Sistem Informasi belum Merata di Daerah Pelosok
Rabu, 14 September 2022

Wakil Ketua DPRD Kaltara, Andi Hamzah.
- DPRD Dorong Pemerintah Kejar Ketertinggalan dengan Negara Lain
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Sistem informasi berbasis teknologi di Indonesia belum merata di semua daerah. Bahkan, disebutkan oleh Pengamat Teknologi Informasi dan Komunikasi dari CISSRec Pratama Persadha, kondisi pendidikan teknologi di Indonesia saat ini masih belum maju jika dibanding negara-negara lain dan harus segera mengejar ketertinggalan.
Salah satu faktor yang menjadi kendala adalah tenaga pendidik yang kurang kompeten di bidang teknologi. Bahkan masih ditemukan ada guru lebih gagap teknologi dibandingkan dengan muridnya. Untuk itu, kurikulum yang ada di Indonesia harus diperbarui agar dapat mengejar ketertinggalan.
Semua elemen, baik dari masyarakat, pejabat, swasta, ataupun institusi pemerintah harus selalu memperbarui kompetensi diri mengenai pendidikan teknologi. Selain itu, dari sisi sarana dan prasarana, juga masih ada sejumlah wilayah yang tidak mendapatkan akses jaringan memadai.
Kementerian Komunikasi dan Informatika, masih terus membangun sejumlah Base Transceiver Station (BTS), termasuk Kalimantan Utara (Kaltara). Agar akses teknologi informasi bisa didapatkan oleh semua masyarakat di seluruh wilayah.
Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kaltara Andi Hamzah turut memberikan atensi. Menurutnya, pemerintah perlu memperhatikan infrastruktur dasar terkait ketersediaan jaringan internet agar bisa menopang sumber daya manusia (SDM) di daerah.
“Jadi, memang kalau negara punya target untuk mengejar ketertinggalan dari sisi teknologi, perlu diperhatikan dulu bahwa di kota-kota jangan disamakan dengan semua daerah. Misalnya di pelosok (Kaltara), belum semua bisa menikmati jaringan internet dengan baik,” katanya.
Belum meratanya jaringan internet di semua pelosok negeri, berimbas pada sistem pendidikan hingga kebutuhan tenaga kerja. Termasuk soal SDM yang harus ditempatkan di wilayah perbatasan dan pedalaman.
“Dengan sistem informasi yang terbatas, di Kaltara ini masih butuh tenaga seperti pegawai di banyak wilayah. Karena kinerja yang harusnya ditunjang teknologi itu belum bisa dimaksimalkan. Namun kita tetap mendukung program pemerintah bisa mengejar ketertinggalan dengan negara lain, khususnya di Asia Tenggara ini,” tambahnya. (*)
Reporter: Fathu Rizqil Mufid
Editor: Nurul Lamunsari
Berita Terkait

Kebun Raya Bundayati Dapat Apresiasi BRIN

Nasib 3.000 Peserta JKN Tarakan Menunggu Kepastian

Lanal Nunukan Gagalkan Penyelundupan Balpres Rp62 Juta, Pelaku Kabur ke Malaysia

Mencari Nilai dari Hutan Kayan

Bakar Ban, Massa Desak Pemerintah Tuntaskan Persoalan Tarakan

30 Calon Pekerja Migran Gagal Berangkat ke Malaysia

Menjaga Mutu MBG di Pelosok Kaltara
JPU Dinilai Keliru Tafsirkan Aturan Pendidikan Kesetaraan dalam Perkara Dugaan Ijazah Palsu

Jembatan SP 7–SP 2 Tanjung Buka Kian Rusak

PKB Nunukan Bidik Tiga Kursi di Pemilu 2029

Tiga Anggota Polresta Bulungan Dipecat Tidak Hormat

Tiga Warga Malaysia Diduga Masuk Ilegal, Dipindahkan ke Rudenim Balikpapan

Uji Kompetensi Lima Calon Sekda Nunukan di LAN Makassar

