Gugatan PMH Dinyatakan Tidak Dapat Diterima, Warga Mangkupadi Protes hingga Kaca PN Pecah

TANJUNG SELOR – Kekecewaan warga Kampung Baru, Desa Mangkupadi, Kabupaten Bulungan, memuncak setelah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mereka ajukan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Selor dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).

Putusan perkara Nomor 79/Pdt.G/2025/PN Tjs tersebut dibacakan secara elektronik melalui sistem e-Court, Jumat (13/11/2026).

Tak terima dengan hasil putusan, sejumlah warga mendatangi kantor PN Tanjung Selor untuk menyampaikan protes. Aksi tersebut sempat berlangsung panas hingga berujung pelemparan ke arah gedung pengadilan. Bahkan, salah satu bagian kaca gedung dilaporkan pecah setelah ditendang warga.

Sejumlah warga juga terdengar melontarkan cacian sebagai bentuk kekecewaan terhadap putusan majelis hakim yang dinilai tidak memberikan keadilan bagi mereka.

Perwakilan warga Kampung Baru, Valdo, mengatakan pihaknya sangat kecewa setelah mengetahui gugatan PMH yang diajukan atas nama Arman tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

“Kita lihat tadi setelah hasil putusan keluar, warga Mangkupadi kesal. Kami merasa keadilan di negeri ini hilang. Kami datang meminta keadilan, tetapi justru merasa hak-hak kami dihilangkan,” ungkap Valdo usai menyampaikan kekecewaan di halaman PN Tanjung Selor.

Ia mengaku pihaknya telah menghadirkan sejumlah bukti yang dinilai kuat selama proses persidangan, khususnya pada agenda pembuktian. Bahkan, menurutnya, perusahaan yang menjadi tergugat dinilai tidak mampu menunjukkan sertifikat asli yang dipersoalkan.

“Kami telah membawa sertifikat asli dan lebih dahulu terbit, tetapi justru kami yang kalah dengan alasan putusan NO atau tidak dapat diterima,” ujarnya.

Meski kecewa, Valdo menyebut pihaknya belum menentukan langkah hukum selanjutnya. Mereka akan terlebih dahulu berkonsultasi dengan tim penasihat hukum untuk mempertimbangkan kemungkinan mengajukan banding maupun upaya hukum lainnya.

Sementara itu, Juru Bicara PN Tanjung Selor Kelas IA, Febrian Ramadhan, membenarkan bahwa putusan perkara tersebut telah dibacakan secara elektronik pada Jumat pagi.

Terkait aksi warga yang berujung pada kerusakan fasilitas pengadilan, pihaknya menyayangkan tindakan tersebut. Menurutnya, penyampaian aspirasi seharusnya dilakukan secara damai tanpa menimbulkan kerusakan.

“Kami berpandangan apabila aksi damai, tetapi terjadi hal yang tidak diinginkan, tentu kami akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk tindak lanjutnya. Nanti akan kami kabari,” jelas Febrian.

Ia juga menjelaskan, putusan NO bukan berarti gugatan warga ditolak setelah majelis hakim memeriksa pokok perkara. Putusan tersebut berkaitan dengan aspek formalitas gugatan yang dinilai belum memenuhi ketentuan hukum acara.

Dengan demikian, perkara tersebut belum sampai pada pemeriksaan substansi sengketa untuk menentukan pihak yang benar atau salah.

“Jadi, materi gugatan tidak bisa diterima sama sekali. Formalitasnya menurut hakim belum terpenuhi secara formil, sehingga tidak dapat diterima. Dalam perkara ini tidak ada yang menang atau kalah, tetapi formalitas gugatan yang belum terpenuhi,” terangnya.

Febrian menambahkan, pihak penggugat masih memiliki kesempatan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi dalam jangka waktu 14 hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, gugatan yang dinyatakan NO juga dapat diajukan kembali dengan memperbaiki kekurangan formalitas sebagaimana tercantum dalam pertimbangan putusan majelis hakim.

“Selain banding, para pihak penggugat bisa mengajukan gugatan kembali dengan memperbaiki dan menentukan formalitas yang dinyatakan hakim tidak terpenuhi dalam putusan sebelumnya,” pungkasnya. (*)

Reporter: Redaksi/Koran Kaltara

Redaktur: Fathu Rizqil Mufid