Pemkab Bulungan Dorong 70 Persen Kuota SMA Unggul Garuda untuk Anak Kaltara
Kamis, 29 Oktober 2026

Proses pembangunan SMA Unggul Garuda di Kabupaten Bulungan yang diharapkan membuka peluang lebih besar bagi pelajar asal Kalimantan Utara untuk mengakses pendidikan berkualitas. (Redaksi/Koran Kaltara)
TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan mendorong agar penerimaan siswa SMA Unggul Garuda di Bulungan memberikan porsi lebih besar bagi putra-putri Kalimantan Utara (Kaltara). Usulan komposisi 70 persen siswa dari Kaltara dan 30 persen dari luar daerah diharapkan menjadi pertimbangan dalam proses penerimaan peserta didik.
Bupati Bulungan Syarwani mengatakan, keberadaan SMA Unggul Garuda harus menjadi peluang bagi pelajar lokal untuk memperoleh akses pendidikan berkualitas. Terlebih, Kaltara menjadi salah satu provinsi yang terpilih sebagai lokasi pembangunan sekolah unggulan tersebut.
Menurutnya, kesempatan bagi siswa dari luar daerah tetap terbuka. Namun, proporsi penerimaan diharapkan lebih berpihak kepada anak-anak Kaltara agar manfaat pembangunan sekolah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat daerah.
“Kita tidak dapat menutup kemungkinan dari luar wilayah Kaltara juga ikut mendaftar. Tapi, proporsinya tentu lebih besar anak-anak dari Kaltara, mungkin 70 persen Kaltara dan 30 persen dari luar wilayah,” ujar Syarwani.
Selain persoalan kuota, Syarwani menyoroti persyaratan administrasi, terutama standar nilai yang menjadi salah satu acuan dalam seleksi siswa. Ia berharap mekanisme penilaian dapat mempertimbangkan kondisi pendidikan di daerah sehingga pelajar Kaltara memiliki kesempatan bersaing secara proporsional.
Menurutnya, standar nilai yang diterapkan tidak semestinya mengabaikan perbedaan kondisi pendidikan antardaerah. Karena itu, persyaratan penerimaan perlu menjadi perhatian agar siswa lokal tidak kehilangan peluang hanya karena perbedaan standar yang digunakan.
“Soal nilai, tentu tidak bisa disamakan dengan standar provinsi lain. Kita berharap pemenuhan administrasi yang mengacu pada nilai tidak disamakan begitu saja dengan daerah lain,” tegasnya.
Syarwani menilai, kehadiran SMA Unggul Garuda juga menjadi daya tarik bagi siswa yang saat ini masih menempuh pendidikan di bangku sekolah menengah pertama (SMP). Keberadaan sekolah tersebut diharapkan mendorong pelajar untuk meningkatkan prestasi sekaligus mempersiapkan diri menghadapi persaingan masuk sekolah unggulan.
Namun, ketatnya persaingan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Pemkab Bulungan ingin memastikan pelajar Kaltara memiliki peluang yang memadai untuk mengenyam pendidikan di sekolah tersebut, bukan sekadar menjadi penonton di daerah sendiri.
Untuk itu, Pemkab Bulungan telah membuka komunikasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara guna membahas peluang pemberian prioritas bagi siswa lokal. Pembahasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan penerimaan yang memberi ruang lebih besar bagi putra-putri daerah tanpa mengabaikan ketentuan seleksi yang berlaku.
“Kami juga sedang berdiskusi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, bagaimana agar anak-anak Kaltara mendapat prioritas untuk bersekolah di SMA Unggul Garuda itu, karena persaingannya cukup ketat,” ungkapnya.
Ia berharap usulan kuota tersebut dapat menjadi perhatian dalam penyusunan mekanisme penerimaan siswa. Dengan demikian, pembangunan SMA Unggul Garuda di Bulungan tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga memberikan kesempatan nyata bagi generasi muda Kaltara untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan diri menghadapi persaingan di masa depan.
“Kita harapkan kuota bagi anak Kaltara lebih besar dan anak-anak Kaltara bisa bersekolah di sana, apalagi provinsi kita menjadi salah satu yang terpilih untuk pembangunan sekolah Garuda,” pungkasnya. (*)
Reporter: Redaksi/Koran Kaltara
Redaktur: Fathu Rizqil Mufid
Berita Terkait

Ruko di Sekatak Ludes Terbakar, Saksi Mengaku Dengar Ledakan Tabung Gas

Saksi Ungkap Disdikbud Minta Ijazah Lausa Laida Dibatalkan

Datu Buyung Luruskan Sejarah Bulungan, Tanjung Palas Disebut Pusat Pemerintahan Pertama

Sidang Lausa Laida Ungkap Dugaan Intimidasi, Saksi dari PKBM Diminta Batalkan Ijazah

Mantan Ketua KPU Bulungan Bersaksi

Dugaan Kebocoran Sertifikat Tanah Disorot, Pihak ATR/BPN Bulungan Sebut Kepala Kantor Tak di Tempat

Kopdes Merah Putih Diusulkan Salurkan Gaji ASN, Achmad Djufrie: DPR RI Juga Protes
JPU Dinilai Keliru Tafsirkan Aturan Pendidikan Kesetaraan dalam Perkara Dugaan Ijazah Palsu

Jembatan SP 7–SP 2 Tanjung Buka Kian Rusak

TKD Anjlok, Program Pembangunan Tarakan Terpangkas

PKB Nunukan Bidik Tiga Kursi di Pemilu 2029

Tiga Anggota Polresta Bulungan Dipecat Tidak Hormat

Ketemu Menhan, Bupati Nunukan Desak Pusat Bereskan Masalah Perbatasan

