Dua Terdakwa Kasus Ijazah Palsu DPRD Bulungan Dituntut Dua Tahun Penjara

TANJUNG SELOR – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut dua terdakwa dalam perkara dugaan pemalsuan dan penggunaan dokumen pendidikan palsu yang melibatkan anggota DPRD Bulungan berinisial Lausa Laida alias LL dan pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ba’ats Darif berinisial YT, masing-masing dengan pidana penjara selama dua tahun.

Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Selor, Kamis (12/11/2026). Persidangan mengagendakan pembacaan tuntutan untuk perkara nomor 182/Pid.B/2026 dan 183/Pid.B/2026.

Selain pidana penjara, JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulungan juga menuntut terdakwa LL membayar denda.

Dalam tuntutannya, JPU menyatakan kedua terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Pertimbangan tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, hingga sejumlah barang bukti yang telah dihadirkan di hadapan majelis hakim.

JPU menilai perbuatan kedua terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait pemalsuan dan penggunaan surat palsu.

Dalam pertimbangannya, JPU menguraikan unsur kesengajaan, tindakan menggunakan atau memperlihatkan surat palsu seolah-olah sebagai surat asli, serta potensi dampak yang ditimbulkan dari penggunaan dokumen tersebut.

Namun, tuntutan itu langsung mendapat tanggapan dari tim penasihat hukum kedua terdakwa. Fadly, selaku penasihat hukum, menilai materi tuntutan JPU belum mengakomodasi seluruh fakta yang terungkap selama proses pembuktian di persidangan.

“Kami menyayangkan apa yang dibacakan oleh JPU di depan majelis hakim tadi tidak mengungkapkan semua hasil dari fakta persidangan. Banyak poin-poin penting yang terungkap dalam persidangan, tetapi tidak dimuat dalam surat tuntutan JPU sebagai bahan pertimbangan,” ujar Fadly usai persidangan.

Ia bahkan menilai substansi dakwaan JPU sejatinya telah terbantahkan melalui sejumlah fakta yang terungkap di hadapan majelis hakim.

Fadly juga menyoroti keterangan saksi ahli terkait keabsahan ijazah yang menjadi objek perkara. Menurutnya, kesimpulan ahli hanya didasarkan pada pemeriksaan berkas penyidik Polda Kalimantan Utara secara sekilas, tanpa disertai kajian ilmiah maupun analisis komparatif secara mendalam.

Atas keberatan tersebut, tim penasihat hukum memastikan akan menyusun nota pembelaan atau pleidoi secara komprehensif. Pembelaan itu akan disampaikan pada sidang berikutnya untuk menanggapi argumentasi dan tuntutan yang diajukan JPU.

Majelis hakim PN Tanjung Selor kemudian memberikan kesempatan kepada kedua terdakwa melalui penasihat hukumnya untuk mempersiapkan pembelaan.

Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan pleidoi dijadwalkan berlangsung Kamis pekan depan. (*)

Reporter: Redaksi/Koran Kaltara

Redaktur: Fathu Rizqil Mufid