630 ASN Bulungan Ikuti Profiling

TANJUNG SELOR – Sebanyak 630 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan mengikuti Profiling ASN atau PRO-ASN secara daring, Senin (9/11/2026). Kegiatan ini menjadi langkah pemerintah daerah untuk memetakan kompetensi dan kemampuan pegawai sebagai dasar peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur.

Bupati Bulungan, Syarwani, mengatakan profiling tersebut penting untuk memperoleh data menyeluruh mengenai kapasitas ASN, mulai dari pegawai yang bertugas di tingkat kecamatan hingga lingkungan Sekretariat Daerah.

“Ya, tentu kegiatan ini bertujuan untuk kita memetakan terkait dengan kompetensi kemampuan, dan tentu juga harus by data,” ujarnya.

Menurutnya, pemetaan kompetensi diperlukan untuk memastikan setiap ASN memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Terlebih, tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik terus berkembang.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pelayanan kesehatan. Syarwani menilai tenaga kesehatan, khususnya perawat dan bidan yang bertugas di puskesmas, perlu memiliki kompetensi serta keterampilan teknis yang memadai.

Hal ini penting untuk mendukung optimalisasi pelayanan kesehatan, termasuk penanganan persalinan di tingkat kecamatan. Dengan kapasitas tenaga kesehatan yang memadai, diharapkan risiko kematian ibu dan bayi dapat ditekan.

“Sehingga itu bisa berdampak menekan terkait dengan terjadinya angka kematian ibu dan bayi ketika proses persalinan dilakukan oleh teman-teman yang melayaninya di tingkat kecamatan melalui pusat puskesmas yang ada di Kabupaten Bulungan,” jelasnya.

Lebih lanjut, hasil profiling ASN diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk melihat kesesuaian kompetensi pegawai dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD). Data tersebut juga dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan penempatan pegawai berdasarkan kemampuan dan kebutuhan organisasi.

Selain kompetensi, Syarwani menekankan pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab ASN dalam menjalankan tugas. Sebab, kinerja pemerintah kini semakin mudah mendapat perhatian dan pengawasan masyarakat, termasuk melalui pemberitaan media maupun media sosial.

Karena itu, setiap keluhan, kritik, dan aspirasi masyarakat harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh perangkat daerah untuk memperbaiki kualitas pelayanan.

Ia meminta jajaran Pemkab Bulungan meningkatkan kepekaan dan respons terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Kecepatan pemerintah dalam menindaklanjuti keluhan publik dinilai menjadi bagian penting dari kualitas pelayanan.

“Saya sangat mengharapkan respons cepat. Kita harus bisa melihat dinamika yang ada di tengah masyarakat Kabupaten Bulungan hari ini, termasuk berbagai hal yang disampaikan melalui pemberitaan maupun media sosial,” pungkasnya. (*)

Reporter: Redaksi/Koran Kaltara

Redaktur: Fathu Rizqil Mufid