Kontroversi Sabun Cuci

Oleh: Didik Eri Sukianto (Pemimpin Redaksi)

SABUN cuci menjadi pemberitaan utama media nasional dalam beberapa hari terakhir. Tentu saja bukan karena keampuhannya membersihkan kotoran di piring, namun karena Presiden RI Joko Widodo memborong sabun cuci produksi pengusaha kecil bernama Eli Liawati di Garut dalam kunjungan kerjanya 19 Januari lalu.

Sabun cuci yang diborong Jokowi tak tanggung-tanggung, yakni sebanyak 100 ribu botol. Jika dinilaikan dengan uang, nominalnya mencapai Rp2 miliar.

Tentu saja nilai itu sangat besar untuk ukuran membeli sabun cuci dari pengusaha kecil menengah (UMKM).

Bukan hanya jumlah yang besar, yang menjadi pertanyaan publik adalah asal dana yang digunakan untuk membayar. Maklum nilainya tidak main-main jika hanya berniat untuk memajukan UMKM.

Saat publik ramai memperbincangkan soal asal dana untuk membeli sabun cuci itu, lagi-lagi ketidakkompakan ditunjukkan oleh orang-orang di sekeliling Jokowi sehingga situasinya pun runyam.

Ketidakkompakan seperti ini sangat sering terjadi sehingga informasi yang sampai ke publik pun bermacam-macam.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding mengatakan, dana yang dipakai untuk membayar 100 ribu botol sabun cuci adalah anggaran negara karena itu berhubungan dengan kunjungan kerja Jokowi sebagai presiden. Hal itu, kata Karding, yang dikutip detik.com, Senin (21/1/2019), tidak menyalahi aturan.

“Tentu uang yang dipakai adalah anggaran yang dibolehkan oleh UU atau peraturan. Jadi tidak ada masalah selama tidak bertentangan dengan aturan,” katanya.

Lain Karding, lain lagi yang disampaikan Ali Mochtar Ngabalin, Staf Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan. Dikutip viva.co.id, Selasa (22/1/2019), dia menyebut, bahwa dana untuk membayar sabun cuci itu berasal dari kantong pribadi Jokowi.

Bahkan dia menegaskan, bahwa uang segitu kecil bagi presiden. “Bilang sama siapa saja yang ngomong deh, masa sih presiden enggak punya uang sampai Rp2 miliar.”

Nah, jawaban lain muncul dari Seskab Pramono Anung, yang menyebut dana berasal dari TKN. Kepada tempo.co, Selasa (22/1/2019) Pramono Anung menyampaikan, bahwa dana Rp2 miliar yang digunakan untuk membayar sabun cuci berasal dari TKN Jokowi-Ma’ruf.

“Jadi dana yang digunakan untuk membeli sabun sejumlah 100 ribu sabun, per sabunnya Rp20 ribu, totalnya Rp2 miliar itu adalah dana dari TKN,” tegasnya.

Sedangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla justru memgaku tidak tahu sumber dana yang digunakan untuk membayar sabun cuci itu.

Ketidakkompakan dalam penyampaian informasi ke publik seperti ini seharusnya tidak terus berulang terjadi. Masyarakat akan bertanya, ada apa dengan sabun cuci itu sebenarnya.

Sekali lagi ini bukan hanya soal sabun cuci, tapi nilai yang digunakan untuk membayar sabun cuci itu sangat besar. Publik pun wajib tahu soal anggaran yang digunakan untuk membayar, apakah menggunakan anggaran negara atau pribadi atau lainnnya.

Jika menggunakan anggaran negara, maka hal itu sangat bertentangan dengan semangat Jokowi terhadap efesiensi anggaran. Tentu kita masih ingat dengan imbauan Jokowi kepada seluruh jajaran aparatur pemerintah hingga ke daerah untuk melakukan efesiensi anggaran.

Kegiatan pemerintah tidak perlu dilakukan di hotel, suguhan konsumsi utamakan produk lokal, perjalanan dinas tidak boleh gunakan kelas bisnis atau VIP dan lain-lain. Sementara jika hanya membeli sabun cuci saja hingga Rp2 miliar tentu hal itu tidak konsisten dengan semangat awal efesiensi penggunaan anggaran itu.

Memang niatnya bagus, yakni membantu mendorong pertumbuhan UMKM. Pertanyaanya adalah, pertama, apakah harus sebesar itu memborong produk UMKM? setelah dibeli, mau dikemanakan produk itu. Apakah akan dibagikan untuk kepentingan kampanye?

Kedua, di pameran itu tidak hanya ada satu produk UMKM, tapi banyak sekali produk yang dipamerkan. Jika berniat mendorong kemajuan UMKM dengan cara membeli produk yang dipamerkan, kenapa tidak semua diborong?

Pertanyaan-pertanyaan itu ikut hadir dalam kontroversi pembelian sabun, ditambah lagi dengan ketidakkompakan orang di sekeliling Jokowi. Sekali lagi, ke depan perlu kekompakan serta informasi yang jelas agar tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat. Apalagi ini dekat dengan pilpres yang tentu saja kritik sangat kencang disampaikan publik, khususnya lawan politik.

Mendorong pertumbuhan UMKM tentu bukan dengan cara memborong produk salah satu pengusaha. Pengusaha kecil saat ini yang dibutuhkan adalah kemudahan mendapatkan modal, pendampingan atau pembinaan dari pemerintah untuk peningkaan kualitas produk maupun strategi pemasaran.

Tidak ada yang salah dengan tindakan Jokowi, namun itu hanya solusi singkat serta hanya untuk satu pengusaha. Mendorong pertumbuhan UMKM tentu saja harus untuk jangka panjang serta semua pengusaha UMKM turut diperhatikan.

Namun, yang juga tidak kalah penting dari masalah sabun cuci ini adalah, kepastian jadi dan tidaknya Jokowi memborong senilai Rp2 miliar. Tentu saja Eli Liawati saat ini sedang mempersiapkan sabun cucinya sebanyak 100 ribu botol.

Jika sebelumnya dikerjakan sendiri, maka setidaknya sekarang mempekerjakan puluhan orang agar jumlah yang dipesan terpenuhi.

Kepada media, Eli sendiri mengaku akan memberangkatkan orangtuanya umroh, begitu juga dia dan keluarganya. Maklum, pesanan yang begitu besar tentu saja ada keuntungan yang besar dan sebuah rejeki bagi Eli.

Jangan sampai pesanan itu tidak jadi hanya karena pembelian tersebut menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Tentu kekuatiran itu wajar karena setiap kebijakan yang diambil Jokowi menuai kontroversi di masyarakat, maka keputusan bisa berubah dengan cepat. Semoga saja tidak. (*)