RAPBD 2027 Dibayangi Kesenjangan Rp200 Miliar

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan menghadapi tantangan fiskal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Potensi kesenjangan pendanaan hingga Rp200 miliar mulai menjadi perhatian menyusul perkembangan informasi alokasi transfer dari pemerintah pusat.

Persoalan tersebut disampaikan Bupati Nunukan Irwan Sabri dalam Rapat Paripurna DPRD Nunukan dengan agenda penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (9/11).

Dalam rancangan awal, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,396 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1,421 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp25 miliar yang direncanakan ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Namun, perkembangan informasi transfer ke daerah dari pemerintah pusat membuat struktur fiskal tersebut perlu kembali dicermati.

Irwan mengungkapkan, berdasarkan pencermatan awal, proyeksi pendapatan daerah setelah penyesuaian mencapai Rp1,407 triliun. Angka itu meningkat sekitar Rp10,16 miliar atau 0,72 persen dibandingkan rancangan awal.

Di sisi lain, proyeksi kebutuhan belanja justru meningkat menjadi Rp1,607 triliun atau bertambah sekitar Rp185,16 miliar.

“Apabila keseluruhan skenario tersebut dipertimbangkan, terdapat potensi kesenjangan pendanaan hingga Rp200 miliar yang belum dapat dinyatakan sebagai struktur RAPBD final,” ungkapnya.

Menurut Irwan, perubahan komposisi transfer dari pemerintah pusat tidak serta-merta menjadi tambahan ruang fiskal yang bebas digunakan. Sebab, penyesuaian tersebut berkaitan dengan peruntukan dana, waktu pelaksanaan kegiatan, hingga prioritas penganggaran.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemkab Nunukan akan melakukan penelaahan dan rasionalisasi terhadap sejumlah kegiatan. Belanja yang belum mendesak akan dikendalikan, sedangkan program prioritas dan pelayanan dasar tetap dipertahankan.

“Kami berkomitmen meningkatkan kualitas belanja. Lebih selektif dalam penetapan kegiatan, lebih efisien dalam pelaksanaan, dan lebih terukur dalam pencapaian hasil,” tegasnya.

Selain rasionalisasi belanja, Pemkab Nunukan juga mulai menjajaki alternatif pembiayaan pembangunan melalui skema pinjaman daerah kepada lembaga keuangan bukan bank.

Meski demikian, opsi tersebut masih sebatas penjajakan dan belum menjadi keputusan untuk menarik pinjaman. Pemerintah daerah terlebih dahulu akan mengkaji aspek legalitas, kemampuan pembayaran kembali, batasan fiskal, hingga risiko pembiayaan.

Irwan menegaskan, seluruh penyesuaian terhadap struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan tetap akan mengikuti mekanisme pembahasan serta persetujuan bersama DPRD.

Ia berharap masukan dan pertimbangan legislatif dapat membantu merumuskan APBD 2027 yang realistis, transparan, dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.

“Kami mengharapkan masukan dan pertimbangan dewan yang terhormat agar penyesuaian yang diperlukan dapat dirumuskan secara transparan, realistis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (*)

Reporter: Asrin

Redaktur: Fathu Rizqil Mufid