Jalan Gajah Mada Tarakan Tak Kunjung Mulus usai Sepekan Sidak, Warga Pertanyakan Keseriusan Pemerintah 

TARAKAN – Sepekan lebih setelah ditinjau anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), DPRD Kota Tarakan, dan instansi teknis pekerjaan umum, kondisi Jalan Gajah Mada belum menunjukkan perbaikan berarti. Jalan masih bergelombang, sementara penanganan yang dilakukan sejauh ini sebatas penimbunan material. Warga pun mulai mempertanyakan tindak lanjut pemerintah setelah kunjungan lapangan tersebut.

Padahal, perbaikan badan jalan dan drainase menjadi salah satu persoalan yang disorot dalam kunjungan itu. Masyarakat sempat berharap peninjauan bersama tersebut menjadi langkah awal penyelesaian masalah yang selama ini dikeluhkan. Namun, hingga Rabu (28/10/2026) pagi, belum terlihat pekerjaan signifikan yang menjawab persoalan tersebut.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai tindak lanjut hasil kunjungan lapangan. Warga berharap peninjauan tidak berhenti pada dokumentasi dan penyampaian rencana perbaikan, tetapi berlanjut menjadi pekerjaan nyata yang dampaknya bisa langsung dirasakan.

Salah seorang warga yang kerap melintasi Jalan Gajah Mada, Irfan, mengaku sempat menaruh harapan setelah melihat kunjungan lapangan yang melibatkan unsur legislatif dan eksekutif, baik di tingkat kota maupun provinsi. Apalagi, kegiatan tersebut juga beredar di media sosial.

Menurutnya, publikasi kunjungan itu memberikan kesan bahwa pemerintah serius menangani kerusakan jalan dan persoalan drainase. Namun, hingga kini, harapan tersebut belum sepenuhnya terjawab.

"Memang sudah ada penimbunan menggunakan batu dan sepertinya material bekas bangunan. Tetapi jalan masih bergelombang dan belum nyaman dilintasi," terang Irfan, Rabu (28/10/2026).

Ia mengakui kondisi jalan tidak lagi separah sebelumnya karena genangan air sudah berkurang. Namun, penanganan sementara itu menimbulkan persoalan lain. Material timbunan membuat jalan berdebu saat cuaca panas, sehingga mengganggu pengguna jalan, warga, dan pedagang di sekitar kawasan tersebut.

Irfan berharap pemerintah tidak berhenti pada penanganan sementara, tetapi segera menyiapkan solusi yang lebih permanen.

"Harapannya pemerintah serius memperbaiki Jalan Gajah Mada. Jangan hanya datang melihat kondisi, tetapi setelah itu tidak ada tindak lanjut yang jelas," katanya.

Kerusakan jalan juga dikeluhkan pelaku usaha di kawasan tersebut. Santi, pedagang nasi kuning yang berjualan di sekitar pertigaan Jalan Gajah Mada dan Jalan Cenderawasih, mengaku pendapatannya menurun sejak kondisi jalan memburuk.

Ia mengatakan kawasan tersebut sempat mengalami perbaikan pada tahun sebelumnya. Saat kondisi jalan dan trotoar masih bagus, aktivitas warga lebih nyaman dan pendapatannya ikut meningkat.

"Saya jualan nasi kuning sudah lama di sini. Memang tahun lalu ada perbaikan dan jalanan jadi bagus, trotoar juga bagus. Alhamdulillah saat itu pendapatan lumayan, bisa sampai Rp 600 ribuan," ungkapnya.

Namun, kondisi tersebut kini berubah. Santi menyebut pendapatannya yang sebelumnya bisa mencapai Rp600 ribu per hari, sekarang hanya berkisar Rp200 ribu.

"Sekarang hanya sekitar Rp 200 ribuan saja dalam sehari. Saya tidak tahu kenapa pembeli enggan mampir ke sini, apakah karena bau atau jalanan rusak sehingga beralih ke tempat lain," lanjutnya.

Keluhan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan infrastruktur tidak hanya menyangkut kenyamanan berkendara. Kerusakan jalan, drainase yang bermasalah, dan bau tidak sedap turut memengaruhi kenyamanan lingkungan serta berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi warga.

Persoalan Jalan Gajah Mada juga berkaitan dengan koordinasi pengelolaan infrastruktur antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Setelah terbentuknya Provinsi Kaltara, pengelolaan sejumlah aset dan infrastruktur mengalami perubahan kewenangan, termasuk kawasan Jalan Gajah Mada dan Pelabuhan Tengkayu II yang berada di ujung jalan tersebut.

Kondisi ini menuntut kejelasan pembagian tanggung jawab agar penanganan kerusakan jalan dan drainase tidak terhambat persoalan koordinasi antarpemerintah.

Bagi masyarakat, yang terpenting bukan siapa yang berwenang, melainkan tersedianya jalan yang layak dilalui, drainase yang berfungsi, serta lingkungan yang mendukung aktivitas warga dan pelaku usaha.

Setelah kunjungan lapangan dilakukan dan keluhan masyarakat disampaikan, warga kini menunggu tindak lanjut yang konkret. Perbaikan sementara memang dapat membantu mengurangi sebagian persoalan, tetapi belum cukup jika kondisi jalan masih bergelombang dan menimbulkan debu.

Jalan Gajah Mada kini menjadi ujian bagi tindak lanjut pemerintah atas persoalan infrastruktur yang telah diketahui bersama. Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai langkah perbaikan, pembagian tanggung jawab, dan waktu pelaksanaannya agar kunjungan lapangan tidak berhenti sebagai agenda peninjauan semata. (*)

Reporter: Sofyan

Editor: Nurul Mujib Lamunsari