Perizinan Berbelit Berpotensi Hambat Investasi
Minggu, 22 November 2026

Perwakilan Pemerintah Kabupaten Nunukan mengikuti Rakornas PTSP 2026 bersama pemerintah daerah se-Indonesia di Jakarta, belum lama ini. (IST)
NUNUKAN – Kemudahan perizinan menjadi salah satu faktor penting dalam menarik investasi ke daerah. Sebaliknya, proses perizinan yang lambat, persyaratan tidak sinkron, hingga lemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) berpotensi menghambat masuknya investor.
Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri di ConventionCenter Hotel Redtop, Jakarta, pada 17–19 November 2026.
Forum yang diikuti perwakilan pemerintah daerah se-Indonesia itu mendorong penguatan pelayanan perizinan berusaha melalui optimalisasi sistem Online SingleSubmission Risk Based Approach (OSS-RBA).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nunukan, Muhammad Firnanda, mengatakan keikutsertaan dalam Rakornas menjadi kesempatan untuk memperkuat pemahaman terhadap kebijakan perizinan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan investasi di daerah.
Menurutnya, berbagai materi dan arahan pemerintah pusat menjadi bekal penting dalam memperbaiki penyelenggaraan PTSP di Kabupaten Nunukan.
Namun, peningkatan kualitas pelayanan perizinan tidak bisa hanya dibebankan kepada DPMPTSP. Dukungan dan sinergi seluruh perangkat daerah teknis sangat diperlukan, terutama dalam pemenuhan persyaratan dasar investasi.
“Keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan percepatan investasi di Kabupaten Nunukan tentunya membutuhkan dukungan serta sinergi seluruh perangkat daerah teknis yang terkait dengan penyelenggaraan PTSP,” tegas Firnanda.
Ia menjelaskan, proses perizinan berusaha tidak sekadar menerbitkan izin melalui sistem OSS-RBA. Investor juga harus memenuhi sejumlah persyaratan dasar, mulai dari Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), persetujuan lingkungan, hingga kesiapan infrastruktur dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Koordinasi antarinstansi yang tidak berjalan optimal dapat memperpanjang proses pemenuhan persyaratan tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang ingin menanamkan modalnya di Nunukan.
“Jika koordinasi antarlembaga tidak berjalan optimal, penyelesaian persyaratan tersebut berpotensi memakan waktu dan menghambat kepastian bagi pelaku usaha yang ingin berinvestasi,” ungkapnya.
Dalam Rakornas tersebut, pemerintah pusat juga menekankan pentingnya memperkuat posisi DPMPTSP sebagai koordinator pelayanan perizinan di daerah. OPD teknis diharapkan mampu membangun sinergi agar setiap persyaratan investasi dapat diselesaikan secara terkoordinasi.
Selain kecepatan pelayanan, aspek integritas juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah didorong memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh pemohon perizinan tanpa membedakan latar belakang maupun skala usaha.
Di sisi lain, investasi yang masuk diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka realisasi. Lebih dari itu, investasi harus memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rakornas yang dibuka Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, La Ode Ahmad Pidana Balombo, tersebut juga membahas evaluasi penyelenggaraan PTSP, percepatan implementasi OSS-RBA, penyelesaian hambatan perizinan, serta penyelarasan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
“Jangan sampai peluang investasi yang seharusnya membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi daerah justru terhambat karena persoalan birokrasi yang tidak kunjung terselesaikan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Asrin
Redaktur: Fathu Rizqil Mufid
Berita Terkait

Guru Pedalaman Nunukan Masih Minim, Akses Transportasi Jadi Kendala

Sempat Naik Satu Meter, Sungai Sembakung Berangsur Surut

Dorong Gen Z Melek Transaksi Digital, Pemkab Nunukan Ingatkan Bahaya Judol dan Pinjol Ilegal

Kesbangpol Nunukan Ingatkan FPK Tak Boleh Lengah

Kapolda Kaltara Sebut Narkoba Lebih Berbahaya dari Rudal, Ratusan Jalur Tikus Jadi Tantangan

Polda Kaltara dan BP3MI Perkuat Pengawasan, Perekrutan PMI Ilegal Jadi Sasaran

Ganti Rugi Lahan Embung Lapri Dibahas, Pemkab Nunukan Siapkan Rp24 Miliar
Jalan Rusak, Warga Patungan Rp11,8 Juta untuk Cor Gajah Mada

Kejati Segel Enam HGU Sawit PT SSP di Nunukan

Modus Tawaran Antar Pulang, Pria 28 Tahun Diduga Perkosa Gadis 16 Tahun di Semak-Semak

Kapolda Kaltara Petakan Kelemahan Pengamanan Perbatasan, Pos Polisi dan Fasilitas Jadi Sorotan

UMP Kaltara 2027 Dituntut Naik Jadi Rp 5,19 Juta

Tanjung Selor Berusia 236 Tahun, Jejak Sejarah dan Identitas Kota Dikupas

