Capaian Posyandu Siklus Hidup Baru 58,54 Persen

TANJUNG SELOR – Capaian Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) di Kabupaten Bulungan masih membutuhkan percepatan. Hingga 27 Oktober 2026, Posyandu Siklus Hidup Aktif baru mencapai 58,54 persen atau 120 dari total 205 posyandu yang tersebar di wilayah tersebut.

Capaian itu masih berada di bawah target 75 persen yang ditetapkan untuk 2026. Artinya, sebanyak 85 posyandu masih harus didorong agar dapat menerapkan pelayanan kesehatan terintegrasi secara optimal.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bulungan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Tim Pembina Posyandu Bidang Kesehatan tingkat kabupaten tahun 2026. Pertemuan kedua yang berlangsung di Tanjung Selor, Kamis (29/10), dimanfaatkan untuk mengevaluasi capaian sekaligus menyusun strategi percepatan implementasi ILP.

Kepala Dinkes Bulungan, Imam Sujono, mengatakan penguatan posyandu membutuhkan pembinaan berkelanjutan, terarah, dan melibatkan seluruh sektor terkait. Sebab, dalam konsep ILP, fungsi posyandu tidak lagi terbatas pada penimbangan balita, tetapi menjadi pusat pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh kelompok usia di tingkat RT/RW.

Mulai dari ibu hamil, bayi, balita, anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, kelompok usia produktif hingga lanjut usia (lansia).

“Penguatan posyandu tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan pembinaan yang berkelanjutan, terarah, dan terstruktur dengan melibatkan seluruh sektor terkait agar pelaksanaan integrasi pelayanan kesehatan primer dapat berjalan optimal,” ujarnya.

Selain capaian Posyandu Siklus Hidup Aktif, indikator peningkatan kapasitas kader juga masih perlu digenjot. Berdasarkan data aplikasi Komdat Kesprimkom dan MicrositePromkes per 27 Oktober 2026, kader posyandu dengan strata Madya baru mencapai 16,62 persen atau 388 dari total 1.799 kader.

Sementara target minimal yang ditetapkan sebesar 20 persen. Dengan demikian, masih dibutuhkan peningkatan kapasitas sekitar 61 kader untuk memenuhi standar tersebut.

Imam mengungkapkan, hasil evaluasi pelaksanaan Bimtek di 10 kecamatan yang merupakan tindak lanjut rencana tindak lanjut pertemuan sebelumnya turut menemukan sejumlah persoalan mendasar dalam pengelolaan posyandu.

Salah satunya, belum optimalnya pemahaman lintas sektor mengenai pembagian peran dan tanggung jawab dalam pembinaan posyandu. Dari total 205 posyandu di Bulungan, baru 98 yang telah memiliki surat keputusan (SK).

Selain itu, masih ditemukan posyandu programatik, yakni posyandu yang kadernya hanya bersedia memberikan pelayanan kepada kelompok siklus hidup tertentu. Kondisi tersebut membuat penerapan konsep pelayanan terintegrasi belum berjalan sepenuhnya.

"Persoalan lainnya adalah adanya kebijakan internal yang mengalihkan kader bidang kesehatan ke bidang lain dengan alasan efisiensi anggaran. Dampaknya, jumlah minimal lima kader di setiap posyandu belum terpenuhi,” jelasnya.

Tantangan lainnya berkaitan dengan kesenjangan pencatatan manual dan data yang dilaporkan melalui sistem digital. Perbedaan tersebut turut memengaruhi proses pemantauan dan evaluasi capaian pelayanan.

Untuk mengatasi berbagai kendala itu, Dinkes Bulungan terus memperkuat kolaborasi dengan mitra strategis, terutama dalam meningkatkan kapasitas kader dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Melalui Tim INEY Phase II, peningkatan kapasitas kader dilakukan dalam pencegahan dan penanganan stunting di wilayah kerja Puskesmas Salimbatu dan Puskesmas Tanah Kuning.

Materi yang diberikan mencakup edukasi pencegahan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), praktik pemberian ASI eksklusif dan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI), sosialisasi Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), hingga penerapan ILP.

Kolaborasi implementasi ILP juga dilaksanakan di 21 posyandu wilayah binaan atau Ring 1 melalui dukungan bantuan alat kesehatan dan peningkatan kapasitas kader.

Program tersebut mencakup pelatihan serta asesmen terhadap 25 keterampilan dasar kader. Dari target 233 kader, sebanyak 146 orang telah mengikuti pelatihan.

Imam berharap, melalui Bimtek tersebut seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi dan menyusun langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang masih menghambat pengembangan posyandu.

“Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen daerah dalam memperkuat pelayanan kesehatan dasar dan mendukung terwujudnya generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (*)

Reporter: Redaksi/Koran Kaltara

Redaktur: Fathu Rizqil Mufid