Stunting Nunukan 11,7 Persen, Akses Air Minum Belum Capai Target

NUNUKAN – Pembangunan pangan dan gizi di Kabupaten Nunukan masih menghadapi sejumlah tantangan. Pada 2025, prevalensi stunting tercatat sebesar 11,7 persen, sedangkan akses air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baru mencapai 62,04 persen, di bawah target 64,51 persen.

Capaian tersebut menjadi perhatian dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-PGBPSDL) 2025–2029 yang kini memasuki tahap penyelesaian laporan akhir.

Selain stunting dan akses air minum, kondisi sanitasi juga menjadi indikator penting. Data Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan mencatat sebanyak 51.777 dari total 60.250 kepala keluarga telah memiliki akses sanitasi layak pada 2025. Capaian itu setara dengan 85,90 persen.

Penyusunan dokumen RAD-PGBPSDL dilakukan Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Borneo Tarakan (UBT).

Kepala Bappeda Kabupaten Nunukan, Raden Iwan Kurniawan, menegaskan bahwa rencana aksi tersebut harus disusun berdasarkan kondisi riil, kebutuhan masyarakat, dan potensi sumber daya lokal. Dokumen itu diharapkan tidak sekadar menjadi persyaratan administratif, tetapi menjadi pedoman pelaksanaan program lintas sektor.

“Penyusunan RAD-PGBPSDL Tahun 2025–2029 bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi upaya menyatukan arah kebijakan dan program lintas perangkat daerah,” terangnya.

Menurutnya, penanganan persoalan pangan dan gizi membutuhkan keterlibatan berbagai perangkat daerah. Upaya penurunan stunting, misalnya, tidak cukup hanya mengandalkan sektor kesehatan, tetapi juga memerlukan dukungan sektor pertanian, penyediaan air minum, sanitasi, dan bidang pembangunan lainnya.

“Upaya perbaikan gizi tidak cukup hanya mengandalkan sektor kesehatan, tetapi juga perlu didukung sektor pertanian, penyediaan air minum, sanitasi, dan bidang pembangunan lainnya,” bebernya.

Data stunting, akses air minum, dan sanitasi layak menjadi dasar untuk memetakan kebutuhan intervensi. Penyusunan dokumen tersebut juga mempertimbangkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP), peningkatan produksi tanaman pangan, serta pengembangan hortikultura.

Ketua Tim Penyusunan RAD-PGBPSDL dari UBT, Muhammad Asfihannur Arifin, menekankan pentingnya ketepatan data dalam merumuskan strategi pembangunan. Menurutnya, pemetaan masalah dan potensi lokal diperlukan agar program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Dokumen RAD-PGBPSDL harus mampu menggambarkan kondisi pangan dan gizi di Kabupaten Nunukan secara komprehensif. Karena itu, data yang valid, identifikasi permasalahan, serta pemetaan potensi sumber daya lokal menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi dan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah,” tegasnya.

Ia berharap pendekatan berbasis potensi lokal dapat memperkuat ketersediaan pangan sekaligus mendorong pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat dan beragam. Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak juga perlu menjadi perhatian untuk mendukung perbaikan kualitas kesehatan masyarakat.

Dalam dokumen tersebut, dirumuskan 12 strategi dan 28 aksi yang akan menjadi landasan pelaksanaan program lintas perangkat daerah. Strategi itu mencakup optimalisasi pangan lokal, percepatan penurunan stunting, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta pemanfaatan pekarangan.

Tahap penyelesaian laporan akhir menjadi momentum untuk menyelaraskan rekomendasi dengan kondisi lapangan sekaligus memperjelas pembagian peran setiap perangkat daerah.

Melalui RAD-PGBPSDL 2025–2029, Pemkab Nunukan diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dan mengarahkan program secara lebih terukur. Dengan demikian, penurunan stunting, peningkatan akses air minum dan sanitasi, serta penguatan ketahanan pangan dapat berjalan berkesinambungan. (*)

Reporter: Asrin

Redaktur: Fathu Rizqil Mufid