logo
Wilayah

Nelayan Tarakan Sulit Akses BBM, Pengepul justru Leluasa

Senin, 16 November 2026

Nelayan Tarakan Sulit Akses BBM, Pengepul justru Leluasa

Perahu nelayan bersandar di kawasan pesisir Tarakan. (Sofyan/Koran Kaltara)

Ukuran Teks
Normal

TARAKAN – Kehadiran SPBU di kawasan pesisir seharusnya memudahkan nelayan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) untuk melaut. Namun, fasilitas yang dibangun untuk menjawab kebutuhan masyarakat pesisir di Tanjung Pasir dan Tanjung Batu, Kecamatan Tarakan Timur, itu belum sepenuhnya berpihak kepada nelayan.

Di tengah sulitnya nelayan memenuhi persyaratan administrasi untuk membeli BBM subsidi, aktivitas pengepul yang membawa jeriken menggunakan berbagai jenis mobil justru ditemukan di SPBU tersebut. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai ketepatan sasaran distribusi BBM subsidi.

Anggota DPRD Kota Tarakan, Asrin, mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan masyarakat dan hasil peninjauan langsung ke SPBU, pelayanan BBM kepada nelayan di kawasan Tanjung Pasir dan Tanjung Batu baru menjangkau sekitar 40 persen dari total nelayan.

Artinya, masih banyak nelayan yang belum memperoleh akses BBM sesuai kebutuhan untuk melaut.

"Harapan masyarakat dengan adanya SPBU di wilayah pesisir itu supaya lebih mudah mendapatkan BBM. Tetapi kenyataannya, nelayan masih kesulitan karena harus melewati sejumlah persyaratan administrasi," terang Asrin, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, salah satu kendala utama adalah penerbitan surat rekomendasi dari UPT Perikanan Provinsi Kalimantan Utara yang menjadi syarat pembelian BBM subsidi.

Nelayan diwajibkan melengkapi sejumlah dokumen, di antaranya Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA), BPJS, Nomor Induk Berusaha (NIB), serta persyaratan lainnya.

Persoalan semakin rumit ketika nelayan hendak mengurus KUSUKA. Sebab, salah satu persyaratannya adalah kepemilikan KTP dengan keterangan profesi sebagai nelayan. Ketentuan tersebut justru menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat pesisir.

"Ini yang tidak ketemu. Untuk mendapatkan KUSUKA harus punya KTP nelayan dulu. Sementara itu menjadi kesulitan masyarakat. Makanya kami akan mencari solusi agar nelayan bisa mendapatkan surat rekomendasi," jelasnya.

Di sisi lain, Asrin juga menyoroti keberadaan pengepul yang diduga melakukan pengetapan BBM menggunakan mobil dan jeriken di SPBU Tanjung Batu.

Berdasarkan hasil peninjauan, sejumlah pengepul diketahui membawa surat rekomendasi untuk memperoleh BBM. Namun, DPRD belum dapat memastikan apakah BBM tersebut benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan nelayan atau justru disalurkan kepada pihak lain.

"Kami masih menyelidiki hasil pengetapan itu didistribusikan ke mana. Mereka membawa surat rekomendasi, tetapi kami belum bisa memastikan apakah BBM tersebut benar-benar sampai kepada nelayan," katanya.

Asrin menyebutkan, berdasarkan keterangan UPT Perikanan Provinsi Kaltara, terdapat sejumlah surat rekomendasi yang diterbitkan atas permintaan nelayan untuk mengambil BBM di SPBU Tanjung Batu. Meski demikian, penggunaan dan penyaluran BBM tersebut masih perlu ditelusuri lebih lanjut.

Untuk mengatasi persoalan ini, DPRD mendorong pemerintah dan instansi terkait turun langsung ke kawasan pesisir. Salah satu langkah yang diusulkan adalah membuka posko pelayanan khusus bagi nelayan guna membantu pengurusan dokumen dan surat rekomendasi.

Dengan adanya posko tersebut, nelayan diharapkan tidak lagi harus menghadapi sendiri rumitnya prosedur administrasi yang selama ini menghambat akses mereka terhadap BBM subsidi.

Asrin menegaskan, keberadaan SPBU di kawasan pesisir merupakan hasil perjuangan masyarakat nelayan. Bahkan, pembangunan fasilitas tersebut menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke wilayah tersebut pada 2023 lalu.

Karena itu, ia berharap fasilitas yang dibangun untuk membantu masyarakat pesisir benar-benar memberikan manfaat bagi nelayan setempat, bukan justru menyisakan persoalan akses dan distribusi.

"Paling tidak masyarakat di sana harus diprioritaskan. Jangan sampai SPBU sudah dibangun untuk memudahkan nelayan, tetapi yang terlayani baru sekitar 40 persen. Kesenjangannya masih sangat jauh," pungkasnya. (*)

Reporter: Sofyan

Editor: Nurul Mujib Lamunsari

logo

Koran Kaltara adalah media terbesar di Kalimantan Utara yang berkantor pusat di Tanjung Selor mengusung tagline "Cerdas untuk Pembaruan" senantiasa menghadirkan berita-berita yang informatif dan inspiratif.

Copyright © 2018-2026 Korankaltara.com