Kapolda Kaltara Petakan Kelemahan Pengamanan Perbatasan, Pos Polisi dan Fasilitas Jadi Sorotan
Rabu, 18 November 2026

Kapolda Kaltara saat berada di Polres Nunukan, Rabu (18/11). (Asrin/Koran Kaltara)
NUNUKAN – Keterbatasan pos kepolisian dan sarana prasarana pendukung menjadi tantangan dalam memperkuat pengamanan wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara). Kondisi tersebut menjadi perhatian Kapolda Kaltara Brigjen Pol. Andi Syahriful Taufik saat melakukan pemetaan langsung terhadap kondisi wilayah hukumnya.
Meski baru sekitar satu bulan menjabat sebagai Kapolda Kaltara, Andi Syahriful mulai turun ke sejumlah wilayah untuk memahami karakteristik daerah, termasuk kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.
Ia mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upayanya mengenali kondisi wilayah sekaligus menyerap berbagai persoalan yang dihadapi personel kepolisian dalam menjalankan tugas.
“Saya ingin memahami karakteristik wilayah hukum kami. Makanya kemarin saya menyeberang ke Sebatik, melihat kondisi di sana sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat dan anggota,” ungkapnya, Rabu (18/11).
Dalam kunjungan tersebut, Kapolda juga menerima berbagai masukan terkait pelayanan kepolisian, kebutuhan sarana prasarana hingga kendala operasional yang dihadapi anggota di lapangan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keterbatasan pos kepolisian di wilayah Krayan. Dari lima kecamatan yang ada, keberadaan pos polisi disebut baru tersedia di dua wilayah.
Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjangkau masyarakat dan menjaga keamanan. Terlebih, kawasan perbatasan memiliki karakteristik geografis yang cukup sulit dengan akses transportasi yang masih terbatas.
Persoalan fasilitas juga ditemukan di Pulau Sebatik. Kapolda menerima informasi mengenai bangunan komando yang telah tersedia, tetapi belum dilengkapi peralatan pendukung sehingga pemanfaatannya belum optimal.
Berbagai temuan tersebut akan menjadi bahan pemetaan kebutuhan untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan pihak terkait. Tujuannya, memperkuat kapasitas kepolisian dalam memberikan pelayanan sekaligus menjaga keamanan kawasan perbatasan.
Selain infrastruktur, Andi Syahriful turut menyoroti kerawanan jalur-jalur ilegal di wilayah perbatasan. Menurutnya, pengawasan kawasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga membutuhkan dukungan personel, fasilitas memadai serta koordinasi lintas instansi.
Ia menegaskan, persoalan pengamanan perbatasan tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian. Diperlukan komunikasi dan kerja sama dengan kementerian maupun instansi terkait agar berbagai potensi pelanggaran hukum dapat ditekan.
Pemetaan tersebut diharapkan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan prioritas pengamanan, khususnya di wilayah terluar Kaltara.
“Menjaga keamanan wilayah terluar tidak cukup hanya mengandalkan kehadiran personel, tetapi juga harus ditopang fasilitas kepolisian yang memadai serta sinergi seluruh pihak,” pungkasnya. (*)
Reporter: Asrin
Redaktur: Fathu Rizqil Mufid
Berita Terkait

Sampel Kebakaran DPRD Nunukan Dibawa ke Jakarta

Olah Rumput Laut Jadi Amplang, Pemkab Nunukan Bidik Pasar Malaysia

572 ASN Nunukan Ikuti ProASN, Pemkab Perkuat Sistem Manajemen Talenta

13 Tahun Tak Terima Lahan Usaha, 230 KK Transmigran SP5 Sebakis Gugat Pemerintah

24 WBP Lapas Nunukan Dapat Pembebasan Bersyarat

Arsip Lama DPRD Nunukan Hangus, Sekretariat Siapkan Kantor Sementara

Modus Tawaran Antar Pulang, Pria 28 Tahun Diduga Perkosa Gadis 16 Tahun di Semak-Semak
JPU Dinilai Keliru Tafsirkan Aturan Pendidikan Kesetaraan dalam Perkara Dugaan Ijazah Palsu

Kejati Segel Enam HGU Sawit PT SSP di Nunukan

Tiga Anggota Polresta Bulungan Dipecat Tidak Hormat

Tanjung Selor Berusia 236 Tahun, Jejak Sejarah dan Identitas Kota Dikupas

UMP Kaltara 2027 Dituntut Naik Jadi Rp 5,19 Juta

Modus Tawaran Antar Pulang, Pria 28 Tahun Diduga Perkosa Gadis 16 Tahun di Semak-Semak

