MBG Baru Jangkau Lima Kecamatan
Kamis, 05 November 2026

KPPG Kelas I Kaltara Harjito bersama Wakil Bupati Bulungan Kilat dan jajaran Pemkab Bulungan saat melakukan audiensi di Ruang Rapat BKAD Bulungan.
44 Dapur Disiapkan untuk Wilayah Terpencil
TANJUNG SELOR – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara), belum menjangkau seluruh wilayah. Hingga saat ini, layanan tersebut baru tersebar di lima dari 10 kecamatan. Sementara lima kecamatan lainnya masih menunggu penyelesaian pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan persiapan operasional.
Lima kecamatan yang telah mendapatkan layanan MBG meliputi Tanjung Selor, Tanjung Palas, Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Timur, dan Tanjung Palas Utara.
Perluasan layanan kini menjadi perhatian Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk mendorong percepatan pembangunan SPPG dan kesiapan yayasan maupun mitra pelaksana, khususnya untuk menjangkau wilayah terpencil.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kelas I Kalimantan Utara, Harjito, dalam audiensi bersama Wakil Bupati Bulungan Kilat dan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan di Ruang Rapat Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Rabu (4/11).
Audiensi tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut atas terbentuknya Kantor Wilayah BGN Kaltara yang mulai beroperasi sekitar dua pekan lalu.
Harjito memaparkan, saat ini terdapat 14 SPPG yang tersebar di lima kecamatan. Rinciannya, delapan unit di Kecamatan Tanjung Selor, dua unit di Tanjung Palas, satu unit di Tanjung Palas Barat, dua unit di Tanjung Palas Timur, serta satu unit di Tanjung Palas Utara.
Selain itu, terdapat dua SPPG yang telah siap beroperasi, delapan unit di kawasan aglomerasi atau wilayah padat penduduk, serta 44 unit yang dipersiapkan untuk wilayah terpencil.
Dengan seluruh rencana tersebut terealisasi, jumlah SPPG di Kabupaten Bulungan diproyeksikan mencapai 68 unit.
“Meski demikian, masih ada sejumlah persyaratan yang harus diselesaikan sebelum seluruh SPPG dapat beroperasi secara optimal. Dari 14 SPPG yang ada, baru 10 unit yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Artinya, masih ada empat unit yang belum memiliki sertifikat tersebut,” ungkap Harjito.
Sementara untuk sertifikasi halal, masih terdapat dua SPPG yang dalam proses penyelesaian, masing-masing di wilayah Tanjung Palas Timur dan Tanjung Selor.
Menurutnya, BGN terus mendorong yayasan dan mitra pelaksana agar segera melengkapi seluruh persyaratan. Hal ini penting untuk memastikan setiap dapur memenuhi standar sebelum menjalankan pelayanan kepada penerima manfaat.
“Pada prinsipnya semuanya sedang dalam proses penyelesaian. Kami terus mendorong yayasan serta mitra agar segera menyelesaikannya sehingga seluruh SPPG dapat memenuhi persyaratan operasional,” tambahnya.
Selain kesiapan infrastruktur dan standar operasional dapur, BGN juga menaruh perhatian terhadap ketersediaan bahan baku. Harjito menegaskan, kebutuhan pangan untuk operasional SPPG diharapkan dapat dipenuhi melalui rantai pasok lokal.
Dengan begitu, program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia berharap potensi pertanian, peternakan, perikanan, serta sektor pangan lainnya di Bulungan dapat dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku SPPG.
“Jangan sampai kebutuhan bahan baku harus didatangkan dari Tarakan, Malinau maupun Tana Tidung, padahal sebenarnya bisa dipenuhi dari Bulungan. Ini menjadi tantangan kita bersama, khususnya pemerintah daerah, untuk memastikan ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan SPPG yang ada di Bulungan,” tegasnya.
Dari sisi penerima manfaat, program MBG di Kabupaten Bulungan tercatat menyasar 49.857 orang atau sekitar 64 persen dari target penerima manfaat.
Kecamatan Tanjung Selor menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbanyak, yakni sekitar 20.000 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 19.000 orang telah mendapatkan layanan MBG atau sekitar 93 persen.
Sementara itu, Wakil Bupati Bulungan Kilat mengapresiasi audiensi yang dilakukan BGN Kaltara. Menurutnya, keberadaan kantor wilayah BGN di Kaltara diharapkan dapat memperkuat koordinasi sekaligus mempercepat pelaksanaan program MBG di daerah.
Ia menegaskan, Pemkab Bulungan siap mendukung pelaksanaan program tersebut melalui perangkat daerah terkait. Terutama dalam mendorong pemerataan layanan hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kilat berharap percepatan pembangunan dan operasional SPPG menjadi perhatian bersama. Sebab, pemerataan program MBG penting agar seluruh masyarakat, termasuk anak-anak sekolah di wilayah yang selama ini belum terjangkau, dapat merasakan manfaat program tersebut.
“Pemerintah daerah berharap percepatan pembangunan dan operasional SPPG dapat segera dilakukan sehingga pemerataan penerima manfaat MBG di seluruh kecamatan di Kabupaten Bulungan dapat terwujud,” pungkasnya. (*)
Reporter: Asrin
Redaktur: Fathu Rizqil Mufid
Berita Terkait

Bukti Forensik dan Dokumen Administrasi Beradu di Sidang Dugaan Ijazah Palsu

Kawal Gugatan terhadap PT BCAP

Diduga Tabrak Lari hingga Tewaskan Pengendara Motor

Budidaya Jagung 10 Hektare di Salimbatu

Bangunan Terbengkalai di Pasar Induk Bakal Dibongkar

Ampas Kopi Disulap Jadi Pakan Maggot

Mahasiswa Soroti Pemerataan Beasiswa Kaltara Unggul
JPU Dinilai Keliru Tafsirkan Aturan Pendidikan Kesetaraan dalam Perkara Dugaan Ijazah Palsu

Jembatan SP 7–SP 2 Tanjung Buka Kian Rusak

PKB Nunukan Bidik Tiga Kursi di Pemilu 2029

Tiga Anggota Polresta Bulungan Dipecat Tidak Hormat

Tiga Warga Malaysia Diduga Masuk Ilegal, Dipindahkan ke Rudenim Balikpapan

Uji Kompetensi Lima Calon Sekda Nunukan di LAN Makassar

