Tambang Emas Sekatak Diusulkan Jadi Tambang Rakyat, Pemkab Tunggu Regulasi

TANJUNG SELOR – Penataan aktivitas pertambangan emas di Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, melalui skema pertambangan rakyat mulai diharapkan mendapat kepastian. Namun, realisasi usulan tersebut masih menunggu kejelasan regulasi dan kewenangan dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Plt Camat Sekatak, Roni Paembonan, mengatakan usulan pembentukan wilayah pertambangan rakyat (WPR) telah disampaikan beberapa waktu lalu. Persoalan tersebut bahkan sempat dibahas melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Kaltara.

“Beberapa waktu lalu memang ada usulan terkait tambang rakyat. Tetapi, untuk tindak lanjutnya kami masih menunggu regulasi dari pemerintah. Tentunya kewenangan pengaturan tambang rakyat ini ada di provinsi dan pusat,” ungkap Roni.

Hingga kini, pihak kecamatan belum menerima informasi resmi mengenai perkembangan usulan tersebut. Karena itu, pemerintah kecamatan masih menunggu keputusan dan ketentuan lebih lanjut dari instansi yang berwenang.

Menurut Roni, aktivitas pertambangan emas selama ini turut memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat Sekatak. Dengan adanya skema pertambangan rakyat, aktivitas tersebut diharapkan dapat ditata agar memiliki kepastian hukum dan berjalan sesuai ketentuan.

Meski demikian, aspek tata ruang menjadi salah satu hal yang harus dipastikan sebelum usulan tersebut direalisasikan. Terutama untuk menghindari tumpang tindih dengan kawasan perkebunan maupun peruntukan lahan lainnya.

“Dari sisi ekonomi, aktivitas pertambangan ini berdampak terhadap masyarakat Sekatak. Terkait tata ruang, apakah usulan tersebut tidak beririsan dengan kawasan perkebunan, tentu harus dipastikan terlebih dahulu. Jika sesuai ketentuan, kami siap mendukung,” jelasnya.

Roni menyebutkan, potensi emas di Kecamatan Sekatak tersebar di sejumlah wilayah. Di antaranya Desa Sekatak Buji dan Desa Tenggiling.

Potensi tersebut dinilai dapat menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat apabila dikelola melalui mekanisme pertambangan rakyat yang memiliki dasar hukum jelas. Namun, pengelolaannya tetap harus memperhatikan kesesuaian tata ruang dan ketentuan perlindungan lingkungan.

Pemerintah kecamatan berharap kejelasan regulasi segera diperoleh sehingga usulan penataan tambang emas di Sekatak dapat ditindaklanjuti. Dengan demikian, potensi sumber daya alam tersebut bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek legalitas dan kelestarian lingkungan. (*)

Reporter: Redaksi/Koran Kaltara

Redaktur: Fathu Rizqil Mufid