Lapas Tarakan Kecolongan, 44 HP dan Bong Lolos Masuk
Senin, 16 November 2026

Lapas Kelas IIA Tarakan. (Sofyan/Koran Kaltara)
TARAKAN – Puluhan handphone (HP) dan alat isap narkoba (bong) ternyata bisa berada di balik tembok Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tarakan. Temuan 44 HP dan sejumlah bong dalam razia gabungan pada 30 Oktober 2026 lalu menjadi alarm serius bagi sistem pengawasan di dalam penjara.
Kepala Lapas Kelas IIA Tarakan, Jupri, secara terbuka mengakui adanya celah pengamanan yang memungkinkan barang-barang terlarang tersebut masuk ke tangan warga binaan. Salah satu titik lemah yang disorot adalah pemeriksaan barang bawaan pengunjung yang selama ini hanya dilakukan seorang petugas.
Jupri menjelaskan, razia mendadak yang berlangsung sekitar pukul 01.10 WITA itu merupakan operasi gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Direktorat Pengamanan dan Intelijen Ditjen Pemasyarakatan, BNN RI, serta BNNP Kalimantan Utara.
Dalam operasi tersebut, petugas menyisir empat kamar hunian di Blok Alfa dan tiga kamar di Blok Bravo. Pemeriksaan kemudian dilanjutkan terhadap 20 warga binaan.
Hasilnya, 18 warga binaan diketahui memiliki dan menyimpan handphone secara ilegal. Sementara itu, dua warga binaan lainnya dinyatakan positif narkoba berdasarkan pemeriksaan urine.
"Kami juga kecolongan. Setelah dilakukan pemeriksaan internal, 18 warga binaan mengaku mendapatkan handphone dari warga binaan yang sudah lebih dahulu bebas. Mereka menjual handphone tersebut secara diam-diam kepada warga binaan yang masih berada di dalam lapas," terang Jupri, Senin (16/11/2026).
Tak hanya persoalan handphone, hasil pemeriksaan terhadap dua warga binaan yang positif narkoba juga mengungkap celah lain dalam sistem pengawasan.
Keduanya menyebut narkoba yang dikonsumsi diselundupkan melalui makanan titipan saat jam kunjungan berlangsung.
Jupri mengakui, keterbatasan jumlah petugas pemeriksaan di pintu utama menjadi salah satu titik lemah pengawasan. Dengan banyaknya pengunjung yang datang, pemeriksaan barang bawaan hanya dilakukan oleh satu orang petugas.
"Memang ada satu orang yang melakukan pemeriksaan. Dengan begitu banyaknya pengunjung yang datang ke lapas, kelemahan kami ada di situ," bebernya.
Atas temuan tersebut, pihak lapas menyiapkan sanksi berat terhadap warga binaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Melalui mekanisme Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), mereka dijadwalkan menjalani penempatan di sel pengasingan selama 12 hari serta dikenakan sanksi administrasi Register F.
Konsekuensinya tidak ringan. Warga binaan yang dikenakan Register F dapat kehilangan hak mendapatkan remisi, asimilasi, hingga hak integrasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, Jupri menegaskan hasil pemeriksaan lanjutan terhadap handphone yang diamankan tidak menemukan indikasi keterlibatan para pemiliknya dalam jaringan peredaran narkoba, baik di dalam maupun di luar lapas.
Pemeriksaan perangkat komunikasi tersebut dilakukan tim Mabes Polri menggunakan peralatan khusus untuk menelusuri percakapan dan aktivitas di dalamnya.
Selain itu, pemeriksaan internal dan tim dari pusat juga disebut tidak menemukan indikasi keterlibatan maupun penyalahgunaan kewenangan oleh oknum petugas lapas dalam kasus tersebut.
Sebagai tindak lanjut, Jupri menyatakan pihaknya akan memperketat pemeriksaan terhadap pengunjung dan seluruh barang yang masuk ke lingkungan lapas.
Ia mengakui, upaya pemeriksaan makanan titipan pengunjung sebelumnya sempat menuai keberatan. Bahkan, pihak lapas pernah menerima somasi dari salah satu pengunjung karena makanan yang dibawa diacak-acak petugas.
Namun, menurutnya, pemeriksaan lebih ketat tetap diperlukan untuk mencegah penyelundupan barang terlarang.
"Kami akan memperketat lagi pemeriksaan barang. Apa pun itu, kami tetap berupaya semaksimal mungkin supaya barang-barang terlarang tidak masuk ke dalam lapas," tegasnya.
Lapas Tarakan juga berencana meningkatkan razia rutin maupun insidentil, memperkuat pengawasan blok hunian, melaksanakan tes urine secara berkala terhadap petugas dan warga binaan, serta memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, dan BNN.
Jupri menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kelemahan dan keterbatasan pengawasan yang terjadi. Ia memastikan evaluasi akan terus dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. (*)
Reporter: Sofyan
Editor: Nurul Mujib Lamunsari
Berita Terkait

Nelayan Tarakan Sulit Akses BBM, Pengepul justru Leluasa

Sudah Bayar BPJS, Pasien Masih Beli Obat

Investor Lirik Hotel di Tarakan Mall

Berani Hadang Jambret, Tukang Bangunan Terluka demi Bantu Korban

Berpasangan Tanpa Identitas, Enam Orang Diamankan di Tarakan Timur

Dana BOS Tak Boleh Menganggur

Ekskul Terkendala Aturan, SILPA Tembus Rp100 Juta
JPU Dinilai Keliru Tafsirkan Aturan Pendidikan Kesetaraan dalam Perkara Dugaan Ijazah Palsu

Kejati Segel Enam HGU Sawit PT SSP di Nunukan

Tiga Anggota Polresta Bulungan Dipecat Tidak Hormat

Tanjung Selor Berusia 236 Tahun, Jejak Sejarah dan Identitas Kota Dikupas

Venue Porprov II Kaltara di Malinau Siap 95 Persen

Iuran BPJS Diduga Tertunggak, Pemkot Minta Intracawood Bertanggung Jawab

