Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Tarakan Diduga Jauh Lebih Banyak dari Laporan
Kamis, 23 Juli 2026

Jumiati
TARAKAN – Puluhan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak telah ditangani sepanjang 2026 di Kota Tarakan. Namun, angka itu diyakini belum menggambarkan kondisi sebenarnya karena masih banyak korban yang memilih bungkam dan tidak melaporkan kasus yang dialaminya.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana (DP3A-KB) Kota Tarakan menilai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi fenomena gunung es. Rendahnya angka pelaporan membuat banyak kasus luput dari penanganan.
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A-KB Tarakan, Jumiati, mengatakan hingga Juli 2026 pihaknya telah menangani lebih dari 30 kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak.
“Saat ini total kasus sudah sekitar 30-an selama 2026. Itu merupakan kasus kekerasan, baik terhadap perempuan maupun anak,” terangnya, Kamis (23/7/2026).
Menurutnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Seluruh elemen masyarakat harus memiliki kepedulian dan keberanian untuk melaporkan setiap dugaan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar.
“Kita membutuhkan koordinasi dan awareness dari semua pihak. Jangan menganggap ketika melihat kekerasan di luar itu adalah anak orang lain. Ketika mereka berada di ruang publik, itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melindungi mereka,” katanya.
Meski telah menangani puluhan kasus, Jumiati menegaskan jumlah tersebut belum mencerminkan kondisi riil di lapangan. Banyak korban maupun keluarga memilih tidak melapor karena menganggap persoalan tersebut sebagai aib atau menyelesaikannya secara kekeluargaan.
“Kasus yang terlaporkan itu lebih sedikit dibandingkan dengan yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Banyak yang menganggap pelaporan sebagai aib atau memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan,” jelasnya.
Padahal, korban kekerasan sering kali mengalami trauma psikologis yang membutuhkan pendampingan tenaga profesional.
“Ada beban psikis dan gangguan kesehatan mental yang memerlukan pendampingan psikolog maupun tim yang memang ahli. Itu tidak bisa ditangani sendiri,” ujarnya.
DP3A-KB Tarakan mengimbau masyarakat segera melaporkan jika mengetahui dugaan kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Laporan dapat disampaikan melalui layanan SAPA 129, P2TP2A Sedungan di Gedung Gadis, media sosial resmi Sedungan, maupun langsung ke kepolisian.
Dalam penanganannya, Jumiati menjelaskan tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui mediasi. Khusus kasus kekerasan seksual terhadap perempuan maupun anak, penyelesaiannya wajib melalui proses hukum dan tidak dapat menggunakan pendekatan restorative justice.
“Untuk kekerasan seksual tidak ada mediasi. Tetapi pada jenis kekerasan tertentu di luar itu, ada yang bisa diselesaikan melalui pendampingan dan mediasi sesuai kondisi korban,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan kasus perkelahian antaranak yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu telah ditangani DP3A-KB. Setelah menerima laporan dari kepolisian, pihaknya memberikan pendampingan psikologis kepada anak-anak yang terlibat.
Lebih lanjut, Jumiati menekankan pentingnya menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan penuh kasih sayang. Menurutnya, rumah merupakan tempat pertama yang membentuk karakter anak.
“Rumah harus menjadi tempat ternyaman bagi anak. Ketika anak mendapatkan kasih sayang yang utuh di rumah, mereka tidak akan mencarinya di luar. Sebagian besar perilaku anak di luar merupakan cerminan dari apa yang mereka alami di rumah,” katanya.
Ia menambahkan, tidak sedikit korban kekerasan atau perundungan (bullying) yang kemudian berubah menjadi pelaku karena menganggap perilaku tersebut sebagai sesuatu yang normal.
“Korban bisa menjadi pelaku. Karena ada normalisasi terhadap kekerasan yang mereka alami. Makanya ketika masyarakat melihat ada anak yang menjadi korban kekerasan atau perundungan, jangan diam. Segera laporkan agar bisa ditangani sejak dini,” pungkasnya. (*)
Reporter: Sofyan
Editor: Nurul Mujib Lamunsari
Berita Terkait

Sandera Ijazah Pekerja, Perusahaan di Tarakan Terancam Sanksi

UMP Kaltara 2027 Dituntut Naik Jadi Rp 5,19 Juta

Ribuan Nelayan Tarakan Belum Punya Kartu Kusuka, Akses BBM Subsidi Tersendat

Tertib Berlalu Lintas di Tarakan Masih Jadi Pekerjaan Rumah

Nelayan Tarakan Sulit Akses BBM, Pengepul justru Leluasa

Lapas Tarakan Kecolongan, 44 HP dan Bong Lolos Masuk

Investor Lirik Hotel di Tarakan Mall
JPU Dinilai Keliru Tafsirkan Aturan Pendidikan Kesetaraan dalam Perkara Dugaan Ijazah Palsu

Kejati Segel Enam HGU Sawit PT SSP di Nunukan

Tiga Anggota Polresta Bulungan Dipecat Tidak Hormat

Tanjung Selor Berusia 236 Tahun, Jejak Sejarah dan Identitas Kota Dikupas

Venue Porprov II Kaltara di Malinau Siap 95 Persen

Iuran BPJS Diduga Tertunggak, Pemkot Minta Intracawood Bertanggung Jawab

