logo
Wilayah

Sandera Ijazah Pekerja, Perusahaan di Tarakan Terancam Sanksi

Selasa, 17 November 2026

Sandera Ijazah Pekerja, Perusahaan di Tarakan Terancam Sanksi

Ilustrasi

Ukuran Teks
Normal

TARAKAN – Ijazah yang seharusnya menjadi bukti pendidikan dan modal pekerja untuk mengembangkan karier justru kerap menjadi alat penahan karyawan di sejumlah perusahaan. Praktik tersebut kini menjadi salah satu persoalan yang ingin diberantas melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Tenaga Kerja Lokal di Kota Tarakan.

Tak hanya melarang perusahaan menahan ijazah pekerja, regulasi yang tengah digodok DPRD Tarakan itu juga mengatur kewajiban perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal dengan porsi minimal 60 persen.

Anggota DPRD Tarakan, Adyansah, mengatakan Raperda tersebut merupakan langkah konkret pemerintah daerah untuk memperkuat perlindungan hak-hak pekerja sekaligus memastikan masyarakat lokal mendapatkan kesempatan lebih besar dalam dunia kerja.

Menurutnya, meskipun regulasi di tingkat lebih tinggi telah mengatur perlindungan tenaga kerja, diperlukan aturan turunan di daerah agar implementasinya lebih tegas dan sesuai dengan kondisi ketenagakerjaan di Tarakan.

"Yang pertama, bagaimana tenaga kerja lokal di setiap perusahaan itu wajib 60 persen. Kedua, terkait penahanan ijazah. Ini yang ingin kita pertegas di daerah, supaya ke depan perusahaan mengembalikan ijazah yang sudah ditahan dan tidak lagi melakukan penahanan terhadap karyawan baru," terangnya, Selasa (17/11/2026).

Ia menegaskan, perusahaan nantinya juga harus memenuhi hak dasar pekerja, mulai dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan hingga pembayaran upah sesuai ketentuan upah minimum.

Selain itu, pengawasan terhadap perusahaan juga menjadi poin penting yang akan diperkuat dalam Raperda tersebut.

Adyansah menilai, keberadaan aturan ini tidak boleh hanya menjadi formalitas. Harus ada ketegasan agar perusahaan benar-benar menjalankan kewajibannya dan tidak mengabaikan hak-hak karyawan.

Terkait penahanan ijazah, ia menginginkan adanya sanksi yang memberikan efek jera kepada perusahaan. Menurutnya, perusahaan tidak seharusnya menahan dokumen asli pendidikan milik pekerja, meskipun dokumen salinan atau fotokopi tetap dapat digunakan untuk kebutuhan administrasi.

"Jangan sampai pengusaha masih menahan ijazah. Harus ada sanksi yang tegas supaya mereka memahami bahwa praktik tersebut tidak boleh dilakukan," tegasnya.

Adyansah mengakui, praktik penahanan ijazah pernah terjadi di Tarakan. Bahkan, DPRD telah menerima informasi mengenai kasus yang akhirnya diselesaikan melalui mediasi hingga ijazah pekerja dikembalikan.

Meski saat ini belum ada laporan baru yang diterima, pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya pengaturan secara khusus melalui Perda.

Saat ini, pembahasan Raperda masih berproses. DPRD berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan menghadirkan perwakilan serikat pekerja, termasuk para ketua organisasi buruh serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Setelah itu, rancangan regulasi akan dibawa ke tahapan fasilitasi dan harmonisasi bersama pemerintah provinsi serta bagian hukum terkait sebelum masuk tahap penyempurnaan dan pengesahan.

Adyansah menyebut pembahasan dua Raperda inisiatif DPRD, yakni Perlindungan Tenaga Kerja Lokal dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), dikejar agar dapat menyelesaikan tahapan fasilitasi pada November 2026.

"Targetnya bulan ini harus selesai fasilitasi. Setelah itu, pada Desember nanti diharapkan sudah bisa kita paripurnakan," jelasnya.

Jika terealisasi, Raperda ini diharapkan menjadi instrumen perlindungan bagi pekerja lokal sekaligus memberikan kepastian bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya. (*)

Reporter: Sofyan

Editor: Nurul Mujib Lamunsari

logo

Koran Kaltara adalah media terbesar di Kalimantan Utara yang berkantor pusat di Tanjung Selor mengusung tagline "Cerdas untuk Pembaruan" senantiasa menghadirkan berita-berita yang informatif dan inspiratif.

Copyright © 2018-2026 Korankaltara.com