Kapolda Kaltara Sebut Narkoba Lebih Berbahaya dari Rudal, Ratusan Jalur Tikus Jadi Tantangan
Jumat, 20 November 2026

Kapolda Kaltara Brigjen Pol. Andi Syahriful Taufik bersama Bupati Nunukan Irwan Sabri. (IST)
NUNUKAN – Peredaran narkotika di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi perhatian serius Kapolda Kaltara Brigjen Pol. Andi Syahriful Taufik. Posisi geografis Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, ditambah keberadaan ratusan jalur tidak resmi, dinilai menjadi tantangan besar dalam upaya memutus jaringan peredaran barang haram tersebut.
Kapolda bahkan mengibaratkan ancaman narkoba jauh lebih berbahaya dibandingkan serangan rudal. Sebab, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi dapat merusak kehidupan masyarakat dan menghancurkan masa depan generasi bangsa.
Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja di Kabupaten Nunukan dalam acara ramah tamah bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan insan pers di Cafe Sayn, Rabu (18/11).
“Ancaman narkoba ini jauh lebih berbahaya dibandingkan serangan rudal. Dampaknya tidak terlihat secara langsung, tetapi bisa menghancurkan generasi bangsa,” tegasnya.
Menurut Kapolda, kondisi geografis Nunukan yang memiliki wilayah perbatasan cukup luas membutuhkan pengawasan ekstra. Terlebih, terdapat ratusan jalur tikus yang berpotensi dimanfaatkan jaringan penyelundupan narkotika untuk memasukkan barang haram dari Malaysia ke Indonesia.
Ia juga menyinggung pengungkapan kasus narkotika dengan barang bukti puluhan kilogram sabu yang dilakukan aparat kepolisian belum lama ini. Pengungkapan tersebut menjadi gambaran bahwa ancaman peredaran narkoba di wilayah perbatasan masih membutuhkan perhatian serius.
Kapolda menegaskan, pemberantasan narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian dan TNI. Diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, tokoh agama, keluarga, hingga perangkat masyarakat di tingkat RT dan RW.
Selain memperkuat pengawasan eksternal, ia juga menekankan pentingnya pembenahan internal institusi kepolisian. Menurutnya, tidak boleh ada anggota Polri yang justru terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.
“Tidak ada toleransi bagi anggota Polri yang terlibat pelanggaran berat, termasuk narkoba. Institusi harus bersih agar upaya pemberantasan narkoba memiliki legitimasi dan kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Nunukan Irwan Sabri mengakui luasnya wilayah perbatasan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dan aparat keamanan.
Kabupaten Nunukan memiliki luas wilayah sekitar 12.400 kilometer persegi, terdiri dari 21 kecamatan dan empat pulau utama. Kondisi tersebut membuat pengawasan wilayah perbatasan membutuhkan koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keberadaan ratusan jalur tikus yang berpotensi menjadi akses keluar masuk barang ilegal dari negara tetangga.
Karena itu, Irwan menilai sinergi antara Pemkab Nunukan, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat harus terus diperkuat. Pengamanan wilayah perbatasan, menurutnya, tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri.
“Kami berharap melalui kunjungan kerja ini, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Nunukan dan jajaran kepolisian semakin kuat, terutama dalam menjaga keamanan dan mengantisipasi peredaran narkotika di wilayah perbatasan,” ujarnya.
Di sisi lain, Kapolda juga menyoroti pentingnya penanganan pengguna narkoba melalui pendekatan rehabilitasi. Ia mendukung aspirasi masyarakat agar Kabupaten Nunukan memiliki fasilitas panti rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.
Keberadaan fasilitas tersebut dinilai penting agar pengguna mendapatkan penanganan dan pemulihan yang tepat. Dengan demikian, upaya pemberantasan narkoba tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pemasok dan pengedar, tetapi juga pemulihan korban penyalahgunaan.
Penguatan pengawasan jalur perbatasan, keterlibatan masyarakat, pembenahan internal aparat, hingga penyediaan fasilitas rehabilitasi menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman narkotika di wilayah perbatasan. (*)
Reporter: Asrin
Redaktur: Fathu Rizqil Mufid
Berita Terkait

Kesbangpol Nunukan Ingatkan FPK Tak Boleh Lengah

Polda Kaltara dan BP3MI Perkuat Pengawasan, Perekrutan PMI Ilegal Jadi Sasaran

Ganti Rugi Lahan Embung Lapri Dibahas, Pemkab Nunukan Siapkan Rp24 Miliar

Batuk Berkepanjangan dan Sesak Napas, Direktur RSUD Nunukan Ingatkan Bahaya Rokok

Bappeda Nunukan Perketat Kelengkapan Bukti Dukung Program Strategis Nasional

Eksploitasi Anak Jadi Sorotan, DPRD Nunukan Usulkan Perda Perlindungan Anak

Sampel Kebakaran DPRD Nunukan Dibawa ke Jakarta
JPU Dinilai Keliru Tafsirkan Aturan Pendidikan Kesetaraan dalam Perkara Dugaan Ijazah Palsu

Jalan Rusak, Warga Patungan Rp11,8 Juta untuk Cor Gajah Mada

Kejati Segel Enam HGU Sawit PT SSP di Nunukan

Tiga Anggota Polresta Bulungan Dipecat Tidak Hormat

Modus Tawaran Antar Pulang, Pria 28 Tahun Diduga Perkosa Gadis 16 Tahun di Semak-Semak

UMP Kaltara 2027 Dituntut Naik Jadi Rp 5,19 Juta

