Beasiswa Kaltara Unggul Menyusut, Mahasiswa Pertanyakan Pemerataan

TARAKAN – Kesempatan mendapatkan Beasiswa Kaltara Unggul kini dipertanyakan mahasiswa. Jumlah penerima yang sebelumnya diklaim mencapai lebih dari 8.000 orang disebut menyusut, sementara akses bantuan pendidikan tersebut kini dinilai hanya menjangkau mahasiswa dari tiga perguruan tinggi.

Perubahan kebijakan itu memunculkan pertanyaan mengenai pemerataan akses beasiswa. Terlebih, di tengah berkurangnya jumlah penerima, nominal bantuan yang diberikan justru meningkat hingga Rp6 juta per mahasiswa.

Perwakilan mahasiswa, Muammar, mengatakan, pada periode sebelumnya Beasiswa Kaltara Unggul dapat dirasakan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar daerah. Di antaranya Universitas Kaltara (Unikaltar), Politeknik Bisnis Kaltara (Poltek Biskal), STIE, STMIK, hingga mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar Kaltara.

Namun, kondisi tersebut dinilai berubah dalam kebijakan penyaluran saat ini. Beasiswa disebut hanya diberikan kepada mahasiswa dari tiga perguruan tinggi, yakni Unikaltar, Universitas Borneo Tarakan (UBT), dan Universitas Terbuka (UT).

“Dulu penerimanya lebih dari 8.000 orang dan semua kampus merasakan. Tapi hari ini dibatasi hanya tiga, Unikaltar, UBT, dan UT. Artinya, kenapa dibatasi? Ini yang kami pertanyakan,” terang Muammar, Minggu (1/11/2026).

Menurutnya, pengurangan jumlah penerima semakin dipertanyakan karena nominal bantuan yang diterima masing-masing mahasiswa justru mengalami peningkatan. Jika sebelumnya bantuan berkisar Rp2,3 juta hingga Rp3 juta, kini nominalnya mencapai Rp6 juta per mahasiswa.

Muammar menilai, kebijakan tersebut perlu dievaluasi. Sebab, peningkatan nominal bantuan seharusnya tidak mengorbankan kesempatan mahasiswa lain untuk mendapatkan beasiswa.

“Artinya ada cacat logika yang diimplementasikan dalam kebijakan ini. Kuotanya diperkecil, tetapi nominal yang diterima justru lebih besar. Maka kami mempertanyakan hal itu. Perlu ada tinjauan ulang agar beasiswa ini merata,” tegasnya.

Ia menilai, pemerintah provinsi seharusnya lebih mengutamakan pemerataan penerima dibandingkan memperbesar nominal bantuan bagi jumlah mahasiswa yang lebih sedikit.

Menurutnya, akan lebih baik jika nominal bantuan tetap seperti sebelumnya, tetapi dapat menjangkau lebih banyak mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.

“Lebih baik banyak yang menerima walaupun nominalnya sama seperti sebelumnya, daripada nominalnya besar tetapi penerimanya sedikit,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Tarakan, Muhammad Yunus, merespons aspirasi mahasiswa tersebut. Ia mengatakan, DPRD Tarakan akan berupaya mengundang anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama pemerintah provinsi untuk membahas persoalan Beasiswa Kaltara Unggul.

“Kami akan coba mengundang anggota DPRD provinsi maupun pemerintah provinsi untuk kita dengarkan bersama dengan adik-adik nantinya terkait dengan beasiswa,” kata Yunus.

Melalui rencana pertemuan tersebut, mahasiswa berharap pemerintah provinsi dapat memberikan penjelasan mengenai perubahan kuota, mekanisme penyaluran, serta dasar pembatasan perguruan tinggi penerima Beasiswa Kaltara Unggul.

Mereka juga mendorong evaluasi kebijakan agar bantuan pendidikan tersebut dapat diakses secara lebih adil oleh mahasiswa Kaltara, tanpa membatasi kesempatan berdasarkan perguruan tinggi tempat mereka menempuh pendidikan. (*)

Reporter: Sofyan

Editor: Nurul Mujib Lamunsari