GKBM Kembali Gelar Aksi di Kantor Gubernur

TANJUNG SELOR – Gerakan Kampung Baru Mangkupadi(GKBM) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Kamis (12/11). Mereka mendesak pemerintah provinsi segera menyelesaikan konflik agraria, memberikan perlindungan terhadap wilayah laut, serta menjamin hak masyarakat atas ruang hidup dan sumber penghidupan.

Di bawah terik matahari, massa aksi terus menyuarakan tuntutan agar pemerintah tidak mengabaikan persoalan yang dihadapi masyarakat Kampung Baru dan Mangkupadi. Mereka meminta adanya kepastian penyelesaian atas konflik yang selama ini membayangi kehidupan warga.

Sejumlah persoalan menjadi sorotan dalam aksi tersebut. Mulai dari ketidakpastian penguasaan lahan, persoalan agraria, hingga ancaman terhadap wilayah laut yang menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat pesisir.

Bagi warga, persoalan tersebut tidak sebatas menyangkut kepemilikan atau penguasaan tanah. Lebih dari itu, konflik yang terjadi berkaitan langsung dengan keberlangsungan kehidupan masyarakat, perlindungan lingkungan, serta masa depan nelayan yang menggantungkan hidup pada sumber daya laut.

GKBM menilai pemerintah daerah perlu mengambil tanggung jawab dalam memastikan hak-hak masyarakat terlindungi. Mereka menginginkan penyelesaian yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keberlanjutan ruang hidup warga Kampung Baru dan Mangkupadi.

Namun, hingga pukul 15.01 WITA, belum terlihat perwakilan pejabat Pemerintah Provinsi Kaltara keluar dari kantor gubernur untuk menemui massa aksi. Situasi tersebut membuat warga masih bertahan menyampaikan aspirasi dan mendesak pemerintah segera memberikan tanggapan.

Melalui aksi tersebut, GKBM berharap pemerintah tidak berhenti pada penerimaan aspirasi, tetapi menindaklanjutinya dengan langkah konkret. Terutama terkait penyelesaian konflik agraria, perlindungan wilayah laut, serta jaminan hak masyarakat atas tanah dan sumber penghidupan.

Massa menegaskan, persoalan yang dihadapi masyarakat Kampung Baru dan Mangkupadi membutuhkan kepastian penyelesaian. Mereka menginginkan komitmen pemerintah diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar janji tanpa kejelasan tindak lanjut. (*)

Reporter: Redaksi/Koran Kaltara

Redaktur: Fathu Rizqil Mufid