UMP Kaltara 2027 Dituntut Naik Jadi Rp 5,19 Juta
Selasa, 17 November 2026

Pengurus serikat pekerja Kaltara bersiap mengikuti pembahasan UMP 2027 di Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (1811). (SofyanKoran Kaltara)
TARAKAN – Upah minimum yang diterima pekerja di Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai masih tertinggal jauh dari biaya hidup layak. Menjelang pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027, serikat pekerja pun mendesak pemerintah menetapkan upah minimum sebesar Rp 5.198.545, sesuai nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).
Tuntutan tersebut akan dibawa dalam perundingan Dewan Pengupahan Provinsi yang dijadwalkan berlangsung di Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (18/11/2026). Serikat pekerja menilai kenaikan UMP selama beberapa tahun terakhir belum mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan hidup masyarakat.
Ketua DPD FSP Kahutindo Kalimantan Utara, Ahmad Syamsuri Rifai, mengungkapkan pihaknya bersama Korwil FSP KSBSI Kaltara telah beberapa kali melakukan pertemuan untuk menyatukan sikap menghadapi pembahasan UMP 2027.
Dalam pertemuan tersebut, serikat pekerja sepakat mengusulkan agar penetapan UMP 2027 mengacu pada nilai KHL yang dirilis BPS, yakni sebesar Rp 5.198.545.
"Kami dari unsur serikat pekerja mengusulkan kenaikan UMP tahun 2027 mengacu kepada KHL. Nilai KHL Kalimantan Utara berdasarkan rilis BPS sebesar Rp 5.198.545," terang Ahmad, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, terdapat dua pendekatan yang menjadi perhatian dalam pembahasan pengupahan, yakni menggunakan formula perhitungan upah minimum atau berdasarkan nilai KHL. Serikat pekerja mendorong agar pemerintah mempertimbangkan nilai yang lebih tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.
Ahmad bahkan membeberkan simulasi perhitungan menggunakan formula pengupahan dengan alfa 1 persen. Hasilnya, UMP Kaltara 2027 diperkirakan hanya mencapai Rp 4.115.014 atau naik sekitar Rp 339.771 dari UMP 2026 sebesar Rp 3.375.243.
Angka tersebut dinilai masih jauh dari nilai KHL yang mencapai Rp 5,19 juta. Jika dibandingkan dengan upah minimum saat ini, terdapat selisih sekitar Rp 1,8 juta.
"Kalau menggunakan formula dengan alfa 1 persen, hasil simulasi kami hanya Rp 4.115.014. Sementara KHL kita sudah berada di angka Rp 5.198.545. Ini yang menjadi alasan kami mendorong penggunaan dasar KHL," tegasnya.
Ahmad menilai kesenjangan tersebut tidak terlepas dari pola kenaikan upah pada tahun-tahun sebelumnya yang lebih banyak mengacu pada formula pengupahan. Sementara itu, kebutuhan hidup masyarakat terus mengalami peningkatan.
Ia berharap pemerintah tidak mengabaikan hasil perhitungan KHL yang telah dirilis BPS dan menjadikannya sebagai pertimbangan utama dalam menetapkan UMP.
Senada, Korwil FSP KSBSI Provinsi Kaltara, Raden Yusup, menilai tuntutan kenaikan upah berdasarkan KHL bukan permintaan berlebihan. Sebab, kebutuhan hidup layak seharusnya menjadi dasar utama dalam menentukan besaran upah pekerja.
"UMP sekarang kami rasakan masih jauh untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Jadi, permintaan kami ini bukan tanpa dasar. Nilai KHL sudah dirilis BPS dan ada landasan ketentuannya," ujarnya.
Raden berharap pemerintah provinsi, khususnya gubernur sebagai pihak yang menetapkan UMP, dapat mengakomodasi usulan serikat pekerja.
Sementara itu, perwakilan FSP Kahut KSBSI Kaltara, Gusmin, menyoroti hubungan antara kesejahteraan pekerja dan produktivitas perusahaan.
Menurutnya, pekerja yang mendapatkan penghasilan layak akan lebih fokus menjalankan pekerjaan sehingga mampu memberikan kontribusi dan meningkatkan produktivitas perusahaan.
"Apabila pekerja mendapatkan kehidupan yang layak, tentunya produktivitas juga bisa meningkat. Dengan kebutuhan yang terpenuhi, pekerja bisa lebih fokus dalam bekerja," jelasnya.
Meski demikian, Gusmin juga berharap perusahaan tetap diberikan ruang untuk berkembang dan berkelanjutan. Menurutnya, hubungan industrial harus dibangun dengan memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha.
Di sisi lain, serikat pekerja mengisyaratkan akan mengambil sikap tegas apabila hasil pembahasan tidak mengakomodasi usulan berdasarkan KHL.
Ahmad menyebut pihaknya tidak menutup kemungkinan melakukan langkah walk out apabila keputusan dalam forum Dewan Pengupahan tidak sejalan dengan tuntutan mereka.
"Kami berharap pemerintah menetapkan sesuai ketentuan yang ada. Kalau memang dalam pembahasan nanti tidak sesuai dengan KHL, tentu kami akan menentukan sikap," pungkasnya. (*)
Reporter: Sofyan
Editor: Nurul Mujib Lamunsari
Berita Terkait

Sandera Ijazah Pekerja, Perusahaan di Tarakan Terancam Sanksi

Ribuan Nelayan Tarakan Belum Punya Kartu Kusuka, Akses BBM Subsidi Tersendat

Tertib Berlalu Lintas di Tarakan Masih Jadi Pekerjaan Rumah

Nelayan Tarakan Sulit Akses BBM, Pengepul justru Leluasa

Lapas Tarakan Kecolongan, 44 HP dan Bong Lolos Masuk

Investor Lirik Hotel di Tarakan Mall

Berani Hadang Jambret, Tukang Bangunan Terluka demi Bantu Korban
JPU Dinilai Keliru Tafsirkan Aturan Pendidikan Kesetaraan dalam Perkara Dugaan Ijazah Palsu

Kejati Segel Enam HGU Sawit PT SSP di Nunukan

Tiga Anggota Polresta Bulungan Dipecat Tidak Hormat

Tanjung Selor Berusia 236 Tahun, Jejak Sejarah dan Identitas Kota Dikupas

Venue Porprov II Kaltara di Malinau Siap 95 Persen

Iuran BPJS Diduga Tertunggak, Pemkot Minta Intracawood Bertanggung Jawab

