Kaltara Masih Bergantung Berau, Pasokan BBM Tersendat Antrean SPBU Membeludak
Jumat, 11 September 2026

Zainal Arifin Paliwang
TANJUNG SELOR – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menjadi sorotan. Persoalan tersebut tak lepas dari kondisi pasokan BBM yang hingga kini masih bergantung pada Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (Kaltim).
Kaltara belum memiliki fasilitas penyimpanan atau storage BBM sendiri. Akibatnya, distribusi BBM ke wilayah Kaltara masih mengandalkan pasokan dari luar daerah.
Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu tantangan dalam menjaga kelancaran distribusi BBM, terutama ketika terjadi peningkatan kebutuhan maupun gangguan pada rantai pasokan.
Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengatakan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Pertamina untuk menjaga ketersediaan BBM sekaligus mengupayakan tambahan kuota.
“Kami juga selalu mengkoordinasikan dengan pusat, terutama pihak Pertamina, untuk bisa menambah kuota BBM di Kaltara,” ujar Zainal.
Bahkan, Zainal mengaku turun langsung memantau kondisi antrean kendaraan di sejumlah SPBU. Dari hasil pemantauan tersebut, antrean dinilai sudah cukup panjang dan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat.
“Beberapa hari ini kami juga sempat turun ke lapangan untuk memonitor. Sangat panjang ya antrean di SPBU. Tapi kami sudah berkomunikasi dengan Pertamina untuk memberikan tambahan kuota BBM,” jelasnya.
Meski koordinasi telah dilakukan, hingga kini belum ada kepastian mengenai tambahan pasokan maupun kuota BBM yang akan diberikan Pertamina.
Di sisi lain, pemerintah daerah mengakui persoalan distribusi tidak hanya berkaitan dengan kuota. Ketiadaan fasilitas penyimpanan BBM di Kaltara membuat daerah masih memiliki ketergantungan terhadap pasokan dari Kabupaten Berau.
“Sampai saat ini kita hanya menerima dari Berau. Kita belum punya storage BBM di Kaltara dan kami juga sudah berupaya untuk membangun storage di Kaltara,” ungkapnya.
Menurut Zainal, pembangunan storage BBM merupakan kebutuhan strategis untuk memperkuat ketahanan energi Kaltara.
Keberadaan fasilitas penyimpanan di dalam daerah dinilai dapat memperpendek rantai distribusi sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah dan pihak terkait untuk menjaga ketersediaan stok ketika terjadi gangguan pasokan.
Selama ketergantungan terhadap Berau masih berlangsung, persoalan distribusi BBM berpotensi kembali muncul ketika terjadi peningkatan permintaan atau kendala dalam proses pengiriman.
Pemerintah Provinsi Kaltara pun mendorong agar pembangunan storage BBM segera direalisasikan. Fasilitas tersebut diharapkan menjadi solusi jangka panjang, bukan sekadar penanganan ketika antrean SPBU sudah membeludak.
“Dengan adanya storage, kita berharap distribusi BBM di Kaltara bisa lebih terjamin,” kata Zainal.
Pemprov Kaltara juga terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat dan Pertamina untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi.
Sebab, BBM bukan sekadar kebutuhan kendaraan. Kelancaran pasokan menjadi bagian penting dalam menopang aktivitas ekonomi, distribusi barang dan mobilitas masyarakat di wilayah perbatasan tersebut.
Pemerintah berharap tambahan pasokan dapat membantu mengurai antrean dalam waktu dekat, sementara pembangunan storage menjadi langkah strategis untuk mengakhiri ketergantungan Kaltara terhadap pasokan BBM dari Berau. (*)
Reporter: Redaksi/Koran Kaltara
Redaktur: Fathu Rizqil Mufid
Berita Terkait

Venue Porprov II Kaltara di Malinau Siap 95 Persen

Pemprov Kaltara Tunggu Putusan Inkrah Pengadilan

Sekprov Tegaskan OPD Tertib Pajak Kendaraan Dinas, ASN Diminta Pakai Plat KU

Gubernur Kaltara: APBD Bisa Dialihkan untuk Masyarakat

Perketat Pengawasan Pajak Alat Berat di Kaltara

Megaproyek Energi Mengintai Kaltara

Soroti Konflik Agraria di Kaltara
Jembatan SP 7–SP 2 Tanjung Buka Kian Rusak

TKD Anjlok, Program Pembangunan Tarakan Terpangkas

PKB Nunukan Bidik Tiga Kursi di Pemilu 2029

Kasus Tambang PT CCM, Kejagung Geledah Empat Lokasi di Kaltara

Ketemu Menhan, Bupati Nunukan Desak Pusat Bereskan Masalah Perbatasan

Tiga Warga Malaysia Diduga Masuk Ilegal, Dipindahkan ke Rudenim Balikpapan

