Ekskul Terkendala Aturan, SILPA Tembus Rp100 Juta

TARAKAN – Kegiatan ekstrakurikuler (ekskul) di sekolah menghadapi persoalan pembiayaan. Di SMP Negeri 1 Tarakan, anggaran yang telah disiapkan untuk membayar pelatih justru tidak dapat direalisasikan karena terbentur ketentuan penggunaan dana pendidikan. Akibatnya, dana tersebut menjadi salah satu penyumbang Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang dalam dua tahun terakhir tercatat lebih dari Rp100 juta.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMPN 1 Tarakan, Johansyah MPd, mengungkapkan, SILPA tersebut salah satunya berasal dari anggaran kegiatan ekstrakurikuler yang sebelumnya telah direncanakan, tetapi tidak dapat direalisasikan karena terbentur ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, sekolah sebenarnya telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan ekskul. Namun, dalam pelaksanaannya muncul ketentuan yang membatasi penggunaan dana sekolah untuk membayar pelatih.

"Ada anggaran yang sudah kami siapkan untuk ekskul. Tetapi di tengah perjalanan muncul kebijakan bahwa tidak boleh sembarangan membayar pelatih. Ada persyaratan, di antaranya pelatih bukan PNS atau PPPK dan harus memiliki sertifikat kepelatihan. Sementara hampir semua pelatih yang ada belum memenuhi persyaratan tersebut," terangnya, Jumat (13/11/2026).

Akibatnya, anggaran yang telah disiapkan tidak bisa digunakan sesuai perencanaan. Dana kegiatan ekskul pun menjadi salah satu penyumbang SILPA sekolah.

Johansyah menyebut, persoalan serupa tidak hanya dialami SMPN 1 Tarakan. Ia bahkan mendapat informasi adanya sekolah lain yang mengalami kondisi serupa, dengan anggaran ratusan juta rupiah yang tidak terserap.

"Ada juga sekolah dasar yang anggarannya menjadi SILPA. Karena aturan sekarang cukup ketat, sekolah tidak berani menggunakan anggaran yang berpotensi menjadi temuan," bebernya.

Di sisi lain, sekolah menghadapi dilema. Minat dan bakat siswa terhadap kegiatan ekstrakurikuler tetap tinggi, sementara sekolah tidak leluasa menggunakan anggaran untuk membiayai pelatih.

Selama ini, sejumlah kegiatan ekskul tetap berjalan secara mandiri antara pelatih dan siswa tanpa pengelolaan resmi sekolah. Kondisi tersebut justru menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait pengawasan, pertanggungjawaban keuangan, hingga keselamatan peserta didik.

Sekolah khawatir apabila terjadi kecelakaan saat latihan maupun kegiatan di luar sekolah, pihak sekolah tetap akan dimintai pertanggungjawaban meskipun kegiatan tersebut tidak berada dalam koordinasi resmi.

Karena itu, setelah melalui serangkaian pembahasan sejak Agustus hingga November 2026, pihak sekolah bersama komite akhirnya menyepakati pola pengelolaan ekskul dengan melibatkan komite sekolah.

Johansyah menegaskan, langkah tersebut bukan semata-mata untuk membebankan biaya kepada orang tua, melainkan mencari solusi agar kegiatan pengembangan bakat siswa tetap berjalan dengan pengelolaan yang lebih terarah.

"Kami melihat antusiasme anak-anak sangat tinggi. Ada yang memiliki bakat olahraga, seni dan bidang lainnya. Sementara pemerintah daerah maupun pusat sering menggelar lomba dan meminta sekolah mengirimkan peserta. Tetapi ketika sekolah tidak bisa membiayai pelatih, bagaimana kami bisa melakukan pembinaan?" ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam mekanisme yang disepakati, jumlah peserta dan kemampuan pembiayaan menjadi pertimbangan. Sekolah dan komite menetapkan minimal 20 peserta untuk kegiatan tertentu, dengan honor pelatih yang diperhitungkan sekitar Rp 350 ribu.

Namun, tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan. Ekstrakurikuler bola besar, misalnya, diputuskan belum berjalan karena persoalan kejelasan pelatih dan kebutuhan biaya penggunaan lapangan. Sementara itu, kegiatan bulu tangkis telah mulai berjalan.

Johansyah juga menepis anggapan bahwa sekolah sengaja membiarkan kegiatan ekskul menjadi pungutan tanpa mekanisme yang jelas. Menurutnya, pelibatan komite justru dilakukan atas permintaan sekolah untuk menghindari persoalan yang selama ini muncul akibat kegiatan ekskul berjalan tanpa koordinasi.

Ia berharap kebijakan terkait penggunaan anggaran pendidikan dapat memberikan ruang bagi sekolah untuk membiayai kegiatan pengembangan bakat dan minat siswa, sepanjang dilakukan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Jangan sampai kita ingin membina anak-anak, tetapi anggarannya ada dan tidak bisa digunakan. Akhirnya kegiatan tidak berjalan maksimal, sementara kebutuhan pembinaan siswa tetap ada," pungkasnya. (*)

Reporter: Sofyan

Editor: Nurul Mujib Lamunsari