logo
Wilayah

Tarakan Belum Punya Solusi Penanganan, Warga Resah ODGJ Berkeliaran hingga Minta Paksa Uang

Senin, 09 November 2026

Tarakan Belum Punya Solusi Penanganan, Warga Resah ODGJ Berkeliaran hingga Minta Paksa Uang

Seorang pria yang diduga ODGJ berjalan di Jalan Jenderal Sudirman, Tarakan. (Sofyan/Koran Kaltara)

Ukuran Teks
Normal

TARAKAN – Permintaan rokok hingga uang secara paksa mulai menjadi keluhan warga terhadap keberadaan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang berkeliaran di sejumlah kawasan Kota Tarakan. Situasi ini tidak hanya memunculkan keresahan, tetapi juga memperlihatkan persoalan lain yang belum terselesaikan: keterbatasan fasilitas untuk menangani dan merawat mereka.

Di tengah tuntutan masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban ruang publik, para ODGJ juga membutuhkan perlindungan serta penanganan medis yang layak. Namun, tanpa pendataan dan fasilitas rehabilitasi yang memadai, persoalan ini berpotensi terus berulang.

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Tarakan, Arbain, mengakui adanya ODGJ dengan perilaku yang mulai mengganggu kenyamanan masyarakat.

Ia mencontohkan, beberapa di antaranya awalnya hanya meminta rokok. Namun, ketika permintaan tidak dipenuhi, sikap mereka berubah lebih keras hingga terkesan memaksa.

“Yang menerima dampaknya itu masyarakat juga. Misalnya minta rokok, lama-lama kalau tidak dikasih, makin keras. Dia mintanya maksa-maksa,” terang Arbain, Senin (9/11/2026).

Berdasarkan pengamatan di lapangan, jumlah ODGJ yang berkeliaran di Tarakan diperkirakan lebih dari 60 orang. Angka tersebut belum mencakup mereka yang mengalami gangguan kejiwaan, tetapi lebih banyak berada di rumah atau belum terpantau petugas.

Bahkan, Arbain menyebut ada informasi yang memperkirakan jumlahnya mencapai ratusan orang. Namun, angka tersebut masih membutuhkan pendataan lebih lanjut.

“Yang berkeliaran itu sekitar 60-an lebih. Itu yang kita lihat saja. Yang belum berkeliaran kita tidak tahu,” ujarnya.

Persoalan semakin kompleks karena tidak semua ODGJ memiliki keluarga yang dapat bertanggung jawab terhadap perawatan mereka. Sebagian bahkan tidak diketahui asal-usul maupun keberadaan keluarganya.

Dinsos PM, kata Arbain, berupaya menelusuri identitas dan keluarga para ODGJ melalui pekerja sosial. Penelusuran dilakukan dengan menggali informasi dari masyarakat hingga pengurus RT yang sudah lama bermukim di kawasan tersebut.

Jika keluarga berhasil ditemukan, petugas akan mengupayakan penanganan terlebih dahulu. Setelah kondisi yang bersangkutan membaik, barulah dipertimbangkan untuk dipulangkan kepada keluarganya.

Namun, keterbatasan fasilitas menjadi salah satu kendala mendasar. Tidak semua ODGJ dapat langsung ditangani, terutama mereka yang membutuhkan perawatan intensif dan tidak memiliki keluarga.

Arbain menilai, Kalimantan Utara membutuhkan rumah sakit jiwa atau fasilitas rehabilitasi khusus yang mampu menampung dan merawat ODGJ secara berkelanjutan.

“Minimal menurut saya satu provinsi ini ada satu rumah sakit jiwa untuk rehabilitasi orang sakit jiwa. Di masyarakat sebenarnya ada kepedulian, tetapi mereka bingung harus menampungnya di mana,” katanya.

Ia menegaskan, penanganan ODGJ tidak cukup hanya dengan melakukan penertiban atau memindahkan mereka dari satu lokasi ke lokasi lain. Harus ada tempat penampungan, tenaga pendamping, serta layanan pengobatan yang memadai.

Di sisi lain, Arbain juga mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan memberikan uang kepada orang yang meminta-minta di pinggir jalan, terutama jika aktivitas tersebut terus berulang.

Menurutnya, pemberian uang secara terus-menerus dikhawatirkan membuat perilaku meminta-minta semakin terbentuk. Meski demikian, penanganan terhadap ODGJ tetap harus mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan tidak boleh disamakan begitu saja dengan aktivitas mengemis biasa.

Persoalan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Ketika keberadaan ODGJ di ruang publik terus menjadi perhatian masyarakat, penanganannya tidak cukup berhenti pada upaya menjaga ketertiban. Pemerintah juga dituntut memastikan ketersediaan layanan kesehatan jiwa, pendataan, hingga rehabilitasi sosial.

Tanpa fasilitas yang memadai dan sistem penanganan yang jelas, para ODGJ berisiko terus hidup tanpa perawatan yang layak. Sementara itu, masyarakat berpotensi menghadapi persoalan serupa secara berulang. (*)

Reporter: Sofyan

Editor: Nurul Mujib Lamunsari

logo

Koran Kaltara adalah media terbesar di Kalimantan Utara yang berkantor pusat di Tanjung Selor mengusung tagline "Cerdas untuk Pembaruan" senantiasa menghadirkan berita-berita yang informatif dan inspiratif.

Copyright © 2018-2026 Korankaltara.com