Sandera Ijazah Pekerja, Perusahaan di Tarakan Terancam Sanksi
Selasa, 17 November 2026

Ilustrasi
TARAKAN – Ijazah yang seharusnya menjadi bukti pendidikan dan modal pekerja untuk mengembangkan karier justru kerap menjadi alat penahan karyawan di sejumlah perusahaan. Praktik tersebut kini menjadi salah satu persoalan yang ingin diberantas melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Tenaga Kerja Lokal di Kota Tarakan.
Tak hanya melarang perusahaan menahan ijazah pekerja, regulasi yang tengah digodok DPRD Tarakan itu juga mengatur kewajiban perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal dengan porsi minimal 60 persen.
Anggota DPRD Tarakan, Adyansah, mengatakan Raperda tersebut merupakan langkah konkret pemerintah daerah untuk memperkuat perlindungan hak-hak pekerja sekaligus memastikan masyarakat lokal mendapatkan kesempatan lebih besar dalam dunia kerja.
Menurutnya, meskipun regulasi di tingkat lebih tinggi telah mengatur perlindungan tenaga kerja, diperlukan aturan turunan di daerah agar implementasinya lebih tegas dan sesuai dengan kondisi ketenagakerjaan di Tarakan.
"Yang pertama, bagaimana tenaga kerja lokal di setiap perusahaan itu wajib 60 persen. Kedua, terkait penahanan ijazah. Ini yang ingin kita pertegas di daerah, supaya ke depan perusahaan mengembalikan ijazah yang sudah ditahan dan tidak lagi melakukan penahanan terhadap karyawan baru," terangnya, Selasa (17/11/2026).
Ia menegaskan, perusahaan nantinya juga harus memenuhi hak dasar pekerja, mulai dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan hingga pembayaran upah sesuai ketentuan upah minimum.
Selain itu, pengawasan terhadap perusahaan juga menjadi poin penting yang akan diperkuat dalam Raperda tersebut.
Adyansah menilai, keberadaan aturan ini tidak boleh hanya menjadi formalitas. Harus ada ketegasan agar perusahaan benar-benar menjalankan kewajibannya dan tidak mengabaikan hak-hak karyawan.
Terkait penahanan ijazah, ia menginginkan adanya sanksi yang memberikan efek jera kepada perusahaan. Menurutnya, perusahaan tidak seharusnya menahan dokumen asli pendidikan milik pekerja, meskipun dokumen salinan atau fotokopi tetap dapat digunakan untuk kebutuhan administrasi.
"Jangan sampai pengusaha masih menahan ijazah. Harus ada sanksi yang tegas supaya mereka memahami bahwa praktik tersebut tidak boleh dilakukan," tegasnya.
Adyansah mengakui, praktik penahanan ijazah pernah terjadi di Tarakan. Bahkan, DPRD telah menerima informasi mengenai kasus yang akhirnya diselesaikan melalui mediasi hingga ijazah pekerja dikembalikan.
Meski saat ini belum ada laporan baru yang diterima, pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya pengaturan secara khusus melalui Perda.
Saat ini, pembahasan Raperda masih berproses. DPRD berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan menghadirkan perwakilan serikat pekerja, termasuk para ketua organisasi buruh serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).
Setelah itu, rancangan regulasi akan dibawa ke tahapan fasilitasi dan harmonisasi bersama pemerintah provinsi serta bagian hukum terkait sebelum masuk tahap penyempurnaan dan pengesahan.
Adyansah menyebut pembahasan dua Raperda inisiatif DPRD, yakni Perlindungan Tenaga Kerja Lokal dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), dikejar agar dapat menyelesaikan tahapan fasilitasi pada November 2026.
"Targetnya bulan ini harus selesai fasilitasi. Setelah itu, pada Desember nanti diharapkan sudah bisa kita paripurnakan," jelasnya.
Jika terealisasi, Raperda ini diharapkan menjadi instrumen perlindungan bagi pekerja lokal sekaligus memberikan kepastian bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya. (*)
Reporter: Sofyan
Editor: Nurul Mujib Lamunsari
Berita Terkait

UMP Kaltara 2027 Dituntut Naik Jadi Rp 5,19 Juta

Ribuan Nelayan Tarakan Belum Punya Kartu Kusuka, Akses BBM Subsidi Tersendat

Tertib Berlalu Lintas di Tarakan Masih Jadi Pekerjaan Rumah

Nelayan Tarakan Sulit Akses BBM, Pengepul justru Leluasa

Lapas Tarakan Kecolongan, 44 HP dan Bong Lolos Masuk

Investor Lirik Hotel di Tarakan Mall

Berani Hadang Jambret, Tukang Bangunan Terluka demi Bantu Korban
JPU Dinilai Keliru Tafsirkan Aturan Pendidikan Kesetaraan dalam Perkara Dugaan Ijazah Palsu

Kejati Segel Enam HGU Sawit PT SSP di Nunukan

Tiga Anggota Polresta Bulungan Dipecat Tidak Hormat

Tanjung Selor Berusia 236 Tahun, Jejak Sejarah dan Identitas Kota Dikupas

Venue Porprov II Kaltara di Malinau Siap 95 Persen

Iuran BPJS Diduga Tertunggak, Pemkot Minta Intracawood Bertanggung Jawab

