UMKM Menanti Bunga Lebih Ringan

TARAKAN – Tingginya bunga pembiayaan ultra mikro yang mencapai 24 hingga 28 persen menjadi salah satu beban bagi pelaku usaha kecil. Pemerintah pusat kini mendorong penurunan suku bunga menjadi 8 persen agar pelaku usaha mikro mendapatkan akses permodalan yang lebih terjangkau. 

Target tersebut disampaikan Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Yuni Moraza, saat menghadiri Festival Pengusaha UMKM di Tarakan, Rabu (11/11). Penurunan bunga pembiayaan itu merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha mikro.

 “Untuk ultra mikro, arahan Presiden jelas. Pembiayaan yang tadinya bunganya 24 sampai 28 persen harus diberikan 8 persen. Itu yang harus kita lakukan,” terangnya.

Menurut Helvi, persoalan akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan utama pengembangan UMKM. Bahkan, dalam kegiatan tersebut masih ditemukan keluhan dari pengusaha mikro yang kesulitan mendapatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Karena itu, Kementerian UMKM berupaya memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, perbankan, lembaga pembiayaan, serta berbagai pemangku kepentingan agar akses permodalan semakin terbuka.

Namun, kemudahan pembiayaan harus berjalan beriringan dengan pendampingan usaha. Mulai dari pengurusan legalitas, sertifikasi halal, perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), hingga perluasan akses pasar.

Pemerintah juga ingin membangun ekosistem UMKM yang terintegrasi. Dengan demikian, usaha mikro tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang menjadi usaha kecil dan menengah hingga masuk dalam rantai pasok industri nasional. 

“Harapan Presiden, UMKM ini menjadi salah satu tulang punggung dalam meningkatkan PDB nasional. Karena itu, pembinaan harus dimulai dari melahirkan usaha baru, memperkuat usaha mikro, kemudian mendorong mereka naik kelas,” jelasnya.

Khusus di Kaltara, Helvi menyebutkan realisasi penyaluran KUR telah mencapai sekitar Rp646 miliar. Dengan masih tersedianya waktu hingga akhir tahun, pemerintah berharap penyaluran pembiayaan tersebut dapat terus meningkat.

Ia juga meminta dukungan media untuk menyebarluaskan informasi mengenai berbagai fasilitas pembiayaan dan kemudahan yang disediakan pemerintah. Dengan begitu, pelaku UMKM dapat mengetahui hak serta peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha.

“Kami berharap sahabat media ikut menyosialisasikan hal ini, agar UMKM mulai dari ultra mikro, mikro, kecil hingga menengah bisa mendapatkan hak mereka sesuai fasilitas yang sudah disediakan pemerintah,” pungkasnya.

Selain persoalan permodalan, pemerintah turut mendorong penguatan potensi UMKM Kaltara, khususnya pada sektor pertanian, perikanan, industri kreatif, kuliner, dan pariwisata.

Persoalan kemasan produk juga menjadi perhatian. Ketersediaan rumah kemasan dinilai penting untuk membantu pelaku UMKM menghasilkan produk dengan tampilan lebih menarik sekaligus meningkatkan nilai jual. Dengan fasilitas tersebut, pelaku usaha diharapkan tidak lagi bergantung pada penyedia kemasan dari luar daerah. (*)

Reporter: Sofyan

Redaktur: Nurul Mujib Lamunsari