Harga Anjlok, Pembudidaya Rumput Laut Tarakan Hengkang 

TARAKAN – Ketika harga rumput laut jatuh, bukan hanya pendapatan pembudidaya yang tergerus. Tenaga kerja ikut pergi, produksi terancam, dan pengusaha kesulitan memenuhi pasokan saat harga kembali membaik. Kondisi ini menjadi ancaman bagi keberlangsungan usaha rumput laut yang selama ini menopang ekonomi masyarakat pesisir Pantai Amal, Tarakan.

Persoalan tersebut memunculkan desakan agar pemerintah daerah memikirkan mekanisme harga acuan. Sebab, tanpa kepastian pasar dan perlindungan bagi pembudidaya, geliat ekonomi rumput laut berisiko terus naik turun mengikuti harga komoditas.

Salah satu pengusaha rumput laut di Pantai Amal, Rifai, menilai pemerintah daerah perlu turun tangan merumuskan kebijakan untuk menjaga kestabilan harga. Menurut dia, pembudidaya menjadi pihak yang paling terdampak ketika harga pasar melemah.

Sejak usaha rumput laut berkembang sekitar 2008, aktivitas tersebut ikut mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Pantai Amal sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Namun, ketika harga turun, sebagian pembudidaya memilih meninggalkan Tarakan dan kembali ke kampung halaman.

“Ketika harga rumput laut turun, banyak yang pulang kampung. Akhirnya, saat harga naik lagi, kita sebagai pengusaha kewalahan karena pembudidayanya sudah tidak ada,” terang Rifai, Senin (26/10/2026).

Dampaknya tidak hanya dirasakan pembudidaya, tetapi juga pengusaha yang membeli hasil panen. Berkurangnya tenaga pembudidaya dapat menghambat produksi dan pasokan bahan baku. Padahal, keberadaan mereka menjadi bagian penting dalam menjaga rantai perdagangan rumput laut tetap berjalan.

Bagi Rifai, persoalan tersebut menunjukkan bahwa fluktuasi harga bukan sekadar urusan transaksi antara penjual dan pembeli. Ketidakstabilan harga juga berpotensi mengganggu keberlanjutan mata pencaharian masyarakat dan kegiatan usaha rumput laut di Tarakan.

 

USUL HARGA ACUAN

Rifai mendorong Pemerintah Kota Tarakan bersama DPRD melakukan kajian menyeluruh untuk merumuskan mekanisme harga acuan rumput laut. Ia mengusulkan agar harga minimum dapat dipertimbangkan pada angka Rp14.000 per kilogram.

“Bagaimana supaya harga rumput laut ini punya standar? Masa harga padi bisa ada standar, rumput laut tidak bisa? Kita ini penghasil rumput laut, produksinya sepanjang tahun,” ujarnya.

Menurut dia, kepastian harga dapat membantu pembudidaya memperkirakan pendapatan sekaligus menjaga minat masyarakat untuk tetap menjalankan usaha. Meski demikian, usulan tersebut perlu dikaji dengan mempertimbangkan biaya produksi, kualitas rumput laut, kondisi pasar, serta kemampuan industri menyerap hasil panen.

Penurunan harga yang berlarut-larut berpotensi menimbulkan efek berantai. Ketika pembudidaya berhenti berproduksi, pengusaha pengumpul dapat kehilangan pasokan. Sebaliknya, ketika permintaan kembali meningkat, membangun kembali tenaga kerja dan kapasitas produksi tidak selalu bisa dilakukan dalam waktu singkat.

Karena itu, Rifai menilai pemerintah daerah perlu mencari skema yang tidak hanya merespons ketika harga sudah jatuh, tetapi juga mampu menjaga keberlangsungan usaha masyarakat.

 

DISTRIBUSI DAN KOPERASI

Selain persoalan harga, Rifai menyoroti pentingnya dukungan distribusi untuk memperlancar perdagangan rumput laut. Ia menilai pemanfaatan fasilitas tol laut perlu dioptimalkan agar pengiriman komoditas dari Tarakan lebih efektif.

Berdasarkan informasi yang diketahuinya, kapasitas kontainer yang disiapkan Pelindo mencapai sekitar 100 kontainer, sedangkan keterisian dalam satu bulan diperkirakan baru sekitar 70 hingga 80 kontainer.

Angka tersebut, menurut Rifai, perlu menjadi bahan evaluasi untuk melihat peluang peningkatan pemanfaatan angkutan laut bagi komoditas unggulan daerah. Namun, data itu masih perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait untuk memastikan kapasitas, realisasi penggunaan, serta jenis muatan yang tercakup.

Optimalisasi distribusi dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat daya saing rumput laut Tarakan. Namun, kelancaran pengiriman saja tidak otomatis menjamin kestabilan harga di tingkat pembudidaya apabila persoalan permintaan, biaya produksi, dan mekanisme pembentukan harga belum teratasi.

Rifai juga menyoroti peran koperasi dalam memperkuat usaha masyarakat. Menurut dia, koperasi berpotensi menjadi wadah untuk menghimpun modal, menjalankan usaha bersama, serta memperkuat posisi tawar pelaku usaha apabila dikelola secara profesional.

Namun, ia mengingatkan agar koperasi tidak sekadar dibentuk untuk mengejar bantuan atau hibah pemerintah.

“Pengurusnya harus orang yang memang paham dengan koperasi. Banyak koperasi gagal karena yang dijadikan ketua tidak mengerti. Koperasi itu bukan hanya untuk mendapatkan bantuan hibah, tetapi harus berjalan dengan sistem,” tegasnya.

Ia menilai pengelolaan koperasi yang baik perlu dimulai dari pemahaman pengurus, partisipasi anggota, serta penghimpunan modal untuk menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan.

Dalam usaha rumput laut, koperasi dapat dikaji sebagai sarana memperkuat posisi pembudidaya melalui pengelolaan hasil panen secara kolektif, akses informasi harga, hingga pengembangan jalur pemasaran. Efektivitasnya tetap bergantung pada tata kelola dan keterlibatan aktif anggota.

Bagi Rifai, keberlangsungan usaha rumput laut tidak cukup hanya mengandalkan semangat masyarakat untuk membudidayakan komoditas tersebut. Diperlukan ekosistem usaha yang mendukung, mulai dari kepastian pasar, distribusi, kelembagaan ekonomi, hingga kebijakan pemerintah yang memperhatikan keberlanjutan mata pencaharian pembudidaya.

Jika fluktuasi harga terus terjadi tanpa langkah antisipasi yang terukur, Tarakan berisiko kehilangan tenaga pembudidaya setiap kali harga melemah. Usulan harga acuan, penguatan koperasi, dan pembenahan distribusi pun perlu dibahas secara konkret agar ekonomi rumput laut Pantai Amal tidak hanya tumbuh ketika harga sedang tinggi. (*)

Reporter: Sofyan

Editor: Nurul Mujib Lamunsari