Lantik 260 Anggota BPD, Irwan Sabri Tekankan Transparansi Dana Desa

NUNUKAN – Bupati Nunukan Irwan Sabri mengingatkan 260 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang baru dilantik agar menjalankan tugas dengan integritas, transparansi, dan tanggung jawab. Mereka juga diminta memperkuat fungsi pengawasan, khususnya terhadap pengelolaan keuangan desa.

Irwan menegaskan, anggota BPD harus memahami mekanisme penggunaan anggaran agar pelaksanaan pembangunan desa berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari persoalan hukum.

Pesan tersebut disampaikan saat peresmian dan pengucapan sumpah/janji 260 anggota BPD periode 2026–2034 dari 52 desa di enam kecamatan. Kegiatan berlangsung di Kecamatan Tulin Onsoi, Sabtu (7/11).

Menurut Irwan, jabatan anggota BPD merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat. Karena itu, sumpah yang telah diucapkan harus diwujudkan melalui pelaksanaan tugas secara sungguh-sungguh.

Ia mengingatkan agar jabatan tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan maupun keuntungan pribadi. Sebaliknya, anggota BPD harus mampu menjadi representasi masyarakat dalam menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi warga desa.

“Dengan jabatan yang saudara miliki, bukan berarti saudara akan memperoleh kemudahan dan keuntungan dari jabatan tersebut. Justru saudara harus mampu menjadi wakil masyarakat dalam menyampaikan aspirasi yang berkembang dengan baik bagi kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan,” tegasnya.

Irwan juga menyoroti pentingnya integritas dalam pelayanan publik. Ia meminta anggota BPD tidak menjadikan pelayanan kepada masyarakat sebagai sumber pendapatan.

“Jadikanlah pelayanan terhadap masyarakat desa itu sebagai kewajiban saudara, bukan sebaliknya, pelayanan dijadikan sebagai sumber pendapatan,” pesannya.

Selain itu, BPD diminta membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan kepala desa. Sebagai mitra pemerintah desa, BPD harus mampu menjaga hubungan kerja yang harmonis tanpa mengabaikan fungsi pengawasan.

Secara khusus, Irwan meminta anggota BPD bersama kepala desa memahami prosedur dan mekanisme pengelolaan keuangan desa, termasuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Pemahaman terhadap regulasi juga perlu terus ditingkatkan, terutama terkait penggunaan Dana Desa (DD), ADD, hingga pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Nunukan Helmi Pudaaslikar menjelaskan, 260 anggota BPD tersebut berasal dari 52 desa di enam kecamatan, yakni Sebuku, Tulin Onsoi, Sembakung Atulai, Sembakung, Lumbis, dan Lumbis Ogong.

Menurut Helmi, pembinaan yang dirangkaikan dengan pengambilan sumpah/janji tersebut menjadi bekal bagi anggota BPD dalam memahami tugas dan kewenangannya.

Ia menyebutkan, terdapat dua fungsi utama BPD, yakni menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

“BPD memiliki tugas untuk menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Kemudian, BPD juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa,” jelasnya.

Helmi juga mengingatkan agar anggota BPD tidak memosisikan diri sebagai pihak yang berseberangan dengan kepala desa. Hubungan kemitraan harus dibangun melalui kolaborasi demi kelancaran pembangunan.

“BPD itu adalah mitra bagi pemerintah desa, bukan lawan dan bukan saingan. Mereka harus membangun kolaborasi yang baik sehingga pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa bisa berjalan dengan baik dan lancar,” pungkasnya. (*)

Reporter: Asrin

Redaktur: Fathu Rizqil Mufid