Polda Kaltara Tangani 18 Kasus TPPO, 108 Orang Jadi Korban Sepanjang 2026
Jumat, 20 November 2026

Press release pengungkapan dan penanganan kasus TPPO yang dilaksanakan Polda Kaltara (IST)
TANJUNG SELOR – Praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih menjadi ancaman serius di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara). Sepanjang Januari hingga November 2026, Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara mencatat 18 laporan kasus TPPO dengan jumlah korban mencapai 108 orang.
Data tersebut disampaikan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kaltara dalam konferensi pers di Gedung C Polda Kaltara, Jumat (20/11/2026).
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kaltara, Kombes Pol Yudhistira Midyahwan, mengatakan TPPO merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merampas hak dan martabat manusia.
Menurutnya, praktik perdagangan orang kerap menyasar masyarakat dalam kondisi rentan, terutama mereka yang sedang mencari pekerjaan dan berkeinginan bekerja ke luar negeri.
“TPPO merupakan kejahatan serius yang menyasar kemanusiaan. Modus yang digunakan sering kali memanfaatkan kerentanan masyarakat, khususnya calon pekerja migran yang tergiur dengan tawaran pekerjaan tanpa memahami risiko dan prosedur keberangkatan yang benar,” tegasnya.
Berdasarkan data penegakan hukum Polda Kaltara, dari 18 laporan tersebut, polisi mencatat keterlibatan 17 perekrut, delapan penyalur, serta 10 pihak yang berkaitan dengan pekerja migran Indonesia (PMI) dan pekerja rumah tangga (PRT).
Dari sisi penanganan perkara, dua kasus masih dalam tahap penyelidikan, delapan kasus dalam tahap penyidikan, dan delapan perkara telah memasuki tahap P21 atau dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum.
Yudhistira menegaskan, penanganan TPPO tidak cukup hanya melalui penindakan terhadap pelaku. Diperlukan langkah terpadu, mulai dari pencegahan, pengawasan jalur keberangkatan, hingga edukasi kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam praktik perekrutan ilegal dan eksploitasi tenaga kerja.
Terlebih, posisi geografis Kaltara yang berbatasan langsung dengan Malaysia membuat wilayah ini memiliki kerawanan tersendiri terhadap pengiriman pekerja migran secara nonprosedural.
“Sebagai wilayah perbatasan, Kalimantan Utara memiliki jalur mobilitas pekerja migran yang cukup tinggi. Kondisi ini berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan perekrutan dan pengiriman pekerja secara ilegal. Karena itu, pengawasan harus terus diperkuat,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Polda Kaltara bersama seluruh jajaran polres melaksanakan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) TPPO pada 13–19 November 2026.
Kegiatan tersebut meliputi pengawasan, penyelidikan, pemantauan jalur keberangkatan calon pekerja migran, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
Salah satu pengungkapan dilakukan Polres Nunukan setelah menerima informasi mengenai dugaan penampungan calon PMI. Informasi tersebut ditindaklanjuti melalui serangkaianpenyelidikan hingga diterbitkannya laporan polisi pada 13 November 2026.
Dalam perkara itu, polisi mengamankan satu orang terduga pelaku dan mengidentifikasi dua korban yang diduga akan diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur nonprosedural.
Selain pengungkapan kasus, petugas juga memantau keberangkatan penumpang di Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya calon korban yang hendak diberangkatkan secara ilegal.
Sementara itu, Polresta Bulungan melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap pekerja di sejumlah tempat hiburan malam, termasuk Buzz dan B Space. Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan tidak adanya pekerja di bawah umur. Dari hasil kegiatan, petugas tidak menemukan pekerja di bawah umur.
Upaya pencegahan juga dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi yang melibatkan masyarakat. Polres Nunukan menggelar sosialisasi dengan melibatkan 100 peserta pada 14 November dan 150 peserta pada 16 November 2026.
Pengawasan turut diperluas ke sejumlah titik strategis. Jajaran Polda Kaltara bersama Polsek Nunukan memantau keberangkatan penumpang di Pelabuhan Tunon Taka. Sedangkan Polres Tana Tidung melaksanakan kegiatan serupa di Pelabuhan Sesayap Hilir.
Yudhistira menegaskan, pemberantasan TPPO membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Selain memperkuat penegakan hukum dan pengawasan di wilayah perbatasan, peningkatan kesadaran masyarakat menjadi faktor penting untuk mencegah munculnya korban baru.
Ia mengimbau masyarakat, khususnya calon PMI, agar lebih selektif dalam menerima tawaran pekerjaan ke luar negeri. Legalitas perusahaan, identitas perekrut, dokumen keberangkatan, hingga prosedur penempatan pekerja harus dipastikan sebelum memutuskan bekerja di luar negeri.
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan yang menjanjikan gaji besar tanpa kejelasan perusahaan maupun prosedur keberangkatannya. Pastikan seluruh proses dilakukan secara resmi dan sesuai ketentuan. Apabila menemukan indikasi perdagangan orang, segera laporkan kepada pihak kepolisian,” pungkasnya. (*)
Reporter: Redaksi/Koran Kaltara
Redaktur: Fathu Rizqil Mufid
Berita Terkait

Ingkong Ala Soroti Gugatan di MK

Masyarakat Adat Kaltara Turun ke Jalan, Gubernur Dukung Aspirasi AMKU

Pemprov Kaltara Resmi Luncurkan SAPA KALTARA

Kasus Kredit PT SSP, Kejati Kaltara Geledah Kantor Bank Raya di Jakarta dan Tetapkan Dua Tersangka

Kapolri Terbitkan Larangan Vape

Kabel Semrawut Belum Ditangani, Achmad Djufrie: Jangan Cuma Ambil Keuntungan

Usulan Sekolah Jadi Pemasok Bahan Baku MBG Disalahartikan, Sanusi Beri Penjelasan
JPU Dinilai Keliru Tafsirkan Aturan Pendidikan Kesetaraan dalam Perkara Dugaan Ijazah Palsu

Jalan Rusak, Warga Patungan Rp11,8 Juta untuk Cor Gajah Mada

Kejati Segel Enam HGU Sawit PT SSP di Nunukan

Tiga Anggota Polresta Bulungan Dipecat Tidak Hormat

Modus Tawaran Antar Pulang, Pria 28 Tahun Diduga Perkosa Gadis 16 Tahun di Semak-Semak

UMP Kaltara 2027 Dituntut Naik Jadi Rp 5,19 Juta

