Iuran Ekskul Rp 20 Ribu, Komite Ungkap Persoalan Pembina

TARAKAN – Iuran ekstrakurikuler (ekskul) sebesar Rp 20 ribu per bulan di SMP Negeri 1 Tarakan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan biaya kegiatan. Di balik kebijakan tersebut, terdapat persoalan pembinaan, honor pelatih, hingga mekanisme pengelolaan kegiatan yang selama ini dinilai belum tertata maksimal.

Koordinator Ekstrakurikuler SMPN 1 Tarakan, Theodorus Francisus Palit, menegaskan bahwa keikutsertaan siswa dalam kegiatan ekskul tidak diwajibkan. Siswa yang memilih tidak mengikuti kegiatan tersebut juga tidak dikenakan pungutan.

Theodorus yang juga menjabat Wakil Ketua Komite SMPN 1 Tarakan menjelaskan, pengelolaan ekskul saat ini merupakan upaya menata kembali kegiatan yang sebelumnya dinilai belum terkoordinasi secara maksimal.

Bahkan, dalam rapat bersama orang tua pada 8 Agustus lalu, salah seorang pelatih menyampaikan bahwa kegiatan ekskul di sekolah tersebut sudah sekitar empat tahun belum terkoordinasi dengan baik.

"Tujuan kami hanya meluruskan mekanisme dan menjelaskan proses perjalanan ekskul ini sudah sampai di mana. Supaya masyarakat juga memahami bahwa kegiatan ekskul di SMPN 1 memang sudah berjalan dan sekarang sedang kami tata," terangnya, Kamis (12/11/2026).

Terkait iuran Rp 20 ribu per bulan, Theodorus mengatakan nominal tersebut merupakan hasil pembahasan bersama orang tua dalam forum rapat. Dana itu direncanakan untuk membantu membiayai honor pelatih dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

Menurutnya, selama ini terdapat kegiatan ekskul yang berjalan secara mandiri dengan kontribusi siswa yang berbeda-beda. Bahkan, ada yang hanya menyetor Rp 2 ribu hingga Rp 10 ribu setiap pertemuan.

Kondisi tersebut dinilai belum memberikan kepastian pembiayaan maupun jaminan keberlangsungan kegiatan.

"Kami tidak ingin anak-anak mengikuti ekskul, tetapi tidak mendapatkan pembinaan yang maksimal. Pelatih juga harus mendapatkan penghargaan atas waktu dan tenaga yang diberikan," jelasnya.

Ia mencontohkan, dalam perencanaan pengelolaan ekskul, satu kegiatan ditargetkan memiliki minimal 20 peserta. Dengan kontribusi Rp 20 ribu per siswa, dana yang terkumpul mencapai Rp 400 ribu setiap bulan.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 350 ribu dialokasikan untuk honor pelatih. Sementara sisanya disiapkan sebagai dana pendukung dan subsidi silang bagi siswa kurang mampu.

Theodorus juga menegaskan, siswa dari keluarga kurang mampu tetap diberikan kesempatan mengikuti ekskul tanpa dipungut biaya. Namun, pihaknya akan berkoordinasi dengan sekolah untuk melakukan verifikasi berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik).

"Kalau memang ada anak yang tidak mampu, kami fasilitasi dan tidak perlu membayar. Kami akan berkoordinasi dengan sekolah untuk melihat datanya," katanya.

Ia memastikan, siswa yang tidak mengikuti ekskul tidak akan mendapatkan konsekuensi terhadap nilai akademiknya. Sebab, kegiatan tersebut merupakan pilihan sesuai minat dan bakat masing-masing siswa.

Sementara itu, bagi siswa yang mengikuti ekskul, kegiatan tersebut akan tercatat dalam penilaian nonakademik.

Menurut Theodorus, pengembangan kemampuan nonakademik juga memiliki manfaat bagi siswa, terutama sebagai salah satu bekal untuk mengikuti jalur prestasi pada penerimaan peserta didik baru di jenjang pendidikan berikutnya.

Dalam kesempatan itu, ia turut mengklarifikasi jumlah peserta dan kegiatan ekskul yang sempat menjadi sorotan. Berdasarkan pendataan sementara, terdapat sekitar 400 peserta ekskul. Namun, angka tersebut bukan menunjukkan jumlah siswa karena satu siswa dimungkinkan mengikuti lebih dari satu kegiatan.

"Jumlah siswa kami sekitar 300 sekian. Kalau peserta ekskul mencapai 400-an, itu karena ada anak yang mengikuti dua, tiga, bahkan empat kegiatan," terangnya.

Adapun kegiatan ekskul yang sedang disiapkan berjumlah sekitar 12 jenis. Namun, jumlah pelatih tidak otomatis 12 orang karena beberapa kegiatan membutuhkan lebih dari satu pelatih. Salah satunya PMR yang memiliki dua pelatih dengan jumlah peserta sekitar 70 siswa.

Theodorus menambahkan, pengelolaan ekskul masih dalam tahap penataan. Proses tersebut mencakup pendataan peserta, penyesuaian jadwal, hingga pemenuhan persyaratan pelatih.

Pihaknya juga masih mengkaji mekanisme pembiayaan melalui dana sekolah. Menurutnya, terdapat ketentuan dalam regulasi dan petunjuk teknis penggunaan dana pendidikan yang perlu diperhatikan, terutama terkait persyaratan pembina atau pelatih.

Karena itu, pihak komite bersama sekolah berupaya mencari skema pembiayaan agar kegiatan tetap berjalan tanpa membebani seluruh siswa.

Terkait transparansi pengelolaan iuran, Theodorus mengatakan pendataan peserta dan proses administrasi masih berlangsung. Ia menyebut hingga wawancara dilakukan, dana yang dihimpun dari peserta belum sepenuhnya berada dalam pengelolaan pihaknya.

"Kami masih dalam proses pendataan. Jumlah anak yang benar-benar mengikuti dan memenuhi persyaratan administrasi juga masih terus kami pastikan," ungkapnya.

Ia berharap polemik yang berkembang dapat diselesaikan melalui komunikasi langsung antara orang tua, komite, dan pihak sekolah. Menurutnya, sekolah memiliki ruang komunikasi melalui wali kelas, bagian kesiswaan maupun kepala sekolah untuk menyampaikan keberatan atau masukan.

"Kami menghormati hak orang tua untuk menyampaikan pendapat. Tetapi kalau ada keberatan, sebaiknya juga disampaikan melalui komunikasi internal agar bisa dibahas dan dicarikan jalan keluarnya," pungkasnya. (*)

Reporter: Sofyan

Editor: Nurul Mujib Lamunsari