logo
Wilayah

13 Tahun Tak Terima Lahan Usaha, 230 KK Transmigran SP5 Sebakis Gugat Pemerintah

Selasa, 17 November 2026

13 Tahun Tak Terima Lahan Usaha, 230 KK Transmigran SP5 Sebakis Gugat Pemerintah

Belasan perwakilan warga transmigrasi SP5 Sebakis didampingi tim kuasa hukum mendatangi Pengadilan Negeri Nunukan, Selasa (17/11). (Asrin/Koran Kaltara)

Ukuran Teks
Normal

NUNUKAN – Nasib 230 kepala keluarga (KK) transmigran di Satuan Permukiman (SP) 5 Sebakis, Kabupaten Nunukan, masih jauh dari harapan. Setelah lebih dari 13 tahun menetap sejak penempatan pada 2013, warga mengaku belum menerima lahan usaha yang dijanjikan dalam program transmigrasi.

Persoalan yang tak kunjung mendapat penyelesaian itu kini dibawa ke ranah hukum. Belasan perwakilan warga didampingi tim kuasa hukum dari Arindama Law Firm mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Nunukan, Selasa (17/11), untuk memperjuangkan hak mereka melalui gugatan atas dugaan wanprestasi atau ingkar janji.

Langkah tersebut ditempuh setelah berbagai upaya komunikasi, pertemuan, negosiasi hingga penyampaian aspirasi kepada pemerintah daerah dan kementerian dinilai belum memberikan kepastian.

Perwakilan warga, Erwin Arianto, mengatakan gugatan tersebut merupakan puncak dari penantian panjang masyarakat. Warga, kata dia, bukan meminta fasilitas tambahan, melainkan menuntut pemenuhan hak yang telah dijanjikan sejak awal penempatan.

“Kami sudah melakukan berbagai upaya, mulai dari negosiasi sampai berkoordinasi dengan instansi terkait. Namun, sampai sekarang belum ada hasil yang jelas. Karena itu, kami memilih memperjuangkan hak melalui pengadilan,” tegas Erwin.

Persoalan utama berkaitan dengan pembagian lahan yang menjadi bagian dari skema penempatan transmigrasi. Dalam kesepakatan awal, setiap keluarga seharusnya memperoleh tanah pekarangan seluas 0,25 hektare, Lahan Usaha (LU) I seluas 0,75 hektare, serta LU II seluas dua hektare.

Namun, menurut warga, pemenuhan hak tersebut baru sebatas lahan pekarangan untuk tempat tinggal. Sementara dua komponen lahan usaha yang diharapkan menjadi sumber penghidupan keluarga hingga kini belum terealisasi.

Kondisi itu memaksa warga mencari penghasilan sendiri dengan berbagai pekerjaan. Mulai dari menjadi buruh perusahaan, pekerja bangunan, pedagang kecil hingga mengambil pekerjaan serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

“Selama ini kami bekerja apa saja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ada yang menjadi buruh perusahaan, buruh bangunan, berdagang, dan pekerjaan lainnya. Kami tetap harus bertahan meskipun lahan usaha yang dijanjikan belum diberikan,” ungkapnya.

Kuasa hukum warga, Ega Surya Perdana, menilai persoalan SP5 Sebakis tidak bisa dipandang sebagai keterlambatan administrasi biasa. Menurutnya, terdapat hak masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan karena penempatan transmigrasi merupakan program pemerintah dengan sejumlah kewajiban yang melekat.

Ia menyebut warga telah meninggalkan daerah asal dengan harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Namun, setelah lebih dari satu dekade, kepastian atas lahan usaha yang menjadi penopang ekonomi keluarga belum juga terpenuhi.

“Ini merupakan tragedi kemanusiaan. Mereka didatangkan melalui program nasional pemerataan penduduk. Seharusnya hak-hak yang menjadi bagian dari program itu dipenuhi agar masyarakat bisa membangun kehidupan yang layak di lokasi penempatan,” kata Ega.

Pihaknya mengaku telah mempelajari sejumlah dokumen yang menjadi dasar tuntutan warga. Di antaranya dokumen kesepakatan kerja sama antardaerah mengenai penempatan transmigran serta surat keputusan terakhir pada 2020.

Menurut Ega, dokumen tersebut memuat kewajiban penyediaan LU I dan LU II. Tim hukum juga menjadikan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagai salah satu landasan hukum perjuangan warga.

Ia menambahkan, persoalan tersebut sebenarnya telah berulang kali disampaikan kepada pemerintah. Bahkan, pada 2025, pejabat Direktorat Jenderal yang membidangi transmigrasi disebut telah melihat langsung kondisi kawasan SP5 Sebakis. Namun, kunjungan tersebut belum berujung pada penyelesaian berupa penyerahan lahan usaha.

Persoalan semakin kompleks setelah tim kuasa hukum bersama warga melakukan penelusuran lapangan. Kuasa hukum lainnya, Goklas Tambun, mengungkapkan adanya dugaan pemanfaatan sebagian lahan yang diperuntukkan bagi LU I dan LU II oleh pihak lain.

Dari penelusuran awal, ditemukan area yang disebut telah ditanami kelapa sawit oleh sejumlah kelompok tani. Bahkan, beberapa bagian lahan diduga bersinggungan dengan area perusahaan.

“Kami sudah melakukan penelusuran. Ada lahan yang ditanami sawit oleh kelompok-kelompok tani, bahkan beberapa bagian diduga tumpang tindih dengan area perusahaan. Ini harus ditelusuri, termasuk siapa yang menguasai dan apa dasar penguasaan lahannya,” jelas Goklas.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan status tanah, pihak yang menguasai, serta dasar pemanfaatannya. Sebab, warga tidak hanya menunggu realisasi lahan usaha, tetapi juga menghadapi ketidakjelasan mengenai kondisi tanah yang sejak awal diklaim diperuntukkan bagi mereka.

Goklas juga menyoroti dampak sosial akibat belum terpenuhinya lahan usaha. Keterbatasan sumber penghidupan membuat warga harus menggantungkan kehidupan pada pekerjaan dengan pendapatan tidak menentu.

Selain persoalan lahan, masyarakat SP5 Sebakis disebut masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan, tenaga pengajar, listrik, air bersih hingga jaringan telekomunikasi.

Bahkan, menurut kuasa hukum, terdapat warga yang meninggal dunia sebelum memperoleh kepastian atas lahan usaha yang telah dinantikan selama bertahun-tahun.

“Bagaimana mereka bisa membiayai pendidikan anak-anak jika sumber penghidupan yang seharusnya tersedia tidak pernah diberikan? Mereka harus bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Ini yang membuat perjuangan melalui jalur hukum menjadi penting,” ujarnya. (*)

Reporter: Asrin

Redaktur: Fathu Rizqil Mufid

logo

Koran Kaltara adalah media terbesar di Kalimantan Utara yang berkantor pusat di Tanjung Selor mengusung tagline "Cerdas untuk Pembaruan" senantiasa menghadirkan berita-berita yang informatif dan inspiratif.

Copyright © 2018-2026 Korankaltara.com