‘Tancap Gas’ Menuju Papan Atas

Oleh: Didik Eri Sukianto (Pemimpin Redaksi)

PEMPROV Kalimantan Utara dalam sebulan terakhir menerima dua penghargaan secara berturut-turut. Dua penghargaan itu, yakni penghargaan Anugerah Predikat Kepatuhan Tinggi  terkait pelayanan publik dari Ombudsman RI pada Senin (10/12/2018) dan penghargaan Indeks Demokrasi yang diterimakan di Jakarta pada Kamis (13/12/2018).

Khusus penghargaan Indeks Demokrasi, penghargaan itu bukan sekedar capaian prestasi, namun lebih dari itu. Diketahui, Kalimantan Utara terbaik ketiga di bawah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Hal ini mencerminkan, Kalimantan Utara sebagai provinsi yang baru, sudah menempatkan diri di 'papan tengah' di antara daerah-daerah di Indonesia. Kalimantan Utara mensejajarkan diri dengan daerah yang berusia ratusan tahun.

Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, sejak masih menjabat sebagai Pj Gubernur Kalimantan Utara memang sudah 'tancap gas'. Promosi gencar dilakukan, presentasi potensi daerah ke pemerintah pusat maupun investor dalam dan luar negeri juga dilakukan. Begitu juga dengan 'sowan' ke pemerintah pusat rajin dilakukan Irianto.

Kerja keras itu pun berhasil meyakinkan pusat, bahwa Kalimantan Utara sebagai provinsi yang berada di perbatasan dengan Malaysia perlu mendapat perhatian lebih. Proyek infrastruktur, pengembangan ekonomi hingga penyediaan sumber energi harus dilakukan.

Upaya sowan Irianto juga berhasil membawa pejabat pemerintah pusat datang langsung ke Kalimantan Utara untuk melihat sendiri kondisi provinsi yang terdiri dari lima daerah kabupaten dan kota itu. Presiden Joko Widodo dua kali meninjau Kalimantan Utara dan memberi janji pembangunan infrastruktur. Kemudian menteri-menteri kabinet kerja juga beberapa kali datang ke Kalimantan Utara.

Wujud nyata dari itu semua, beberapa di antaranya adalah pembangunan infrstruktur jalan di perbatasan, masuknya proyek Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), terealisasinya proyek energi PLTA Kayan dan terakhir Inpres terkait pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor.

Pertama, pembangunan jalan perbatasan Kalimantan Timur-Kalimantan Utara.  Untuk ruas jalan di Kalimantan Utara, jalan paralel yang dianggarakan oleh Kementerian PUPR sepanjang 824 kilometer. Jalur itu membentang dari Sungai Boh, Kabupaten Malinau hingga Kecamatan Seimangaris, Kabupaten Nunukan.

Masih ada sisa sekitar 126 kilometer yang belum tembus. Rencananya, pada 2019 nanti jalur tersebut sudah terkoneksi.

Kemudian jalan dan jembatan penghubung antarkecamatan dan desa-desa di perbatasan juga dibangun. Pembangunan infrastruktur di perbatasan itu merupakan infrastruktur dasar yang membuka akses antarwilayah di perbatasan sehingga tidak ada lagi wilayah yang terisolasi.

Dampak jangka panjang dibukanya akses di perbatasan tersebut adalah pemerataan pertumbuhan ekonomi. Hal itu dikarenakan mobilitas orang maupun barang tidak lagi hanya melalui jalur udara yang berbiaya mahal serta waktu yang tidak tentu. Tujuan utama lainnya adalah mengurangi ketergantungan masyarakat perbatasan ke Malaysia.

Kedua, rencana pembangunan KIPI di Mangkupadi, Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan. Proyek yang digagas Irianto sejak awal ini sudah dimasukkan dalam proyek strategis nasional. Proyek strategis nasional dicanangkan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur di Indonesia.

Pemerintah melakukan upaya percepatan proyek-proyek yang dianggap strategis dan memiliki urgensi tinggi untuk dapat direalisasikan dalam kurun waktu yang singkat. Dengan masuknya KIPI ke dalam proyek strategis nasional, maka ada campur tangan pemerintah pusat sehingga proyek tersebut bisa segera terwujud dalam waktu dekat.

Efek daripada KIPI sangat besar, khususnya dalam hal perekonomian. Selain menyerap tenaga kerja dengan hadirnya investor melakukan usaha di kawasan itu, juga meningkatkan pendapatan asli daerah karena ada pajak dan retribusi yang bisa digali pemerintah.

Ketiga, proyek pembangunan PLTA Kayan. Proyek penyediaan energi ini sudah dalam progres tahap pertama. Dengan melibatkan investor asal China, PLTA yang memanfaatkan aliran Sungai Kayan, tepatnya di Kecamatan Peso, Bulungan itu, digadang-gadang menghasilkan listrik sebesar 9.000 MW.

Keberadaan PLTA ini sangat penting sebagai sumber energi di Kaltara. Daya yang besar, tentu saja bukan hanya untuk melayani masyarakat yang diketahui saat ini masih kekurangan daya, namun juga mendukung industri di Kalimantan Utara, khususnya KIPI.

Keempat, rencana pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor. Berkat lobi yang intensif, Presiden Joko Widodo pun mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2018  tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor pada 31 Oktober 2018.

Inpres ini ditujukan kepada;  Menko Perekonomian; Mendagri; Menteri PPN/Kepala Bappenas; Menteri Keuangan; Menteri Agraria/Kepala BPN; Menteri PUPR; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK); Menteri Perhubungan; Menteri Desa, PDTT; Menteri Pertanian; Menkominfo; Menteri ESDM; Gubernur Kalimantan Utara; dan  Bupati Bulungan.

Keluarnya inpres itu pun membuat rencana pembangunan kompleks pemerintahan di Kalimantan Utara segera terwujud. Apalagi semua kementerian terkait ditembusi dengan inpres itu.

Nah, tentu ini langkah awal dalam mewujudkan visi menjadikan Kalimantan Utara sebagai provinsi terdepan. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Irianto bersama dengan jajarannya agar pondasi yang sudah bagus ini menjadi terwujud.

Pembangunan itu tidak bisa terwujud hanya dalam sekejap, namun diperlukan kerja keras yang berkesinambungan. Tentu saja perlu dukungan semua pihak, yakni legislatif, para kepala daerah di Kalimantan Utara dan masyarakat Kalimantan Utara itu sendiri.  Jika pembangunan berjalan sesuai masterplan dan pada koridor yang semestinya, kita semua yakin Kalimantan Utara akan berada di papan atas. (*)