Dewan Pengupahan Menunggu Petunjuk Pusat soal Kenaikan UMP Kaltara 2027

TARAKAN – Harapan pekerja terhadap kenaikan upah pada 2027 mulai memasuki tahap pembahasan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menjadwalkan rapat bersama Dewan Pengupahan Provinsi pada Jumat (13/11/2026).

Meski pembahasan awal segera dimulai, besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 belum dapat dihitung. Pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sebagai acuan dalam menentukan formula pengupahan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnakertrans Kaltara, Asnawi, mengatakan rapat tersebut akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari Badan Pusat Statistik (BPS), Biro Hukum, perangkat daerah terkait, kalangan pengusaha, serikat pekerja hingga akademisi.

"Jumat besok kita rapat dulu di Dewan Pengupahan Provinsi untuk membicarakan persiapan-persiapan, termasuk tata cara dalam mengambil keputusan. Kita juga masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Tenaga Kerja," terangnya, Kamis (12/11/2026).

Menurutnya, keterlibatan BPS diperlukan untuk menyampaikan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang menjadi komponen dalam perhitungan kenaikan UMP. Selain itu, akademisi dari Universitas Borneo Tarakan (UBT) dan perguruan tinggi lainnya juga akan dilibatkan dalam pembahasan.

Asnawi menjelaskan, penetapan UMP tidak bisa hanya didasarkan pada tuntutan kenaikan dari serikat pekerja. Pemerintah harus mengikuti ketentuan dan mekanisme pengupahan yang berlaku.

Meski demikian, secara pribadi ia berharap kenaikan UMP Kaltara 2027 dapat memberikan hasil lebih baik bagi pekerja. Bahkan, jika memungkinkan, besarannya bisa melampaui kebutuhan hidup layak (KHL).

"Kalau bisa melebihi KHL. Itu harapan saya juga. Tetapi kita tetap harus mengikuti aturan main dan mekanisme yang sudah ditetapkan," katanya.

Terkait formula pengupahan, Asnawi menyebut perhitungan masih mengacu pada ketentuan terbaru dengan mempertimbangkan indeks tertentu atau alfa. Rentang alfa yang disebutkannya berada pada angka 0,5 hingga 1. Namun, penerapannya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

Ia menambahkan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, penetapan UMP secara normal dijadwalkan pada pertengahan November. Kendati demikian, pada tahun sebelumnya proses penetapan sempat mengalami pengunduran hingga Desember.

UMP yang ditetapkan provinsi nantinya juga menjadi salah satu dasar dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Besaran UMK tidak boleh lebih rendah dibandingkan UMP.

Asnawi mengungkapkan, sejak Kaltara terbentuk, UMP setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan meskipun dengan persentase yang berbeda-beda.

Di luar pembahasan besaran upah, Disnakertrans Kaltara juga menekankan pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap pemenuhan hak pekerja. Ada tiga aspek yang menjadi perhatian, yakni pembayaran upah, perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Asnawi mengaku sejauh ini belum menerima laporan maupun temuan pengawas terkait perusahaan yang membayar pekerja di bawah ketentuan upah minimum.

Namun, ia mengakui pengawasan juga membutuhkan partisipasi pekerja untuk melaporkan apabila menemukan pelanggaran di tempat kerja.

"Kalau ada laporan, tentu bisa kita tindak lanjuti melalui pengawas. Kami selalu menekankan kepada perusahaan agar memenuhi hak pekerja, mulai dari upah, perlindungan jaminan sosial hingga keselamatan kerja," pungkasnya. (*)

Reporter: Sofyan

Editor: Nurul Mujib Lamunsari