Dana BOS Tak Boleh Menganggur

TARAKAN – Sekolah menghadapi dilema dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kebutuhan kegiatan ekstrakurikuler tetap harus dipenuhi, termasuk pembayaran honor pelatih.

Namun, regulasi membatasi pembayaran pelatih berstatus aparatur sipil negara (ASN) menggunakan dana BOS. Ironisnya, anggaran yang tidak terserap justru berpotensi mengurangi jatah BOS yang diterima sekolah pada tahun berikutnya. Persoalan ini menjadi sorotan setelah mencuatnya polemik iuran ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Tarakan.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tarakan, Endah Sarastiningsih, mengakui adanya pembatasan tersebut. Dia menegaskan, sekolah seharusnya dapat mengantisipasi anggaran yang tidak bisa digunakan dengan mengalihkannya ke kegiatan lain sesuai petunjuk teknis (juknis) BOS.

Endah menjelaskan, Disdik telah memiliki Tim BOS Kota untuk memberikan pendampingan dan sosialisasi terkait penggunaan anggaran. Pengelolaannya juga diawasi Inspektorat serta diperiksa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

"Yang terkait pembayaran pelatih ekstrakurikuler, sementara ini yang kami dapatkan laporannya dan disampaikan juga oleh Inspektorat, pelatih yang berstatus ASN tidak boleh dibayar dari dana BOS," terangnya, Jumat (13/11/2026).

Larangan tersebut berlaku bagi pelatih berstatus ASN, meskipun bukan guru di sekolah tempat kegiatan ekstrakurikuler berlangsung. Padahal, sejumlah kegiatan membutuhkan pelatih dengan kemampuan khusus dan kompetensi tertentu.

Endah menyebut, kegiatan membina dan membimbing siswa melalui ekstrakurikuler juga termasuk bagian dari tugas pembelajaran guru. Karena itu, pembayaran honor menggunakan dana BOS terbentur regulasi.

Sekolah pun dapat mencari sumber pembiayaan lain, termasuk melalui komite. Namun, dia mengingatkan agar sumbangan sukarela tidak berubah menjadi kewajiban bagi orang tua siswa.

"Kalau memang tidak mau ikut iuran, silakan sampaikan. Itu tidak masalah dan memang tidak wajib," tegasnya.

Terkait anggaran yang tidak terserap, Endah menilai sekolah seharusnya melakukan penyesuaian dengan mengalihkannya ke kegiatan lain yang diperbolehkan. Jangan sampai anggaran dibiarkan mengendap hingga menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA).

"Kalau memang ada kegiatan yang tidak bisa dibiayai, seharusnya dialihkan ke kegiatan lain yang memang diperbolehkan menggunakan dana BOS. Ini tergantung bagaimana manajemen keuangan kepala sekolah," jelasnya.

 Dia mengingatkan, SILPA dalam jumlah besar berpotensi merugikan sekolah karena menjadi pengurang penyaluran BOS tahun berikutnya. 

"Kalau SILPA-nya Rp50 juta, tahun depan akan dikurangi sesuai SILPA tersebut. Jadi, rugi sekolahnya kalau anggaran itu tidak dimanfaatkan," ujarnya. 

Endah mengaku telah meminta jajarannya mengevaluasi serapan dana BOS di sekolah negeri maupun swasta. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kendala sekaligus mendorong percepatan realisasi anggaran.

"Berapa persen serapan dana BOS itu kami sampaikan kepada sekolah supaya terjadi percepatan serapan anggaran. Ini juga berpengaruh terhadap kami," katanya.

Meski demikian, persoalan ini menunjukkan perlunya pendampingan lebih konkret dari Disdik. Sekolah tidak cukup hanya dihadapkan pada pembatasan penggunaan anggaran, tetapi juga membutuhkan solusi agar kegiatan pendidikan tetap berjalan tanpa membebani orang tua. Jangan sampai kebutuhan sekolah tidak terpenuhi, sementara dana yang tersedia justru menjadi SILPA dan memangkas alokasi berikutnya. (*)

Reporter: Sofyan

Redaktur: Nurul Mujib Lamunsari