Komite SMPN 1 Tarakan Klaim Iuran Rp20 Ribu Berdasarkan Persetujuan Orang Tua

TARAKAN – Iuran ekstrakurikuler sebesar Rp20 ribu per bulan di SMP Negeri 1 Tarakan yang dikeluhkan sejumlah wali murid kini mendapat penjelasan dari pihak komite sekolah. Ketua Komite SMPN 1 Tarakan, Makmur, menyebut dana tersebut digunakan untuk membayar honor pelatih atau pembina kegiatan, bukan untuk kepentingan komite.

Makmur mengklaim, iuran itu merupakan hasil kesepakatan dengan orang tua siswa yang anaknya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Namun, mekanisme pengumpulan dan pertanggungjawaban dana tetap menjadi hal penting yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada wali murid.

Makmur menjelaskan, mekanisme pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler tersebut berawal dari kondisi ketika sekolah tidak lagi dapat mengelola pembayaran honor pembina secara langsung, terutama apabila pembinanya merupakan aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Menurutnya, meskipun kegiatan ekstrakurikuler membutuhkan pelatih, terdapat ketentuan terkait mekanisme pemberian honor. Sementara itu, pelatih dari luar yang memiliki sertifikasi juga membutuhkan imbalan yang layak atas jasa mereka.

"Pertanyaannya, ada tidak pelatih yang mau digaji Rp 200 ribu dalam satu bulan? Karena itu, dalam perjalanan kegiatan ini, siswa akhirnya mengelola sendiri. Mereka yang mau ikut ekstrakurikuler membayar Rp 2.000 setiap kali pertemuan," terang Makmur, Rabu (11/11/2026).

Ia menyebutkan, jika dihitung dalam satu bulan, kontribusi tersebut kurang lebih setara dengan Rp20 ribu per siswa.

Namun, dalam perkembangannya, pengelolaan yang sebelumnya dilakukan secara mandiri oleh siswa dinilai perlu dikoordinasikan agar kegiatan berjalan lebih tertib dan terpantau.

Makmur menegaskan, keterlibatan anggota komite hanya sebatas membantu koordinasi dan pengawasan. Ia membantah komite menjadi pihak yang menikmati atau mengambil keuntungan dari dana tersebut.

"Uangnya itu untuk pelatih. Tidak ada satu rupiah pun untuk komite. Kami hanya membantu sebagai perpanjangan tangan supaya kegiatan ini terkoordinasi," tegasnya.

Terkait persetujuan orang tua, Makmur mengklaim sebelum kegiatan dilaksanakan, pihaknya telah menggelar pertemuan dengan wali murid. Orang tua yang menyetujui anaknya mengikuti ekstrakurikuler disebut diminta menandatangani fakta integritas di atas meterai.

Bahkan, menurutnya, sebelum kegiatan kembali dilanjutkan, pihaknya melakukan konfirmasi ulang kepada orang tua siswa.

"Bagi yang sepakat dan setuju, silakan ikut. Kalau tidak setuju, tidak perlu ikut. Kami tidak memaksakan," ujarnya.

Ia juga menyebutkan adanya kebijakan subsidi silang atau potongan bagi siswa yang mengikuti lebih dari satu kegiatan ekstrakurikuler.

Makmur menjelaskan, terdapat sejumlah kegiatan ekstrakurikuler di SMPN 1 Tarakan, di antaranya Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), bulu tangkis, sepak bola, basket, tari, dan dance.

Untuk kegiatan tertentu yang dilaksanakan di luar lingkungan sekolah, seperti sepak bola dan bulu tangkis, terdapat kemungkinan biaya tambahan karena harus menyewa lapangan. Biaya tersebut, menurutnya, tidak termasuk dalam iuran Rp20 ribu yang diperuntukkan bagi honor pelatih.

Ia mencontohkan kegiatan ekstrakurikuler tari. Honor pelatih disebut mencapai Rp400 ribu per bulan. Dengan jumlah peserta tertentu, iuran siswa dikumpulkan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran tersebut.

Lebih jauh, Makmur mengakui pihaknya memahami adanya orang tua yang mempertanyakan kebijakan iuran tersebut. Namun, ia menilai keberadaan ekstrakurikuler penting untuk menunjang pengembangan kemampuan siswa di luar pembelajaran akademik.

Ia juga mengungkapkan bahwa persoalan mekanisme ekstrakurikuler tersebut sebelumnya pernah disampaikan kepada pengawas sekolah dan dibahas dalam rapat.

Terkait dasar hukum, Makmur merujuk Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Ia menyebut regulasi tersebut melarang komite melakukan pungutan atau sumbangan yang bersifat memaksa, baik ditentukan jumlah maupun waktunya.

Di sisi lain, menurutnya, komite sekolah diperbolehkan menggalang bantuan dan sumbangan secara sukarela sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, Makmur menegaskan bahwa iuran ekstrakurikuler di SMPN 1 Tarakan merupakan bentuk kesepakatan orang tua yang anaknya mengikuti kegiatan tersebut, bukan pungutan untuk kepentingan komite.

Meski demikian, penjelasan komite belum sepenuhnya menjawab pertanyaan mengenai tata kelola dana yang dikumpulkan. Keterbukaan mengenai jumlah siswa peserta, daftar pelatih, besaran honor masing-masing, hingga laporan pertanggungjawaban penggunaan uang menjadi penting untuk memastikan dana benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.

Transparansi diperlukan agar tidak muncul perbedaan pemahaman antara pihak sekolah, komite, dan wali murid terkait pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler. (*)

Reporter: Sofyan

Editor: Nurul Mujib Lamunsari