logo
Wilayah

Ribuan Nelayan Tarakan Belum Punya Kartu Kusuka, Akses BBM Subsidi Tersendat

Selasa, 17 November 2026

Ribuan Nelayan Tarakan Belum Punya Kartu Kusuka, Akses BBM Subsidi Tersendat

Ilustrasi

Ukuran Teks
Normal

TARAKAN – Akses terhadap bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih menjadi persoalan bagi sebagian nelayan di Kota Tarakan. Bukan semata karena ketersediaan pasokan, ribuan nelayan justru terkendala persyaratan administrasi, mulai dari kepemilikan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka) hingga kelengkapan dokumen kependudukan.

Dinas Perikanan Kota Tarakan mencatat, dari sekitar 4.000 nelayan yang ada, baru 3.000 orang yang memiliki Kartu Kusuka. Artinya, masih terdapat sekitar 1.000 nelayan yang belum terdata dan belum mengantongi kartu tersebut.

Kepala Dinas Perikanan Kota Tarakan, Tamrin Toha, mengatakan pendataan ulang akan dilakukan untuk memastikan seluruh nelayan yang belum terakomodasi bisa mendapatkan akses administrasi yang diperlukan.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut pembahasan bersama sejumlah pihak terkait, menyusul keluhan nelayan mengenai sulitnya memperoleh rekomendasi pembelian BBM bersubsidi.

"Kalau nelayan kita ini sekitar 3.000-an yang memiliki Kartu Kusuka. Kalau jumlah nelayan kita ada 4.000-an, berarti masih sekitar seribuan yang belum terdata. Dari hasil rapat ini, tim akan turun memverifikasi mereka supaya bisa mendapatkan Kartu Kusuka dan kelengkapan lainnya," terang Tamrin, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, persoalan yang dihadapi nelayan bukan hanya menyangkut ketersediaan BBM, tetapi juga panjangnya proses administrasi untuk mendapatkan rekomendasi. Nelayan harus melengkapi sejumlah persyaratan melalui kelurahan, kecamatan, Dinas Perikanan hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Salah satu kendala yang dikeluhkan adalah kewajiban menyesuaikan pekerjaan dalam dokumen kependudukan agar tercatat sebagai nelayan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah berencana melibatkan tim lintas instansi untuk turun langsung ke lapangan. Pendampingan akan dilakukan mulai dari pengurusan administrasi kapal, kelengkapan identitas nelayan hingga penerbitan Kartu Kusuka.

Tamrin mengungkapkan, dampak sulitnya mengakses BBM bersubsidi sudah dirasakan nelayan di sejumlah wilayah. Bahkan, di kawasan Tanjung Pasir, berdasarkan informasi yang diterimanya, baru sekitar 40 persen nelayan yang terlayani.

"Contohnya di Tanjung Pasir, dari sekian banyak nelayan, hanya sekitar 40 persen yang terlayani. Ini salah satu persoalan yang harus kita carikan solusinya," jelasnya.

Kondisi tersebut membuat sebagian nelayan terpaksa mencari BBM melalui pengepul atau jalur lain karena tidak memiliki rekomendasi pembelian BBM bersubsidi.

Padahal, BBM merupakan kebutuhan utama untuk menunjang aktivitas melaut. Jenis bahan bakar yang digunakan menyesuaikan mesin kapal, yakni Pertalite untuk mesin tempel dan solar untuk jenis mesin tertentu.

Melalui pendataan ulang tersebut, Dinas Perikanan berharap nelayan yang selama ini belum terakomodasi tidak lagi terkendala persoalan administrasi.

Namun, pendataan ulang bukan satu-satunya jawaban. Pemerintah juga perlu memastikan proses penerbitan Kartu Kusuka dan rekomendasi pembelian BBM berjalan lebih sederhana. Sebab, tanpa pembenahan birokrasi, seribu nelayan yang belum terdata berpotensi tetap kesulitan mengakses subsidi yang mereka butuhkan. (*)

Reporter: Sofyan

Editor: Nurul Mujib Lamunsari

logo

Koran Kaltara adalah media terbesar di Kalimantan Utara yang berkantor pusat di Tanjung Selor mengusung tagline "Cerdas untuk Pembaruan" senantiasa menghadirkan berita-berita yang informatif dan inspiratif.

Copyright © 2018-2026 Korankaltara.com