Pendampingan Guru Wilayah 3T Terancam Tak Berkelanjutan

NUNUKAN – Pemerataan kualitas pendidikan di wilayah pedalaman dan terpencil Kabupaten Nunukan membutuhkan dukungan anggaran yang berkelanjutan. Tidak cukup hanya melalui pelatihan, pemerintah daerah juga perlu memastikan pendampingan terhadap guru di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) berjalan secara konsisten.

Anggota DPRD Nunukan Muhammad Mansyur meminta Dinas Pendidikan (Disdik) mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung operasional gugus tugas yang nantinya menjadi bagian dari sistem pendampingan guru di daerah terpencil.

Sorotan itu disampaikan Mansyur saat menghadiri Training of Trainer (ToT) Fasilitator Daerah Program Literasi Dasar Kelas Awal Wilayah Pedalaman dan Terpencil di Ruang Pertemuan Lantai IV Kantor Bupati Nunukan, belum lama ini.

Menurutnya, keberadaan fasilitator daerah menjadi kebutuhan penting untuk membantu meningkatkan kapasitas guru, terutama dalam memperkuat kemampuan literasi dasar peserta didik di kelas awal.

Namun, pembentukan fasilitator harus diikuti dukungan pembiayaan agar mereka dapat menjalankan tugas pendampingan secara optimal hingga ke wilayah sasaran.

“Saya meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan agar memorsikan anggaran untuk gugus tugas nantinya, khususnya di wilayah 3T,” tegas Mansyur.

Ia mengapresiasi pelaksanaan program yang digagas bersama INOVASI tersebut. Menurutnya, tantangan pendidikan di wilayah pedalaman membutuhkan pendekatan berbeda, mengingat keterbatasan akses, fasilitas, dan jangkauan pembinaan tenaga pendidik.

Melalui pelatihan fasilitator, diharapkan terbentuk tenaga pendamping yang mampu menjangkau guru di wilayah masing-masing. Dengan demikian, peningkatan kompetensi tenaga pendidik tidak hanya bergantung pada pelatihan yang diselenggarakan di tingkat kabupaten.

Kegiatan tersebut dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Nunukan Muhammad Amin yang mewakili Bupati Nunukan. Peserta merupakan guru-guru terpilih dari wilayah Krayan, Sebuku, Sembakung, Sei Menggaris, dan Lumbis.

Sementara itu, Policy Adviser INOVASI Jakarta, Balasilius Bengoteku, menjelaskan bahwa fasilitator daerah disiapkan untuk mendekatkan layanan pendampingan kepada guru, terutama di wilayah yang sulit dijangkau oleh pengawas maupun pembina dari tingkat kabupaten.

“Apabila kepala dinasnya terlalu jauh, pengawasnya kurang, dan bupatinya sibuk, maka yang akan menjadi andalan para guru adalah para fasilitator,” jelasnya.

Ia berharap keberadaan fasilitator daerah maupun fasilitator tingkat gugus dapat membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran bersama peserta didik di ruang kelas.

Dukungan anggaran, lanjutnya, menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Tanpa pembiayaan yang memadai, fasilitator berpotensi kesulitan menjalankan pendampingan secara maksimal, terutama di wilayah dengan akses geografis yang terbatas.

Karena itu, penguatan program literasi dasar perlu diikuti komitmen pemerintah daerah, baik dalam penyediaan tenaga pendamping maupun dukungan operasional. Dengan begitu, peningkatan kualitas pembelajaran dapat menjangkau sekolah-sekolah di wilayah pedalaman dan terpencil Nunukan. (*)

Reporter: Asrin

Redaktur: Fathu Rizqil Mufid