15.688 UMKM Nunukan Disorot

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan meminta seluruh kecamatan membenahi dan memverifikasi data 15.688 unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah ini dilakukan untuk memastikan program pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha tepat sasaran.

Pembenahan data tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Kecamatan se-Kabupaten Nunukan Tahun 2026, Kamis (29/10). Rakor juga membahas sinkronisasi basis data UMKM serta penguatan peran kecamatan dalam memfasilitasi perizinan usaha mikro.

Kegiatan dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Nunukan, Muhammad Amin, yang mewakili Bupati Nunukan Irwan Sabri. Rakor diikuti para camat, perangkat daerah terkait, TP PKK, lembaga pendukung, serta pelaku UMKM.

Dalam sambutan yang dibacakan Muhammad Amin, Bupati menegaskan bahwa pengembangan UMKM berkaitan erat dengan upaya memperkuat ekonomi keluarga. Karena itu, pendataan dan pelayanan pemerintah harus dilakukan secara akurat agar kebutuhan pelaku usaha dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

“Ketika kita berbicara tentang pengembangan UMKM, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang peran pemerintah dalam membantu masyarakat memperkuat ekonomi keluarganya,” ujar Bupati.

Pemerintah kecamatan diminta tidak hanya mengandalkan data lama, tetapi aktif melakukan verifikasi langsung di lapangan. Pembaruan diperlukan untuk memastikan status usaha yang masih aktif, usaha yang sudah tidak beroperasi, pelaku usaha yang meninggal dunia, hingga UMKM yang belum terdata.

Data yang valid dinilai menjadi fondasi penting dalam menyusun program pembinaan, memetakan kebutuhan pelaku usaha, serta mengukur perkembangan UMKM di Kabupaten Nunukan.

Selain pendataan, Bupati menekankan pentingnya kemudahan pelayanan perizinan. Pemerintah kecamatan diminta aktif memberikan informasi dan pendampingan kepada pelaku usaha, terutama mereka yang belum memahami prosedur pengurusan izin.

“Memberikan kemudahan bukan berarti mengabaikan aturan. Kemudahan berarti prosedurnya dijelaskan dengan baik, informasinya mudah diperoleh, dan masyarakat mendapatkan pendampingan sesuai kewenangan masing-masing,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang UMKM pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan, Mardiana, menjelaskan bahwa rakor membahas tiga agenda utama, yakni sosialisasi aplikasi SAPA UMKM, sinkronisasi basis data, serta penguatan peran kecamatan dalam memfasilitasi perizinan usaha mikro.

Dalam proses sinkronisasi, basis data sebanyak 15.688 unit usaha akan dibagikan kepada seluruh kecamatan untuk diverifikasi dan disesuaikan dengan kondisi faktual di lapangan.

Mulai 2027, dinas juga merencanakan penghitungan persentase UMKM produktif setiap triwulan. Upaya ini diharapkan menghasilkan gambaran yang lebih akurat mengenai perkembangan usaha sekaligus menjadi bahan evaluasi program pembinaan.

“Melalui sinkronisasi ini, kami berharap data kecamatan selaras dengan data kabupaten sehingga dapat menjadi dasar perencanaan dan pengukuran UMKM produktif secara lebih akurat,” jelas Mardiana.

Untuk mendukung pembaruan data, pemerintah juga memperkenalkan aplikasi SAPA UMKM sebagai pengembangan dari sistem pendataan sebelumnya, SIDT UMKM. Aplikasi berbasis Android tersebut memungkinkan pelaku usaha mengisi dan memperbarui profil secara mandiri, sekaligus mengakses informasi program dan peluang dukungan dari kementerian.

Narasumber dari Kementerian UMKM RI, Ahmad Fauzi, mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom untuk menjelaskan penggunaan aplikasi beserta fitur-fiturnya.

Melalui sinkronisasi data dan pemanfaatan aplikasi tersebut, Pemkab Nunukan berharap pendataan UMKM semakin akurat, pelayanan perizinan lebih mudah diakses, dan program pemberdayaan dapat menjangkau pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan. (*)

Reporter: Asrin

Redaktur: Fathu Rizqil Mufid