Drone Militer Perkuat Pengawasan Wilayah Perbatasan Kaltara

TARAKAN – Pengawasan wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) bakal diperkuat dari udara. Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Anang Busra Tarakan diproyeksikan menjadi markas salah satu skuadron udara yang dilengkapi pesawat nirawak atau military drone. Skuadron tersebut direncanakan mulai diresmikan pada awal 2027.

Kehadiran teknologi pengintaian ini tidak hanya diarahkan untuk memperkuat pertahanan udara. Drone militer juga diproyeksikan membantu aparat memantau aktivitas ilegal di wilayah perbatasan, mulai dari pencurian ikan hingga penyelundupan narkotika dan perdagangan orang.

Komandan Lanud Anang Busra Tarakan, Marsekal Pertama (Marsma) TNI Andreas A. Dhewo, mengungkapkan rencana tersebut kepada awak media, Jumat (6/11/2026).

Menurutnya, penempatan alutsista baru itu merupakan bagian dari penguatan kemampuan pengawasan udara di wilayah strategis, khususnya Kaltara yang berbatasan langsung dengan negara lain.

"Di awal tahun 2027, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Markas Besar Angkatan Udara akan mulai meresmikan salah satu skuadron udara yang ditempatkan di Lanud kami, dengan alutsistanya berupa military drone," terangnya.

Ia menjelaskan, kemampuan drone militer tidak terbatas pada kepentingan pertahanan udara. Teknologi tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengawasan terhadap berbagai potensi tindak kejahatan yang sulit dipantau melalui jalur darat.

Beberapa di antaranya adalah praktik illegal fishing, illegal logging, hingga kejahatan lintas negara atau transnational organized crime. Termasuk kemungkinan penyelundupan dan peredaran gelap narkotika serta tindak pidana perdagangan orang (human trafficking).

Andreas menyebut, teknologi pengamatan dari udara tersebut membuka peluang kerja sama lintas instansi. Polda Kaltara, BNNP, maupun kementerian dan lembaga lainnya dapat memanfaatkan dukungan Lanud apabila membutuhkan bantuan pengawasan dan pengintaian udara.

"Tentunya ini dapat dimanfaatkan pula oleh Polda Kaltara, BNNP, dan yang lain apabila nanti memerlukan bantuan kepada kami. Ini akan bisa bermanfaat untuk pengamatan dan pengintaian melalui udara," jelasnya.

Menurutnya, sinergi antarinstansi menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Terlebih, Kaltara memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan negara lain dan berpotensi menjadi jalur aktivitas kejahatan lintas negara.

Ia menegaskan, TNI AU akan terus membangun kolaborasi dengan TNI-Polri, BNNP, serta instansi terkait untuk mendukung pengungkapan berbagai bentuk kejahatan sekaligus menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Ke depan kita terus akan berkolaborasi dan saling mendukung satu sama lain demi tetap terjaganya kedaulatan NKRI, khususnya di udara, keamanan, dan ketertiban masyarakat," pungkasnya. (*)

Reporter: Sofyan

Editor: Nurul Mujib Lamunsari