logo
Wilayah

Guru Pedalaman Nunukan Masih Minim, Akses Transportasi Jadi Kendala

Minggu, 22 November 2026

Guru Pedalaman Nunukan Masih Minim, Akses Transportasi Jadi Kendala

Dialog pendidikan bersama Wakil Bupati Nunukan Hermanus yang digelar di Kantor Bupati Nunukan, belum lama ini. (IST)

Ukuran Teks
Normal

NUNUKAN – Pemerataan kualitas pendidikan di Kabupaten Nunukan masih menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan tenaga pendidik dan sulitnya akses transportasi menjadi persoalan utama yang dirasakan sekolah, khususnya di wilayah pedalaman dan perbatasan.

Persoalan tersebut mengemuka dalam Dialog Pendidikan bersama Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, yang berlangsung di Lantai 5 Kantor Bupati Nunukan, belum lama ini.

Dalam dialog tersebut, seorang guru dari Kecamatan LumbisPansiangan mengungkapkan masih terbatasnya jumlah tenaga pengajar. Kondisi geografis dan sulitnya akses transportasi turut menyulitkan guru dalam menjalankan tugas serta memenuhi kebutuhan pendidikan di wilayah pedalaman.

Selain pemerataan tenaga pendidik, persoalan administrasi melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) juga menjadi perhatian. Kendala pendataan tersebut dinilai perlu segera dibenahi agar tidak menghambat pemenuhan kebutuhan sekolah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Erlina, mengakui pembangunan pendidikan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah melalui Dinas Pendidikan. Keterlibatan dan dukungan para guru diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan sekaligus merumuskan solusi.

“Tanpa guru, Dinas Pendidikan tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu, saya berjanji hasil dialog ini tidak akan berhenti menjadi sekadar kertas. Semua masukan akan kami rekap, kami pilah, dan kami perjuangkan dalam APBD Tahun 2027,” tegas Erlina.

Ia memastikan, persoalan yang masih dapat diselesaikan melalui kewenangan dinas akan segera ditindaklanjuti tanpa harus menunggu pembahasan anggaran daerah.

“Apa yang bisa kami selesaikan di tingkat dinas akan segera kami tindak lanjuti,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, mengingatkan agar kebijakan peningkatan mutu pendidikan tidak hanya berpatokan pada standar ideal, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi riil sekolah di lapangan.

Menurutnya, karakteristik geografis Nunukan yang mencakup wilayah perkotaan, kepulauan, pedalaman hingga perbatasan membutuhkan pendekatan pendidikan yang berbeda.

“Kita harus lebih update melihat situasi sekarang. Mari kita tingkatkan kualitas diri menjadi lebih baik. Kita juga harus mengenali keterbatasan yang ada di lapangan. Jangan membangun standar terlalu tinggi tanpa melihat kondisi yang kita hadapi,” tegas Hermanus.

Ia menekankan, strategi peningkatan mutu pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Persoalan sekolah di perkotaan belum tentu sama dengan yang dihadapi sekolah di pedalaman maupun kawasan perbatasan.

Hermanus juga meminta pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan berdasarkan skala prioritas. Kebutuhan paling mendesak harus didahulukan agar alokasi anggaran benar-benar berdampak terhadap kelancaran proses belajar mengajar.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan guru dari Pulau Sebatik berharap Kepala Dinas Pendidikan lebih sering turun langsung mengunjungi sekolah, terutama yang lokasinya jauh dari pusat pemerintahan.

Kunjungan lapangan dinilai penting agar pemerintah tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga dapat melihat langsung kondisi bangunan sekolah, kebutuhan tenaga pengajar, serta hambatan yang dihadapi para guru.

Hermanus mengapresiasi kontribusi tenaga pendidik dalam membangun sumber daya manusia di Kabupaten Nunukan. Menurutnya, guru memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah melalui 17 Program Arah Baru Menuju Perubahan.

Namun, peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya dengan mendorong guru meningkatkan kompetensi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Pemerataan tenaga pendidik, pemenuhan kebutuhan dasar guru, serta kemudahan akses menuju sekolah juga harus menjadi perhatian pemerintah.

“Kita harap Dinas Pendidikan dapat memperjuangkan aspirasi guru dalam APBD 2027,” pungkasnya. (*)

Reporter: Asrin

Redaktur: Fathu Rizqil Mufid

logo

Koran Kaltara adalah media terbesar di Kalimantan Utara yang berkantor pusat di Tanjung Selor mengusung tagline "Cerdas untuk Pembaruan" senantiasa menghadirkan berita-berita yang informatif dan inspiratif.

Copyright © 2018-2026 Korankaltara.com