihak agar menjaga integritas dan menghindari segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan jabatan maupun kewenangan.

“Jangan sampai ada pemberian uang, hadiah, komisi ataupun fasilitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Hal-hal seperti ini harus dihindari karena berpotensi menimbulkan persoalan dan mencederai integritas penyelenggaraan kegiatan,” tegasnya.

Dia menjelaskan, peran APIP tidak sebatas melakukan pemeriksaan ketika ditemukan indikasi kesalahan. Pengawasan juga dilakukan melalui edukasi antikorupsi, monitoring, deteksi dini serta pemberian rekomendasi perbaikan kepada pihak pelaksana program.

“Tujuan pengawasan bukan semata-mata mencari kesalahan. Kami ingin memastikan program berjalan benar, tidak menyimpang dari ketentuan dan hasilnya benar-benar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan,” jelas Rifai.

Inspektorat berharap seluruh pelaksana program revitalisasi memahami bahwa penggunaan anggaran pemerintah memiliki konsekuensi pertanggungjawaban. Tingginya penyerapan anggaran tidak bisa menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan jika tidak diikuti ketepatan penggunaan dana dan kualitas hasil pekerjaan.

“Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai program yang seharusnya memberikan manfaat justru bermasalah karena kelalaian atau penyalahgunaan dalam pelaksanaannya,” pungkasnya. (*)

Reporter: Asrin

Redaktur: Fathu Rizqil Mufid