Eksploitasi Anak Jadi Sorotan, DPRD Nunukan Usulkan Perda Perlindungan Anak
Kamis, 19 November 2026

Rapat Paripurna DPRD Nunukan saat penyampaian dua Raperda usulan Pemkab dan satu Raperda inisiatif DPRD, belum lama ini. (IST)
NUNUKAN – Praktik eksploitasi anak, termasuk pemanfaatan anak untuk mengemis, mengamen hingga berdagang asongan, menjadi salah satu persoalan yang disoroti DPRD Kabupaten Nunukan. Untuk memperkuat perlindungan terhadap anak, DPRD mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 DPRD Kabupaten Nunukan. Dalam paripurna yang sama, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan juga mengajukan dua Raperdaterkait pembangunan perumahan dan penanganan kawasan permukiman kumuh.
Anggota DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, saat menyampaikan nota penjelasan Raperda inisiatif DPRD, mengatakan perlindungan anak membutuhkan landasan hukum yang kuat. Sebab, anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, serta mendapatkan lingkungan yang aman.
“Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Karena itu, mereka harus mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, maupun penelantaran,” jelasnya.
Menurutnya, tanggung jawab perlindungan anak tidak hanya berada pada pemerintah daerah. Keluarga, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan juga harus terlibat dalam memastikan hak-hak anak terpenuhi.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah praktik eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi, seperti mengemis, mengamen, berdagang asongan, maupun aktivitas lainnya.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi membahayakan keselamatan anak sekaligus menghambat hak mereka untuk memperoleh pendidikan dan tumbuh kembang secara layak.
“Pemanfaatan anak untuk mengemis, mengamen, berdagang asongan maupun aktivitas ekonomi lainnya perlu menjadi perhatian. Jangan sampai aktivitas tersebut justru membahayakan keselamatan dan menghambat hak anak untuk memperoleh pendidikan,” tegasnya.
Sementara itu, Pemkab Nunukan mengusulkan dua Raperdayang berfokus pada penataan dan pengembangan kawasan perumahan serta permukiman.
Mewakili Bupati Nunukan, Irwan Sabri, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Nunukan, Raden Iwan Kurniawan, menjelaskan kedua regulasi tersebut memiliki keterkaitan dan saling melengkapi dalam mendukung pembangunan kawasan hunian.
“Kedua Raperda ini merupakan instrumen hukum strategis yang saling berkaitan dan melengkapi dalam mendukung penataan serta pembangunan kawasan perumahan dan permukiman di Kabupaten Nunukan,” jelasnya.
Adapun Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) akan menjadi pedoman pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan dan pengembangan kawasan hunian.
Sedangkan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh diarahkan untuk mencegah munculnya kawasan kumuh baru sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang telah ada.
Dalam rancangan regulasi tersebut, terdapat tujuh indikator kekumuhan yang menjadi dasar penanganan. Meliputi kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase, pengelolaan air limbah, persampahan, dan proteksi kebakaran.
“Raperda ini diarahkan untuk mencegah tumbuhnya kawasan kumuh baru sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang telah ada,” ungkapnya.
Penanganan kawasan kumuh nantinya tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Pemerintah daerah juga menyiapkan pendekatan melalui pemugaran, peremajaan, hingga pemukiman kembali sesuai kondisi dan kebutuhan kawasan.
Dengan demikian, penanganan tidak sebatas memperbaiki bangunan, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas lingkungan permukiman secara menyeluruh.
“Penanganan kawasan kumuh perlu dilakukan secara terarah dan berkelanjutan, sehingga tidak hanya memperbaiki kondisi fisik bangunan, tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan permukiman secara keseluruhan,” tambahnya.
Pemkab Nunukan berharap seluruh Raperda yang diusulkan dapat dibahas secara konstruktif bersama DPRD dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Regulasi tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan anak, serta mendorong terwujudnya kawasan perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, dan berkelanjutan di Kabupaten Nunukan. (*)
Reporter: Asrin
Redaktur: Fathu Rizqil Mufid
Berita Terkait

Sampel Kebakaran DPRD Nunukan Dibawa ke Jakarta

Olah Rumput Laut Jadi Amplang, Pemkab Nunukan Bidik Pasar Malaysia

Kapolda Kaltara Petakan Kelemahan Pengamanan Perbatasan, Pos Polisi dan Fasilitas Jadi Sorotan

572 ASN Nunukan Ikuti ProASN, Pemkab Perkuat Sistem Manajemen Talenta

13 Tahun Tak Terima Lahan Usaha, 230 KK Transmigran SP5 Sebakis Gugat Pemerintah

24 WBP Lapas Nunukan Dapat Pembebasan Bersyarat

Arsip Lama DPRD Nunukan Hangus, Sekretariat Siapkan Kantor Sementara
JPU Dinilai Keliru Tafsirkan Aturan Pendidikan Kesetaraan dalam Perkara Dugaan Ijazah Palsu

Kejati Segel Enam HGU Sawit PT SSP di Nunukan

Tiga Anggota Polresta Bulungan Dipecat Tidak Hormat

Tanjung Selor Berusia 236 Tahun, Jejak Sejarah dan Identitas Kota Dikupas

Modus Tawaran Antar Pulang, Pria 28 Tahun Diduga Perkosa Gadis 16 Tahun di Semak-Semak

UMP Kaltara 2027 Dituntut Naik Jadi Rp 5,19 Juta

